web analytics
  

Ketimpangan antara Utara dan Selatan Jabar Masih Jadi PR Pemerintah

Jumat, 23 Oktober 2020 16:56 WIB Ananda Muhammad Firdaus
Umum - Regional, Ketimpangan antara Utara dan Selatan Jabar Masih Jadi PR Pemerintah, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum,Jawa Barat Bagian Selatan,Selatan Jawa Barat,Ketimpangan wilayah Jawa Barat,Berita Jawa Barat,pemkab ciamis,Pemkab Tasikmalaya,Pemkab Cianjur,Pemkab Garut,pemkab pangandaran

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum memimpin Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang diselenggarakan di kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis (22/10/20). (Humas Pemprov Jabar)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk mengentaskan masalah ketimpangan antara wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat, khususnya terkait kemiskinan. 

Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan yang diselenggarakan di Kantor P3D Wilayah Kota Tasikmalaya, Kamis (22/10/2020), disinggung Jawa Barat perlu membentuk sebuah badan otoritas yang fokus mengentaskan kemiskinan di wilayah selatan.

Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum memimpin rakor tersebut dan dihadiri Bappeda Jabar dan perwakilan pemda di wilayah selatan seperti Pemkab Pangandaran, Pemkab Ciamis, Pemkab Tasikmaya, pemkab Cianjur, dan Pemkab Garut

Menurut Uu, Jabar saat ini sudah memiliki lembaga khusus yang berfokus pada pemekaran daerah. Lembaga baru akan lebih banyak membahas strategi pengembangan ekonomi termasuk pengentasan kemiskinan. 

“Kemarin juga kan ada Porjabarsel, tapi hanya dalam bidang pemekaran daerah. Nah nanti akan dibuat (badan) khusus ekonomi dan ketuanya ini harus ex officio, bisa kepala bappeda atau sekretaris bappeda,” ujar Uu usai rakor, tertulis dalam keterangan resmi, Jumat (23/10/2020).

Sementara anggotanya, idealnya masing- masing pemda yang sebagian wilayahnya membentang di sebelah selatan Jabar. Perangkat daerah yang terlibat tidak hanya di bidang ekonomi tapi di bidang lain. 

“Jadi jangan hanya dalam bidang ekonomi atau kadis sosial, tapi seluruh kadis dilibatkan sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” kata Uu. 

Badan khusus juga akan mengawal peta jalur tengah selatan (JTS) yang menghubungkan jalan lama di kawasan perkotaan (tengah) dengan dan jalur pantai selatan (pansela). 

Menurut Uu, meskipun sekarang sudah ada pansela namun untuk menuju selatan warga masih harus berputar karena banyak titik yang belum terkoneksi. 

Dengan JTS maka jarak tempuh dari kawasan tengah ke selatan bisa diperpendek. Distribusi logistik dan perdagangan menjadi lebih lancar. “Sehingga nanti orang yang ada keperluan ke daerah selatan tidak muter seperti sekarang. Nanti yang tadinya 100 kilometer bisa dicapai hanya 15 kilometer,” sebut Uu. 

Melalui peran badan khusus ini, berbagai program ekonomi, infrastruktur, dan penanggulangan kemiskinan memungkinan diajukan ke pemerintah pusat menjadi program strategis nasional. Dana yang dibutuhkan diestimasi Rp3 triliun.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus
dewanpers