web analytics
  

Soal Omnibus Law, PBNU: Harusnya Bisa Diselesaikan Secara Terbuka

Jumat, 23 Oktober 2020 16:42 WIB
Umum - Nasional, Soal Omnibus Law, PBNU: Harusnya Bisa Diselesaikan Secara Terbuka, PBNU,Ketum PBNU Said Aqil,Said Aqil Siradj,Omnibus Law,UU Ciptaker,Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Barat,Mahkamah Konstitusi (MK)

Ketum PBNU Said Aqil ([email protected])

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj memandang bahwa Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) punya banyak masalah. Di antaranya potensi liberalisasi pendidikan, pasar kerja, hingga hak-hak dasar para pekerja.

Said Aqil pun menyoroti Pasal 26 poin K dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi menciptakan liberalisasi pendidikan itu. Di dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa entitas pendidikan dimasukkan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Menurut paparan Said Aqil yang disampaikan melalui Youtube NU Channel, adanya permasalah itu bisa berpotensi melahirkan pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk sekadar mencari nilai komersil.

Terkait hal tersebut, Said Aqil menegaskan, bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan.

“Problematika ini seharusnya bisa diselesaikan secara terbuka,” kata Said Aqil seperti dikutip dari Terkini.id--media jaringan Suara.com, Jumat (23/10/2020).

“Karena itu, seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat dan berpijak pada kemaslahatan publik. Selama ini tidak dilaksanakan seperti itu," imbuhnya.

Organisasi keagamaan seperti PBNU dan Muhammadiyah misalnya, kata Said, tak pernah diajak berdialog oleh pemerintah dan DPR dalam setiap pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Tidak ada dialog menampung aspirasi dari masyarakat. Misalnya PBNU dan Muhammadiyah, itu tak terjadi,” ujar Said.

Padahal, menurut Said, pembuatan peraturan perundang-undangan yang ideal seharusnya melibatkan partisipasi publik secara aktif.
Namun, Said Aqil menambahkan sejak pembahasan hingga pengesahan UU Cipta Kerja pemerintah dan DPR RI tak pernah melibatkan masyarakat.

Lebih lanjut, Said Aqil menegaskan PBNU tetap menolak UU Cipta Kerja yang telah disahkan pemerintah dan DPR. Sebagai bentuk penolakan terhadap UU itu, pihaknya akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia pun mengimbau agar warga NU tak melakukan aksi demonstrasi untuk menolak peraturan tersebut. Sebab, aksi turun ke jalan dianggap lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya.

“Saat ini, arah kebijakan yang perlu ditempuh adalah mempertahankan pasal-pasal yang mampu mewujudkan tujuan awal UU Cipta kerja dan koreksi pasal-pasal yang jadi sorotan publik,” kata Said.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Sumber: Suara.com
Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 19:44 WIB

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri,  Brigjen Rusdi Hartono mengugkapkan sudah 22 terduga...

Umum - Nasional, Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur, Polri,Teroris di Jawa Timur,Densus 88 Antiteror

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 18:08 WIB

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Umum - Nasional, Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara, fetish kain jarik,gilang fetish kain jarik,vonis gilang fetish kain jarik,gilang

Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:57 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya dugaan kasus suap pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Paj...

Umum - Nasional, Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan, Korupsi DJP,Suap Pajak DJP,menteri keuangan,Sri Mulyani,Suap Ditjen Pajak

Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:10 WIB

Mereka sempat tergabung dalam grup lawak Kwartet Jaya bersama Bing Slamet dan Eddy Sud.

Umum - Nasional, Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak, Ateng,Iskak,Pelawak,Sejarah Hari Ini,3 Maret,humor,Guyonan,Indonesia,Lagi-Lagi Ateng

Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 15:13 WIB

Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Umum - Nasional, Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video, Kominfo blokir Snack Video,Snack Video diblokir,Snack Video,Kominfo

Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Mar...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:32 WIB

Mutasi virus baru strain B117 dari Inggris telah masuk ke Indonesia. B117 masuk ke tanah air tepat satu tahun peringatan...

Umum - Nasional, Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Maret, Corona B117,virus corona B117,B117,virus corona B117 Karawang,Virus Corona B117 di jabar

Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Mir...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:21 WIB

Keputusan pemerintah mencabut lampiran terkait investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tah...

Umum - Nasional, Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Miras, Jokowi Investasi miras,Perpres investasi miras,Jokowi cabut perpres investasi miras,RUU Miras

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 12:02 WIB

"Vaksin Covid -19 wajib bagi mereka yang hendak menjalani ibadah haji sekaligus akan menjadi syarat utama (untuk mengant...

Umum - Nasional, Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19, Jamaah haji 2021 wajib sudah divaksin Covid-19,Kementerian Kesehatan Arab Saudi,Vaksin Covid -19 wajib bagi jamaah haji

artikel terkait

dewanpers