web analytics
  

Korupsi Merusak Pikiran dan Cara Bertindak

Kamis, 22 Oktober 2020 21:00 WIB Netizen Sjarifuddin Hamid
Netizen, Korupsi Merusak Pikiran dan Cara Bertindak, Korupsi,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ilustrasi korupsi. (OpenClipart-Vectors / Pixabay)

Sjarifuddin Hamid

Lulusan Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-UI. Pernah bekerja pada beberapa surat kabar nasional.

Semasa kuliah yakni lebih dari 20 tahun lalu. Seorang teman menyatakan, bila kita makan dari hasil korupsi maka akibatnya akan mempengaruhi perilaku dan tindakan kita. Bila hasil korupsi diberikan kepada keluarga, maka anak dan istri juga akan mengalami hal yang sama.  

Makanan atau minuman yang dibeli uang haram itu akan memasuki tubuh. Menjadi darah, daging serta nutrisi bagi otak dan organ-organ tubuh lainnya.  Mengotori tubuh padahal kita ini awalnya suci-murni. 

Mereka yang sadar karena beriman atau sebelumnya didoktrin  tentang kejujuran maka secara naluriah akan menolak. Merasa bersalah. Gelisah.  

Sebaliknya ada pula tubuh  yang fine-fine saja menerima kehadiran barang haram itu. Ia mampu berdamai. Nyaman dan tenteram. Ini pertanda qalbunya telah  tertutup jelaga. Hitam pekat.

Tak sedikit yang perilaku dan pola pikirnya tak terkendali. Mereka bergabung dalam jamaah korupsi. Mereka punya kekuasaan. Tidak ada yang bisa mencegahnya.

Pemilikan kekuasaan dimanfaatkan untuk bebas  melakukan apa saja. Bebas tak terbatas. Tidak cuma urusan birokrasi dan bisnis, juga moralitas dalam hubungan dengan lawan jenis. Maklum ada uang.  

Penegakan hukum yang lemah dan sikap masyarakat yang masa bodoh membuat korupsi atau penyalahgunaan wewenang menjamur. Kini, para koruptor seperti berjalan santai di taman bunga. Jumlah nya makin banyak.

26 Provinsi Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri, 20 Oktober lalu mengungkapkan, 26 dari 34 provinsi pernah terlibat korupsi. kasus korupsi paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 101 kasus, disusul Jawa Timur (93 kasus), Sumatera Utara (73), Riau dan Kepualauan Riau (64), kemudian DKI Jakarta (61). 

Sementara Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengungkapkan, penindakan kasus korupsi pada 2019 menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya, dari 454 kasus menjadi 271 kasus. Rinciannya, kasus yang disidik oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian selama 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019.

KPK menangani 62 kasus dengan 155 tersangka, Kejaksaan menangani 109 kasus dengan 216 tersangka, dan Kepolisian menangani 100 kasus dengan 209 tersangka. Kasus korupsi bermodus suap masih dominan dengan jumlah kasus 51 kasus, nilai suapnyai Rp 169,5 miliar dan nilai pencucian uang Rp 46 miliar. 

Menurut ICW, dalam semester pertama tahun 2020, terungkap 169 kasus korupsi dengan jumlah  tersangka 372 orang. KPK kurun waktu yang sama mengungkap enam kasus yakni proyek fiktif pengadaan barang dan jasa,kasus dugaan suap infrastruktur, kasus dugaan korupsi jembatan, kasus dugaan suap di dewan legislatif daerah, dan kasus dugaan suap proyek.

ICW merinci, kasus korupsi bermodus suap mencakup mark up, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang,proyek fiktif, laporan fiktif, pungutan liar, gratifikasi, pemerasan, pemotongan dan mark-down.  Modus yang nilai korupsinya paling tinggi adalah penyalahgunaan anggaran yang pada tahun lalu menyebabkan jumlah kerugian negara sebesar Rp 1,4 triliun.

Dampak Korupsi

Transparency International menyebutkan korupsi berdampak negatif kepada kegiatan bisnis dan pertumbuhan ekonomi. Mempengaruhi distribusi pendapatan. Mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga mempengaruhi secara keseluruhan lingkungan bisnis dan tata kelola pemerintahan.

Di Asean, ungkap STATISTA pada 2019, Singapura menduduki tempat pertama sebagai negara yang relatif bebas korupsi. Disusul Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Vietnam, Thailand, Philipina, Myanmar, Laos, Kampuchea.

Transparency International mengakui Vietnam dalam beberapa tahun terakhir gencar melakukan penuntutan dan menghukum para koruptor. Tetapi diingatkan upaya serupa itu hanya sebagian dari strategi anti korupsi yang mendalam dan efektif. Perlu lembaga demokrasi yang kuat dan hak-hak politik tegas hingga ada kejujuran  ketika menahan dan menuntut terduga koruptor. 

Koruptor dan Hukuman Dunia

Korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan orang lain. Lalu, apakah para koruptor itu tidak memperoleh balasan di dunia?

Penindakan hukum yang lemah menimbulkan rasa tidak adil. Lalu apakah yang diucapkan kawan saya itu benar adanya?

Dewasa ini, logika lebih banyak dipakai untuk melihat fakta. Seandainya kehancuran kota Pompeii, Italia, terjadi sekarang maka bencana alam yang mengerikan itu dianggap sebagai konsekuensi logis. Gunung Vesuvius meletus, mengeluarkan debu, awan dan lahar panas melanda infrastruktur dan penduduk kota itu..

Kenyataan bahwa Pompeii pada abad ke 79 merupakan kota maksiat dan bukti-buktinya masih ada sampai sekarang, tidak menggoyahkan logika. Padahal  Yang Maha Kuasa dan Berkuasa Atas  Tiap-Tiap sesuatu, ingin menunjukkan dampak dari perilaku dan pola pikir yang keliru.

Koreksi atas kesesatan memuja logika, seringkali datang belakangan. Ia berbentuk penyesalan.

 

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers