web analytics
  

Sempat Mandek, Uu Sebut Perda Pesantren di Jabar akan Kembali Dibahas

Kamis, 22 Oktober 2020 15:55 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Regional, Sempat Mandek, Uu Sebut Perda Pesantren di Jabar akan Kembali Dibahas, Pesantren,Perda Pesantren,Perda Pesantren Jabar

Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum (Humas Jabar)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan usulan peraturan daerah (Perda) Pesantren di Jawa Barat akan kembali dibahas bersama DPRD Jabar. Sebelumnya, pembahasan Perda tersebut terhenti karena belum ada aturan khusus yang meregulasi pesantren dari pemerintah pusat.

Uu mengatakan, dengan terbitnya Undang-undang (UU) tentang pesantren, pembahasan Perda Pesantren di Jabar akan lebih terfasilitasi. Usulan perda tersebut terhenti sejak 2018.

"Kalau sekarang kan sudah ada legalitasnya. Walaupun belum ada PP (peraturan presiden) atau peraturan dari Kemenag, kita tetap berjalan. Karen perda ini tidak akan (intinya) dari UU Pesantren," ujar Uu ketika dihubungi, Kamis (22/10/2020).

Ia mengatakan, Perda Pesantren yang diusulkan Pemprov Jabar setidaknya akan mengatur tiga hal utama. Mulai dari tata cara pembinaan santri hingga skema bantuan bagi pondok pesantren.

Untuk pembinaan santri, hal tersebut nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pondok pesantren. Sementara hal kedua adalah soal pemberdayaan pondok pesantren.

Nantinya, para santri di setiap pondok pesantren akan diarahkan untuk dapat banyak bergerak dan berkontribusi di bidang sosial kemasyarakatan. Juga dapat bergerak dan berkolaborasi bersama pemerintah untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan.

"Yang ketiga adalah bantuan pondok pesantren. Jadi nanti pemerintah ada hak untuk memberikan bantuan secara reguler kepada ponpes. Tidak menutup kemungkinan nanti pembangunan asrama menggunakan rekanan, pembangunan madrasah pakai rekanan seperti membangun SD SMP," paparnya.

Pasalnya, ia mengatakan, selama ini pondok pesantren hanya mendapat bantuan dalam bentuk hibah. Dana tersebut tidak bersifat tetap dan rutin juga pendistribusiannya dinilai kurang merata.

"Di Perda ini juga tidak menutup kemungkinan ada BOS (Bantuan Operasional Sekolah) untuk santri, selama ini kan tidak ada. Padahal banyak anak yatim piatu di pesantren," ungkapnya. 

Editor: Andres Fatubun
dewanpers