web analytics
  

KPK Ungkap Provinsi Jabar Tertinggi Kasus Korupsi di Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2020 07:29 WIB
Umum - Regional, KPK Ungkap Provinsi Jabar Tertinggi Kasus Korupsi di Indonesia, Jawa Barat tertinggi kasus korupsi,Provinsi tertinggi kasus korupsi,Ketua KPK Firli Bahuri,kpk

Gedung KPK. (Ist)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, sebanyak 24 dari 36 provinsi sudah terjaring kasus korupsi sepanjang 2004 hingga 2020. Lembaga antirasuah itu mencatat, Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi.

"Di daerah Jawa Barat itu 101, kalau kita boleh sebutkan kasus korupsi yang ditangani KPK itu di Jawa Barat 101," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Jakarta, Selasa (21/10/2020).

Mengacu catatan KPK, secara beruntun kasus korupsi terbanyak kedua ada di Jawa Timur (93) Sumatera Utara (73) Riau dan Kepulauan Riau (64) DKI Jakarta (61) Jawa Tengah (49) Lampung (30) Sumatera Selatan (24) Banten (24) Papua (22) Kalimantan Timur (22) Bengkulu (22) dan Aceh (14).

KPK juga mencatat kasus korupsi di Nusa Tenggara Barat (12) Jambi (12) Sulawesi Utara (10) Kalimantan Barat (10) Sulawesi Tenggara (10) Maluku (6) Sulawesi Tengah (5) Sulawesi Selatan (5) Nusa Tenggara Timur (5) Kalimantan Tengah (5) Bali (5) dan Sumatera Barat (3).

"Jadi dari sebaran 34 provinsi, 26 daerah itu pernah terlibat korupsi sehingga ini memprihatinkan bagi kita," kata Firli lagi.

Firli melanjutkan, dalam rentang waktu yang sama, data KPK menunjukan, kasus suap menjadi tindak pidana korupsi terbanyak yang melibatkan kepala daerah. KPK mencatat setidaknya ada 704 kasus suap menjerat kepala daerah.

"Jadi paling banyak karena kasus suap, itu 704, di proyek 224 perkara, penyalahgunaan anggaran 48, TPPU 36. Ini kasus-kasus yang melibatkan kepala daerah," katanya.

Di saat yang bersamaan, dia mengatakan, ada delapan provinsi yang terbebas dari tindak pidana korupsi. Meski tidak menyebutkan daerah-daerah tersebut namun dia mengatakan mudah-mudahan pencegahan korupsi di kawasan itu berjalan dengan baik.

Komisaris Jendral Polisi itu mengatakan, daerah bersih korupsi nantinya akan mendapatkan insentif dari kementerian keuangan (kemenkeu). Dia mengungkapkan, bahwa hal tersebut merupakan kebijakan yang baru diterapkan tahun ini.

"Kami lobi bu menteri (Sri Mulyani). Kalau ini seandainya orang sudah bekerja untuk pencegahan korupsi tetapi tidak ada imbalannya orang malas. Akhirnya Alhamdulillah oleh Ibu Menteri diberikan intensif daerah yang sukses melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi," katanya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers