web analytics
  

Buruh Siapkan Lagi Aksi Besar Tolak UU Ciptaker

Rabu, 21 Oktober 2020 13:04 WIB
Umum - Nasional, Buruh Siapkan Lagi Aksi Besar Tolak UU Ciptaker, Omnibus Law,uu ciptaker,Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),Buruh,Unjuk Rasa,dpr

Refleksi kacamata salah seorang masa aksi menunjukkan suasana unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). Ribuan buruh memadati area depan Gedung Sate serempak menolak dan menuntut agar membatalkan Undang-undang Cipta Kerja yang baru-baru ini disahkan. Dalam aksi tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui ratusan buruh yang menggelar unjuk rasa tersebut. (Ayobandung.com/Ryan Suherlan/Magang)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Gelombang penolak Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker)  masih berlanjut. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menyiapkan unjuk rasa yang diikuti massa yang banyak.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi besar itu akan dilakukan saat DPR membuka masa sidang dan mengakhiri masa reses untuk menolak Omnibus Law UU Ciptaker. KSPI menggelar aksi ini untuk meminta DPR RI mengajukan legislatif review atas UU Ciptaker

Said Iqbal mengklaim, aksi ini akan diikuti berbagai aksi buruh, di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea, beserta 32 organisasi serikat buruh lainnya, serta organisasi yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas). 

"Aksi ini terarah, terukur, dan konstitusional," kata Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (21/10/2020).

Ia menjelaskan, arah aksi ini jelas, yakni menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Adapun maksud terukur, lanjut dia, adalah bahwa aksi ini akan dikoordiasikan secara nasional oleh serikat buruh tanpa ada kepentingan politik lain, tanpa ada kerusuhan dan semata-mata digalakkan untuk menolak Omnibus Law UU Ciptaker.

Adapun dalam aspek konstitusional, Said Iqbal menekankan bahwa aksi ini dimaksudkan agar DPR RI mau mengajukan legislative review oleh DPR untuk UU Cipta Kerja, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 22a dan UU tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Ia mengatakan, KSPI Bersama serikat buruh telah menyurati seluruh anggota DPR RI untuk mengajukan permohonan legislative review.

Said Iqbal belum mau memastikan kapan waktu aksi ini akan dilakukan. Namun ia menyatakan, aksi ini akan digelar pada saat DPR RI memasuki masa sidang. Masa reses DPR RI ini akan berakhir pada 8 November 2020 mendatang.

Said mengatakan, aksi ini akan digelar di pusat maupun di daerah. Di pusat, titik aksi akan digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini diikuti pula oleh serikat buruh di daerah di mana aksi diarahkan ke Gedung DPRD.

"Aksi ini sekali lagi tidak rusuh, tidak anarkis, dan tidak merugikan pihak-pihak. Fokus, tidak ada politik, tidak ada yang menunggangi aksi ini," ujar Said Iqbal.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

artikel terkait

dewanpers