web analytics
  

Mahasiswa di Bandung Siap Unjuk Rasa di Jakarta

Selasa, 20 Oktober 2020 21:08 WIB Fichri Hakiim
Bandung Raya - Bandung, Mahasiswa di Bandung Siap Unjuk Rasa di Jakarta, Demo Mahasiswa,Demo Tolak Omnibus Law,Demo Tolak UU Ciptaker

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Indonesia Menggugat (MIM) kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2020). (Ryan/Magang)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Indonesia Menggugat (MIM) kembali menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (20/10/2020).

Juru Bicara MIM, Acep Jamaludin, mengatakan jika pendapatnya tidak didengar oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, maka MIM akan melakukan aksinya di Jakarta. "Jika di Bandung suara kami tak didengar, insya allah kita akan bergerak ke Jakarta," ujarnya.

"Kemungkinan besar kita akan lakukan pendudukan Gedung DPRD Jawa Barat dan insya allah Kamis (22/10/2020) ini bisa saja kami berangkat ke Jakarta, jika memang suara kami tetap tak didengar seperti ini," jelasnya.

Acep menjelaskan, Omnibus Law adalah paket lengkap untuk melenggangkan investasi dan memperkuat kekuasan rezim yang korup serta memiliki nuansa oligarki didalamnya yang selalu bermesraan dengan kapitalis.

"Tidak saja soal kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi, namun berpotensi menyandera ruang hidup kita melalui kerusakan lingkungan dan alih fungsi lahan-lahan pertanian demi kemudahan investasi yang keuntungannya belum tentu mengalir ke kantong-kantong rakyat kecil," ujarnya.

Menurutnya, terlihat jelas bahwa tujuan mendasar dari dibentuknya UU Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan pekerjaan.

"Namun tatkala mengetahui caranya adalah dengan mengundang investasi asing, kita mulai disadarkan bahwa pemerintah sedang menunjukkan ketidakmampuannya dalam penciptaan lapangan pekerjaan secara mandiri, kreatif dan inovatif," paparnya.

Acep menjelaskan, alih-alih menciptakan kesejahteraan sosial, yang ada justru tersingkirnya sebagian besar rakyat dari sumber-sumber penghidupannya dan melebarnya kesenjangan ekonomi.

"Karena kami pemuda sebagai generasi penerus bangsa yang kemudian akan melanjutkan estapet kepemimpinan sudah seyogyanya menjaga harga diri bangsa," tambahnya.

Selain itu, lanjut Acep, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan dijelaskan, bahwa didalam ihwal kegentingan yang memaksa, seorang presiden bisa mengeluarkan Perppu yang akan akan menggugurkan Undang-Undang sejenis.

Diketahui, berikut adalah beberapa tuntutan yang dilayangkan MIM, yakni diantaranya:

1. Mahasiswa Indonesia Munggugat menuntut Presiden Jokowi untuk bertanggungjawab atas segala persoalan terkait Omnibus Law UU Ciptakerja.

2. Mendorong Presiden untuk menerbitkan Perppu terkait Ciptakerja sebagai bentuk penerimaan aspirasi masyarakat yang menolak omnibuslaw.

3. Menuntut perwakilan DPR RI yang berasal dari Daerah Pimilihan Bandung-Cimahi untuk untuk melakukan keterbukaan terkait permasalahan Omnibus Law.

4. Tindak tegas setiap pelaku represifitas aparat terhadap masa aksi yang melakukan gerakan penolakan Omnibuslaw.

5. Menuntut Ridwan Kamil agar tidak memberlakukan sistem Omnibus Law di Jawa Barat.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers