web analytics
  

Soal Harga Vaksin, Pemerintah Komitmen Tidak Akan Bebani Masyarakat 

Selasa, 20 Oktober 2020 14:45 WIB Andres Fatubun
Umum - Nasional, Soal Harga Vaksin, Pemerintah Komitmen Tidak Akan Bebani Masyarakat , Satgas Covid-19,satgas covid,Vaksin Covid-19,Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito

Vaksin COVID-19. (Pixabay)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah berkomitmen tidak akan membebani masyarakat terkait harga vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang rencananya akan diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) sebanyak 17 juta per bulan.

Corporate Secretary PT Bio Farma Bambang Heriyanto mengatakan harga vaksin Covid-19 berada di kisaran Rp200 ribu. Harga itu, kata Bambang, masih perkiraan yang kemungkinan bisa di bawah atau lebih tinggi.

“Ini baru kisaran saja, harga bisa di atas atau di bawah nantinya (setelah diperhitungkan secara detail)," kata Bambang Heriyanto dalam talkshow "Menjemput Asa Vaksin Covid-19" di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (19/10).

Bambang menjelaskan pihaknya telah melakukan serangkaian persiapan sebelum melakukan produksi vaksin setelah mendapat izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM). Adapun produksi vaksin Covid-19 tidak bisa mengacu kapasitas maksimal 250 juta dosis melainkan secara bertahap.

“Sekitar 16 juta dosis sampai 17 juta dosis per bulan yang bisa diproduksi tergantung waktu suplai dari Sinovac," ujar Bambang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk melindungi seluruh masyarakat saat menjawab pertanyaan soal harga vaksin Covid-19.

"Tentunya pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat," ungkap Wiku.

Dia menjelaskan soal skema penyebaran vaksin akan dilakukan berdasarkan prioritas mengingat produksi vaksin secara bertahap. Mekanisme prioritas itu mengacu pada orang yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 seperti dokter, tenaga kesehatan, dan perawat yang setiap hari bersentuhan dengan pasien Covid-19.

"Nanti ada pertimbangan tersendiri apakah diberikan kepada orang yang berisiko tinggi dan juga diberikan ke daerah," jelas dia.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers