web analytics
  

Mahfud MD: Silakan Demo, Hati-Hati Penyusup Jadi Martir

Senin, 19 Oktober 2020 22:49 WIB
Umum - Nasional, Mahfud MD: Silakan Demo, Hati-Hati Penyusup Jadi Martir, Mahfud MD,Demo Tolak UU Cipta Kerja

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD. (Suara.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mempersilakan masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat lewat demonstrasi. Namun, dia mengingatkan soal potensi adanya penyusup yang dapat berada di kerumunan massa.

"Kepada para pengunjuk rasa silakan unjuk rasa. Tapi hati-hati jangan sampai ada penyusup yang mengajak Anda bikin ribut atau teman Anda nanti tiba-tiba menjadi korban karena ada penyusup yang ingin menjadi martir," ujar Mahfud lewat keterangannya, Senin (19/10/2020).

Mahfud meyampaikan, pemerintah mengikuti dengan seksama dan memahami pada 20 Oktober akan ada unjuk rasa di beberapa tempat terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Menurutnya, unjuk rasa dan demonstrasi dijamin oleh konstitusi. Karena itu, pemerintah tak melarang masyarakat yang hendak berunjuk rasa.

"Unjuk rasa adalah unjuk rasa, menyampaikan aspirasi. Memberi tahu kepada kepolisian tidak harus minta izin. Cukup memberi tahu tempatnya di mana dan berapa massa yang akan dibawa perkiraannya. Harap tertib," ujar Mahfud.

Beberapa waktu lalu, Mahfud MD menerima rombongan para pimpinan serikat pekerja di Jawa Timur (Jatim) yang datang didampingi Gubernur Khofifah Indar Parawansa, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (14/10/2020). Dalam pertemuan itu, Mahfud mengatakan unjuk rasa buruh tidak dilarang asal tidak melawan hukum.

Sekitar 25 perwakilan buruh yang hadir, antara lain dari KSPSI Jatim, SBSI, KSPI, SPM, KSBSI, Buruh Sidoarjo, dan lain-lain perwakilan buruh di Jatim. Mereka datang untuk berdialog dengan Mahfud terkait UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh DPR. Para tokoh buruh ini menyampaikan masukan dan kritik terhadap materi-materi dalam UU Cipta Kerja yang dinilai cenderung merugikan kaum buruh dan pekerja.

"Kami merasa hak keperdataan kami dirampas, karena soal pesangon misalnya, kesepakatan kami dengan perusahaan sudah jelas dan adil, kenapa mesti diubah lagi dengan undang-undang itu. Kami merasa hak keperdataan kami dirampas Pak," kata Jazuli dari KSPI Jawa Timur.

Menanggapi berbagai masukan dari para perwakilan pekerja di Jatim, Mahfud mengatakan bahwa gagasan awal pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memudahkan perizinan agar praktik korupsi dan pungutan menurun. Tujuan utama lainnya adalah agar kesempatan kerja terbuka untuk menampung angkatan kerja baru dan para pengangguran yang totalnya saat ini mencapai sekitar 13,5 juta orang.

Meski demikian, masuk dari para perwakilan buruh dari Jatim, menurut Mahfud, bisa menjadi masukan dalam persiapan penyusunan rancangan peraturan pemerintah (PP). Terkait angka-angka besaran pesangon, kata dia, dirinya akan menyampaikan ke Menteri Tenaga Kerja sebagai masukan.

Terkait pelibatan dan aspirasi dari serikat pekerja dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, Mahfud menegaskan bahwa pimpinan serikat pekerja sudah berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah. Di kantor Kemenko Polhukam misalnya, sebagian besar pimpinan serikat pekerja sudah bertemu tiga kali, dan 63 kali dengan instansi-instansi pemerintah lain yang terkait.

Pertemuan-pertemuan itu antara lain menghasilkan berbagai masukan dari serikat pekerja kepada Pemerintah. Meski demikian, karena namanya berembuk untuk mendapatkan jalan tengah, maka ada sejumlah usulan yang diterima dan sebagian lagi tidak dipenuhi.

Mengenai unjuk rasa buruh, Mahfud mengatakan hal itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga disalurkan dan diberi tempat oleh Pemerintah, karena menjadi bagian dari demokrasi."Tapi kalau demonstrasi itu mengarah pada anarki dan menciptakan kerusuhan, maka harus ditindak karena melawan hukum," ujar Mahfud.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

Bakal Kunjungi Arab Saudi, Menag Persiapkan Haji 2022

Nasional Jumat, 18 Juni 2021 | 07:39 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana mengunjungi Arab Saudi pada akhir Agustus untuk membahas penyelenggaraan ha...

Umum - Nasional, Bakal Kunjungi Arab Saudi, Menag Persiapkan Haji 2022, haji 2022,persiapan haji 2022,Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,Persiapan haji

Data BPJS Kesehatan Bocor Bisa Disalahgunakan Pinjol

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 20:26 WIB

Tim Periksa Data mengatakan bahwa kasus kebocoran data 279 juta penduduk dari BPJS Kesehatan berpotensi menyebabkan keru...

Umum - Nasional, Data BPJS Kesehatan Bocor Bisa Disalahgunakan Pinjol, data bpjs kesehatan bocor,Kebocoran Data BPJS Kesehatan,Pinjaman Online (Pinjol),Data BPJS Kesehatan Disalahgunakan,Penyalahgunaan Data BPJS Kesehatan

Satgas: Tidak Ada Kegiatan Keagamaan di Zona Merah

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 20:18 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kegiatan keagamaan seperti ibadah, pengajian se...

Umum - Nasional, Satgas: Tidak Ada Kegiatan Keagamaan di Zona Merah, Satgas Covid-19,Kegiatan Keagamaan di Zona Merah,Zona Merah Covid-19,Kegiatan Keagamaan Dilarang,Pembatasan Kegiatan di Rumah Ibadah

Target Vaksinasi 1 Juta per Hari, Begini Strategi TNI dan Polri

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 16:03 WIB

TNI dan Polri optimistis dapat memenuhi target yang dipasang Presiden Jokowi terkait satu juta vaksinasi dalam sehari di...

Umum - Nasional, Target Vaksinasi 1 Juta per Hari, Begini Strategi TNI dan Polri, Vaksinasi 1 Juta per Hari,Target Vaksinasi 1 Juta per Hari,Pelaksanaan Vaksinasi 1 Juta per Hari,Program Vaksinasi 1 Juta per Hari,vaksinasi massal,Vaksinasi Massal Bandung,Vaksinasi Massal di GBLA

Menkes: 1 Juta Vaksin Sehari Akan Dilaksanakan Juli

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 15:31 WIB

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mekanisme pelaksanaan satu juta vaksinasi dalam satu hari di bulan...

Umum - Nasional, Menkes: 1 Juta Vaksin Sehari Akan Dilaksanakan Juli, pelaksanaan satu juta vaksinasi,Program 1 Juta Vaksin Sehari,Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin,vaksinasi massal GBLA,pelaksanaan vaksinasi massal,Vaksinasi Massal Bandung

Kemenkeu Matangkan Rencana Pengenaan Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 11:35 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuh...

Umum - Nasional, Kemenkeu Matangkan Rencana Pengenaan Pajak Sembako dan Pendidikan, Pajak Sembako,Rencana pajak sembako,Tarif Pajak Sembako,Besaran Tarif Pajak Sembako,pajak pendidikan,pajak kebutuhan pokok,Pajak jasa pendidikan,tarif PPN Sembako,perubahan pengaturan PPN

Januari - Juni 2021, Sebanyak 24.878 Ditangkap Terkait Narkoba

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 10:50 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun...

Umum - Nasional, Januari - Juni 2021, Sebanyak 24.878 Ditangkap Terkait Narkoba, Kasus Narkoba,kasus narkoba 2021,Kapolri Listyo Sigit Prabowo,Ksus narkoba nasional,narkoba,tersangka narkoba

Vaksinasi Program Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong Tetap Dibedak...

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 09:43 WIB

Vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi Gotong Royong berprinsip sama, yakni tidak membebankan biaya pada target sasa...

Umum - Nasional, Vaksinasi Program Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong Tetap Dibedakan, Vaksinasi Program Pemerintah,vaksinasi gotong royong,program Gotong Royong,vaksinasi COVID-19 gratis,pembiayaan pengadaan vaksin,vaksin gotong royong

artikel terkait

dewanpers