web analytics
  

Pemilihan Ketua IPSI Bandung Barat Dinilai Cacat Hukum

Senin, 19 Oktober 2020 21:05 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah, Pemilihan Ketua IPSI Bandung Barat Dinilai Cacat Hukum, IPSI Bandung Barat,Cacat Hukum

Wakil Ketua Paguron Mekar Patali Wargi (MPW), Ayi Mukti. (Tri Junari)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Musyawarah Kabupaten (Muskab) IV Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan agenda pemilihan Ketua Umum periode 2020-2024 berakhir kisruh. 

Sebagian besar perguruan pencak silat yang bernaung dibawah IPSI KBB tidak menerima hasil muskab karena terindikasi cacat hukum dan melanggar Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (ADART) organisasi serta ditengarai syarat permainan meloloskan salah satu balon.

Wakil Ketua Paguron Mekar Patali Wargi (MPW), Ayi Mukti yang juga bakal calon Ketua Umum IPSI menilai, pelaksanaan muskab telah keluar dari marwah organisasi yang mengedepankan asas musyawarah dan kebersamaan. 

Panitia muskab dinilai telah melanggar tata tertib mulai dari penjaringan bakal calon sampai pada diputuskannya Asep Hendra sebagai Ketua Umum.

“Saya melihat pelaksanaan muskab rurusuhan, undangan kepada paguron dikirim hanya 5 hari sebelum pelaksanaan Muskab pada Minggu (18/10/2020). Kayanya ada muatan lain dengan alasan gak punya dana dan segala macamnya,” kata Ayi, Senin (19/20/2020).

Ayi juga protes soal dukungan 12 paguron yang sudah ditentukan panitia pelaksana muskab. Padahal sesuai aturan beberapa paguron itu hanya berstatus peninjau belum memiliki hak suara. 

Ditambah, sejak awal semua paguron tidak diajak bermusyawarah untuk membentuk panitia muskab. Panitia dibentuk secara sepihak dengan indikasi memenangkan salah satu bakal calon.

“Ini mah gak ada yang namanya pembentukan panitia muskab, makanya 15 paguron memilik walkout saat proses muskab berjalan sebagai bentuk protes,” katanya.

Ayi menyebutkan, indikasi penjegalan calon semakin kentara setelah Sekretaris Umum (Sekum) IPSI ditunjuk begitu saja menjadi ketua panitia. Bakal calon juga dijegal dengan menyertakan berbagai persyaratan seperti menyetor uang Rp10 Juta.

Tidak sampai disitu, kata Ayi, pihak panitia membuat aturan agar para calon bisa lolos asal berkomitmen untuk menyediakan kantor sekretariat jika terpilih nanti.

“Apa dasarnya sudah ditentukan. Kan itu hak kita yang penting sekretatiat bisa berfungsi untuk menjalankan organisasi bukan harus ditentukan,” katanya

Ayi mengaku dipaksa meneken pernyataan itu meski sebetulnya syarat itu tidak tertuang dalam ADART muskab. 

“Ok saya tanda tangan tapi tolong ini bukan hal mudah cari tempat biayanya gimana? dan ini kesannya pemaksaan supaya menjegal calon lawan saya,” bebernya.

Protes yang dilancarkan Ayi juga mempertanyakan kepemimpinan Ketua Umum IPSI untuk memajukan organisasi. 

“Selama dua tahun saya tanya mana sekretariatan yanh dibangun, mana prestasinya,” ungkapnya.

Ayi juga mengatakan, jika paguron yang mendukung dirinya merupakan paguron besar. Ada indikasi bahwa organisasi masyarakat ini telah berubah haluan layaknya partai politik.

“Jadi jangan dibolak-balik kaya gini. Hayu sama-sama membangun kebelakangkan ego kalau memang orang silat jangan main politik,” tegasnya.

Ketua Umum IPSI KBB, Asep Hendra menanggapi dingin protes kubu lawan. Menurutnya, tim penjaringan calon sudah berkerja secara independent dan profesional melakukan penjaringan sesuai dengan mekanisme aturan oraganisasi.

“Ketika panitia penjaringan calon memberikan persyaratan saya mah ikuti saja tidak protes tidak apa-apa saya mengikuti saja,” kata Asep.

Dia menegaskan, panitia sudah bekerja maksimal menjalankan amanat organisasi sesuai dengan AD ART IPSI.Asep berkilah jika pelaksanaan Muskab juga dihadiri kubu lawan.

“Kenapa kalau tidak sah mereka hadir memberikan sambutan juga mengikuti sidang sampai beres. Kalau memang melanggar AD/ART seharusnya tinggalkan saja, keluar,” ungkapnya.

"Itu yang saya sesalkan. Padahal Ketua IPSI Jabar juga sekum termasuk wakil-wakil ketua dan pengurus IPSI kota/kab se-Jabar sudah mengucapkan selamat kepada saya. Artinya tidak sembarangan kalau saya melanggar ADRT tidak akan mengucapkan selamat berarti kan sudah sah,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Ketua I Bidang Organisasi IPSI Jawa Barat, Agus Sihombing mengatakan, kendati Muskab sudah diputuskan siapa yang terpilih sebagai ketua Umum IPSI KBB, namun penilaian sah atau tidaknya ada di Jawa Barat. 

“Ya kalau cacat hukum Jawa Barat bisa mengeluarkan ketua caretaker untuk melaksanakan muda dan keputusan itu sementara diambil alih oleh Jawa Barat,” tuturnya.

Pengembailan langkah yang diambil Jawa Barat nanti dengan menunjuk caretaker, sebut Agus, apabila ditemukan pelanggaran hasil muskab. 

“Akan saya laporkan ke Jawa barat karena saya hadir langsung dalam muskab dan sudah memperingati kepada panitia, dan pimpinan sidang agar tidak melanggar ADRT yang sudah ditetapkan khususnya penerimaan anggota baru dari perguruang maupun IPSI kecamatan,” tuturnya.

Pendiri IPSI KBB yang juga Ketua Paguroan Makar Patali Wari, Ondo Juhari mengaku kecewa sebagai pendiri dengan kondisi IPSI KBB saat ini.

“Dulu saya mengedelankan silaturahmi kekeluargaan dan keterbukaan. Sekarang ketika akan muskab tanpa ada pemeberitahuan sesuai dengan AD RT organisasi,” tuturnya.

Dalam AD RT organisasi 30 hari sebelum muskab ada pemberitahuan dulu ke masing-masing ke paguron. “Ini 5 hari sudah terbentuk SC dan OC. saya atas nama paguron- paguron besar sangat kecewa sekali padahal kami ini banyak melahirkan atlet-atlet yang menyumbangkan emas baik porda maupun kejurnas,” pungkasnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers