web analytics
  

Ombudsman, Covid-19, dan Pelayanan Publik

Senin, 19 Oktober 2020 07:02 WIB Netizen Djasepudin
Netizen, Ombudsman, Covid-19, dan Pelayanan Publik, pelayanan publik,Ombudsman

Ilustrasi. (Pixabay)

Djasepudin

Guru (Honorer) SMA Negeri 1 Cibinong, Bogor

AYOBANDUNG.COM -- Sejak penghujung 2019 dunia dilanda wabah Corona Virus Disease (Covid-19). Tak hanya korban jiwa, pandemi ini memengaruhi pelayanan publik di pusat dan daerah.

Ketika Work From Home (WFH) diberlakukan, terutama di instansi publik, otomatis pelayanan pun terganggu. Ketika WFH diterapkan otomatis akses masyarakat dalam urusan admistrasi, misalnya, mengalami hambatan tak terelakkan.

Itu bukan semata Covid-19, namun lebih kepada tidak semua warga Indonesia terbiasa menggunakan teknologi informasi. Jika pun melek teknologi, terbentur dengan kemampuan ekonomi. Telepon genggam dimiliki, namun tidak ada pulsa untuk mengakses jaringan internet. Masalah lain, telepon genggam ada, kuota punya, namun sinyal internet di berbagai tidak semua sama.

Baik di kantor maupun dari rumah, unsur terpenting adalah pelayanan terbaik bagi publik. Hal itu sesuai dengan UU  No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terutama  Pasal 20 baian  (1) yang berberbunyi “Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memerhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Tentu saja pelayanan itu memerlukan standar. Tanpa standar yang baku, maka sistem pelayanan di berbagai instasi bisa tak karuan. Maka, pada Pasal 21, masih dalam UU  No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diatur komponen standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum; persyaratan; sistem, persyaratan, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi Pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah Pelaksana; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan rIsiko keragu-raguan; dan evaluasi kinerja Pelaksana.

Kehadiran Ombudsman sungguh memiliki peran yang sangat penting. Sebab, Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Hukum Milik Negara (BHMN), serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tugas utama Ombudsman adalah mencegah maladministarasi, menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi, dan melakukan investigasi atas prakasa sendiri.

Maladministrasi merupakan salah satu titik awal kerusakan tatanan di negara. Dampak darI maladministrasi bisa sangat merusak dan merugikan berbagai pihak. Adapun bentuk-bentuk maladministrasi seperti yang tercantum dalam Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 adalah penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, tidak patut, berpihak, diskriminatif, dan konflik kepentingan.

Bentuk-bentuk maladministrasi mesti menjadi catatan penting dan jadi perhatian utama Ombudsman. Tak cukup diperhatikan, namun harus dilakukan langkah-langkah nyata dan berkesinambungan.

Tentu saja hasil kerja-kerja Ombudsman akan efektif dan efesien jika ditindaklanjuti pada tahapan rekomendasi. Seperti yang termaktub dalam UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pasal 8 ayat (1) huruf, bahwa Ombudsman berwenang “membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan”

Namun, Ombudsman tak akan bisa bekerja sendiri tanpa didukung pihak-pihak lainnya. Ombudsman adalah salah satu pengawas Pelayanan Publik darik segi eksternal. Pengawas eksternal lainnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan masyarakat. Adapun pengawas internal Pelayanan Publik adalah Atasan Langsung dan Pengawas Fungsional.

Baik pengawas internal maupun pengawas eksternal sama-sama penting dan akan menghasilkan hal yang positif bila saling berkerja sama. Dengan demikian kehadiran Ombudsman dan lembaga-lembaga negara lainnya benar-benar terasa manfaatnya bagi kepentingan publik tanah air.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers