web analytics
  

Buruh Desak Upah Tahun Depan Tetap Naik

Minggu, 18 Oktober 2020 14:46 WIB Firda Puri Agustine
Umum - Nasional, Buruh Desak Upah Tahun Depan Tetap Naik, UMK Jabar 2019,upah minimum kabupaten/kota,Upah Minimum Provinsi (UMP),Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)

Buruh dari berbagai organisasi melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (8/10/2020). (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Buruh se-Indonesia meminta agar upah minimum tahun 2021 tetap naik. Mereka menolak keinginan kalangan pengusaha yang meminta agar tidak ada kenaikan upah minimum tahun depan. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8%. Hal ini didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir.

"Jika upah minimum tidak naik, hal ini akan membuat situasi semakin panas. Apalagi saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja," kata Said dalam keterangannya, Minggu (18/10/2020).

Menurut dia, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat bila dibandingkan dengan apa yang terjadi pada 1998 hingga 2000.

"Sebagai contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998 minus 17,49%. Begitu juga dengan upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8%, padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29%," ujarnya. 

Lebih lanjut Said mengungkapkan, apabila upah minimum tidak naik maka daya beli masyarakat akan semakin turun. Daya beli turun akan berakibat jatuhnya tingkat konsumsi. Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian.

Pihaknya juga mengingatkan, tidak semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, dia meminta kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional.

"Dengan kata lain, bagi perusahaan yang masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum," katanya. 

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers