web analytics
  

Pro Kontra Wacana Perubahan Provinsi Jabar Jadi Provinsi Sunda

Jumat, 16 Oktober 2020 10:14 WIB Fira Nursyabani
Umum - Regional, Pro Kontra Wacana Perubahan Provinsi Jabar Jadi Provinsi Sunda, Perubahan Nama Provinsi Jawa Barat,Provinsi Sunda,Provinsi Tatar Sunda,Wacana Provisi Sunda

Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10/2020). (Ayobandung.com/Dudung Ridwan)

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Sejumlah tokoh Sunda mengajukan pengembalian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan itu dituangkan di dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

Hadir di dalam sejumlah kongres tersebut sejumlah tokoh Kesundaan seperti Memet H Hamdan, Maman Wangsaatmadja, Iwan Gunawan, Ridho Eisy, Dharmawan Harjakusumah (Acil Bimbo), Andri P Kantaprawira, Ganjar Kurnia (eks Rektor Unpad), Adji Esha Pangestu, dan sejumlah tokoh lainnya.

Anggota DPD RI, Eni Sumarni mengaku nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda. Padahal, Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara. Oleh karena itu, Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tetapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.

“Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apalagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada," katanya.

Fadel Muhammad dalam Dialog Budaya di Bandung. (Ayobandung.com/Dudung Ridwan)

Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira, mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi.

Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung usulan sejumlah tokoh untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.

Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua. Begitu pun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

 

Kehilangan identitas

Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda mendapatkan tanggapan beragam. Beberapa dari mereka ada yang sepakat dengan pergantian nama itu, tetapi juga ada yang kurang setuju.

Salah satu budayawan Kabupaten Tasikmalaya Haji Egi Azwul menuturkan, ia sepakat dengan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Menurutnya, dilihat dari segi budaya, Jawa Barat memang berbeda dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Dilihat dari budaya, bahasa segala macam berbeda dengan jawa. Maka saya sepakat kalau nama Jawa Barat diganti dengan Provinsi Sunda,“ ucap pria yang akrab disapa Egi ini, Kamis (15/10/2020).

Egi menilai, selama ini, masyarakat Jawa Barat yang bersuku Sunda justru kehilangan identitas diri karena nama Jawa Barat. Selama ini juga, karena politik Kolonial zaman dulu, suku Sunda selalu terkesan dimarjinalkan.

“Contohnya saat sumpa pemuda, tidak ada Jong Sunda, yang ada Jong Jawa, Jong Sumatra. Jika nantinya Provinsi Sunda, setidaknya masyarakat Sunda punya kebangaaan atas identitasnya,” ucap Egi.

Hal senada dikatakan budayawan Tasikmalaya lainnya, Dudy RS. Secara emosional, ia sepakat dengan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda. Tetapi secara rasional, menurutnya pergantian itu harus dipertimbangkan dan dikaji ulang.

Ieu udagana naon? (ini yang dikejar apa?) apakah rebranding atau merumuskan kembali identitas Sunda? Secara emosional saya sepakat atas perubahan itu. Tapi harus juga dilakukan kajian matang,“ ucap Dudy.

 

Perlu Kajian Mendalam

Penggiat budaya Sunda Cianjur setuju pergantian nama Provinsi Jawa Barat. Namun harus dilakukan kajian mendalam dari berbagai kalangan agar bisa bermanfaat bagi urang Sunda.

Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah II Bogor Abah Ruskawan (Pakaian Putih) saat berbincang dengan tokoh Sunda. (Ayobandung.com/Muhammad Ikhsan)

Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah II Bogor, Abah Ruskawan mengaku bisa saja adanya pergantian nama Jawa Barat, menjadi Sunda, jika memang bisa bermanfaat bagi rakyat.

“Setuju saja sebagai upaya memunculkan identitas etnis, kalau nama Jawa Barat itu tidak jelas,” kata Abah Ruskawan kepada Ayobandung.com saat dihubungi melalui telepon, Senin (12/10/2020).

Hanya saja, kata dia, perlu kajian mendalam tentang perubahan nama tersebut, terutama sisi positif dan negatifnya.

“Perlu kajian yang komprehensif tentang pergantian nama ini, melibatkan semua kalangan agar tidak sia-sia perubahan nama provinsi,” katanya.

 

Bermuatan politis

Seniman yang juga Budayawan Kota Tasikmalaya Ashmansyah Timutiah menilai, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda cenderung bermuatan politis. Wacana tersebut cenderung hadir ketika memasuki masa pilkada.

"Kalau di Kabupaten Tasik itu biasanya ada wacana tenyang Tasik Selatan (Tasela) ketika mau masuk masa pilkada. Jadi  cenderung ke wilayah politik," ujar Ashmansyah, Kamis (15/10/2020)

Menurutnya, perubahan nama tidak begitu penting terhadap wilayah kesejahteraan masyarakat. "Ada yang lebih penting dari soal perubahan nama, yakni tentang kesejahteraan masyarakat, pembangunan, sosial dan yang lainnya," ucap Ashmansyah.

Budayawan Tasikmalaya, Ashmansyah Timutiah. (dok. Pribadi)

Budayawan yang akrab disapa Kang Acong ini menegaskan, kalau pun memang mau diubah, ada beberapa daerah yang sensitif pada wilayah sunda seperti Cirebon.

"Kan Cirebon sempat mengancam akan mendirikan provinsi tersendiri. Jadi memang perlu komunukasi yang lebih terhadap daerah-daerah di luar Priangan Timur," ungkap Ashmansyah.

Menurutnya, kalau wilayah Priangan Timur tidak begitu sensitif terhadap perubahan tersebut. Bahkan beberapa daerah lain di Jawa Barat seperti Bekasi dan Depok sempat ingin bergabung ke DKI Jakarta.

Lebih jauh Ashmansyah menjelaskan, Banten itu secara kesundaan lebih sunda padahal itu berada di luar daerah Jawa Barat.

"Makanya kalau sudah masuk ke wilayah kesundaan itu akan lebih luas karena Sunda itu adalah sebuah sistem kemasyarakatan, sebuah aturan adat, tentang kebudayaan masyarakat, beda dengan teritorial pemerintahan yang namanya Jawa Barat," jelas Ashmansyah.

Selain itu, perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda dikhawatirkan akan memicu munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang berbasis etnis.

"Seperti di Jakarta muncul Betawi Rempug dan di Sunda serta lainnya, sehingga berisiko juga terhadap etnis lain yang ada di Jawa Barat ini. Bahkan dengan perubahan nama dikhawatirkan terjadi perpecahan dan diskriminasi serta gesekan dengan etnis di luar Jawa Barat," ucap Ashmansyah.

 

Dianggap tidak nasionalis

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis memiliki pandangan lain mengenai perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Menurut dia, wacana itu tidak nasionalis.

Dia mengkhawatirkan perubahan nama provinsi justru akan membuat entitas-entitas di luar Sunda terpisahkan. Bahkan, pada gilirannya hal itu akan memicu pendirian provinsi lain di luar Provinsi Sunda.

"Perlu saya sampaikan, kita ini Indonesia. Jangan mengeluarkan istilah-istilah yang bakal memisah-misahkan Indonesia," ungkapnya, Kamis (15/10/2020).

Jabar, kata dia, tetaplah Jabar. Bila berubah nama menjadi Provinsi Sunda, dia mencemaskan kelak akan kembali muncul pemikiran dari masyarakat di kawasan pantai utara (Pantura), seperti Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, maupun Kabupaten Indramayu, yang notabene dominan Jawa Cirebon, merasa tak dianggap sebagai warga provinsi yang sama.

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis. (Ayocirebon.com/Erika Lia)

Azis merujuk pada salah satu komponen budaya yang membedakan Sunda dan Jawa Cirebon pada bahasa yang digunakan masyarakatnya sehari-hari.

"Kan banyak kota dan kabupaten di Jabar yang bahasanya berbeda dengan Sunda. Ada kota dan kabupaten yang posisinya di Pantura," katanya.

Karena itu, dia dengan tegas menolak perubahan nama Provinsi Jabar menjadi Provinsi Sunda. Baginya, perubahan itu akan melahirkan pengistimewaan bagi kelompok-kelompok kota dan kabupaten di Jabar.

"Saya tidak setuju kalau berubah nama jadi Provinsi Sunda," tegasnya.

Dia menambahkan, nama Provinsi Jabar dipilih sebagaimana letak geografisnya dan bukan mengacu pada entitas tertentu, sekalipun mayoritas. Penggunaan nama Jabar karena posisinya berada di Pulau Jawa bagian barat.

"Kalau disebut Provinsi Sunda, terus kita di Pantura ini apa?" ungkapnya.

Bila wacana itu terus mengemuka, ujarnya, dikhawatirkan akan memicu tumbuhnya keinginan mendirikan provinsi baru di luar Provinsi Sunda. Padahal, pendirian provinsi baru belum tentu lebih menyejahterakan ketimbang tetap bersama Provinsi Jabar.

"(Nama) Provinsi Jabar lebih nasionalis, lebih keren. Sudahlah, para Inohong di Jabar perlu memikirkan lagi (wacana Provinsi Sunda)," tutur Azis. (Dudung Ridwan/Heru Rukanda/Irpan Wahab Muslim/Muhammad Ikhsan/Erika Lia)

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers