web analytics
  

Pilkada 2020 Bisa Dijadikan Instrumen Terdepan Cegah Penyebaran Covid-19

Kamis, 15 Oktober 2020 17:45 WIB Fichri Hakiim
Bandung Raya - Bandung, Pilkada 2020 Bisa Dijadikan Instrumen Terdepan Cegah Penyebaran Covid-19, Pilkada 2020,Kampanye Pilkada 2020,Pilkada Kabupaten Bandung 2020

Indonesian Politics Research and Cosulting (IPRC) dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik menggelar diskusi tentang Pilkada 2020 di Bandung, Kamis (15/10/2020). (ayobandung/Fichri Hakiim)

COBLONG, AYOBANDUNG.COM -- Pilkada 2020 bisa dijadikan instrumen terdepan untuk mencegah penyebaran Covid-19. 

Hal tersebut disampaikan oleh pengamat politik sekaligus direktur Indonesian Politics Research and Cosulting (IPRC) Firman Mana dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam diskusi tentang Pilkada 2020.

Akmal mengatakan pada pelaksanaan pesta demokrasi, pemerintah sudah menyusun tahapan Pikada dengan baik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). 

"Kami meyakini pemerintah bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk melawan pandemi Covid-19," ujarnya di Bandung, Kamis (15/10/2020).

Ia menuturkan, meskipun pilkada berpotensi menjadi klaster baru, namun ia percaya bahwa setiap pasangan calon (paslon) akan mengutamakan protokol kesehatan.

"Kami paham pilkada dapat berpotensi menjadi klaster baru, tapi kami tetap optimis dan mendorong semua paslon untuk mengkampanyekan protokol kesehatan," tuturnya.

Faktanya, lanjut Akmal, memang belum semua paslon menggelar kampanye secara daring, tetapi pihaknya akan mendorong semua paslon untuk memperbanyak kampanye melalui daring.

"Kita ingin demokrasi berjalan, tetapi perang terhadap pandemi Covid-19 tetap berjalan. Dan kami ingin pilkada ini dijadikan ajang bagi para paslon untuk menawarkan solusi memerangi pandemi Covid-19. Sebanyak 735 paslon dan tim suksesnya ini adalah kekuatan yang sangat hebat sekali jika berhasil mengajak masyarakat untuk menaati protokol kesehatan," jelas Akmal.

Sementara itu, Firman Mana, mengatakan masyarakat harus tetap waspada di masa pandemi seperti ini. 

"Kekhawatiran iya dalam hal menjadi waspada, tapi tidak perlu berlebihan, karena ini agenda demokrasi rutin yang sebetulnya harus berjalan, penundaan pilkada itu juga kan menunda hak politik publik," ujarnya.

"Sepanjang pesertanya bisa memberikan harapan kepada publik, bahwa daerahnya bisa dipimpin dengan baik bisa juga menjadi faktor. Ini kan hak politik, kalau kita berpikir panjang ke depan. Ini momentum menggunakan kedaulatannya yang mudah dilakukan adalah memilih dalam menentukan pemimpinnya. Tidak perlu berlebihan," jelas Firman.

Firman juga berharap agar pandemi ini segera berakhir. 

"Ini kan baru tahun pertama, masih ada 4 tahun kedepan. Tentu saja kita berharap soal pandemi ini bisa segera terselesaikan," ucapnya.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers