web analytics
  

Buruh Akan Lanjutkan Demo pada 20-22 Oktober 

Kamis, 15 Oktober 2020 13:31 WIB
Umum - Nasional, Buruh Akan Lanjutkan Demo pada 20-22 Oktober , Demo Buruh di Gedung Sate,demo buruh,Demo buruh di Bandung

Sejumlah buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi runjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/6/2020). Dalam aksinya mereka menolak RUU Omnibus law karena dinilai merugikan buruh dan mereka menuntut keadilan terkait nasib para buruh yang dirumahkan hingga menjadi korban PHK imbas pandemi Covid-19. (ayobandung/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Koordinator Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menegaskan bahwa Fraksi Rakyat Indonesia akan menggelar aksi pada 20 hingga 22 Oktober 2020.

Ia menyatakan belum ada rencana menempuh jalur MK. Sebab ia menilai, DPR sendiri sudah tidak menempuh jalur hukum saat membuat UU Cipta Kerja.

Serikat buruh menolak adanya pembahasan aturan turunan Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Sebagaimana diketahui, Draf UU Ciptaker telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (14/9). 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sejak awal pembahasan RUU Ciptaker buruh sudah berulang kali mencoba melibatkan diri dalam pembahasan RUU Ciptaker di DPR. Serikat buruh sudah menyerahkan draft sandingan usulan buruh.

"Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja, dengan demikian tidak mungkin juga menerima peraturan turunannya, apalagi terlibat membahasnya. Buruh merasa dikhianati oleh DPR RI," katanya, Kamis (15/10).

Namun aspirasi itu tidak dilanjutkan oleh DPR yang memilih ngebut menandatangani RUU Cipta Kerja, bahkan mengesahkannya pada 5 Oktober 2020 lalu. "Tidak benar apa yang dikatakan DPR RI bahwa 80% usulan buruh sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja," kata dia.

Said Iqbal pun menyatakan, buruh tengah mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional. Aksi itu di antaranya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji formil dan uji Materiil.

Serikat buruh juga meminta legislative review ke DPR RI. Di samping itu, serikat buruh juga akan melakukan dan sosialisasi kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan oleh buruh.

Sebelumnya, DPR RI telah mengantar draf UU Cipta Kerja ke Istana setelah draf itu mengalami bebeapa kali perubahan halaman pascapengesahan pada Senin (5/10) lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan, Kamis (8/10) lalu.

Puan mengklaim, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja. “DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” klaim Puan.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Andres Fatubun

terbaru

Indonesia Catat Rekor Kematian Terbanyak Sejak Pandemi Covid-19

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 16:17 WIB

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan penambahan sebanyak 11.948 kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia, Rabu...

Umum - Nasional, Indonesia Catat Rekor Kematian Terbanyak Sejak Pandemi Covid-19, COVID-19,Data Covid-19,data corona nasional,Data Corona hari ini,corona

Vaksin Mandiri untuk Swasta Dinilai Langgar 2 Aturan Ini

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 16:03 WIB

Rencana pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta melakukan vaksinasi terhadap karyawannya menimbulk...

Umum - Nasional, Vaksin Mandiri untuk Swasta Dinilai Langgar 2 Aturan Ini, Vaksin Covid-19,vaksin corona,Suntik vaksin corona,vaksin corona swasta,Vaksin Covid-19 swasta

Kapolri Baru Listyo Sigit Berjanji Akan Tegakkan Aturan Prokes

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 13:43 WIB

Kepolisian akan bertindak tegas untuk mendisiplinkan masyarakat.

Umum - Nasional, Kapolri Baru Listyo Sigit Berjanji Akan Tegakkan Aturan Prokes, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo,Kapolri Baru,membantu penanganan pandemi Covid-19,Pelantikan Listyo Sigit

Cara Mengecek BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Tahun 2021

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 12:46 WIB

Pemerintah akan melanjutkan bantuan subsidi gaji/upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan termi...

Umum - Nasional, Cara Mengecek BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 Tahun 2021 , BLT BPJS Ketenagakerjaan,blt bpjs ketenagakerjaan 2021,kapan blt bpjs ketenagakerjaan 2021 cair,Jadwal Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan,bantuan subsidi gaji,bantuan pekerja,BPJS Ketenagakerjaan,kemnaker.go.id

Ini Alasan Jokowi Pakai Singlet Saat Divaksin

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 12:03 WIB

Panampilan Presiden Jokowi saat menerima suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/1/202...

Umum - Nasional, Ini Alasan Jokowi Pakai Singlet Saat Divaksin, Singlet Jokowi,Jokowi Pakai Singlet,Apa itu singlet,Merk Singlet Jokowi,Kenapa Jokowi pakai singlet,alasan jokowi pakai singlet,singlet

3 Negara Ini Bakal Geser Indonesia dari Posisi Negara Muslim Terbesar

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 11:27 WIB

Pew Research Center telah memperbaharui data 10 negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Pada 2010 dan 2015 Ind...

Umum - Nasional, 3 Negara Ini Bakal Geser Indonesia dari Posisi Negara Muslim Terbesar, Muslim,Negara Muslim,Negara Muslim terbesar,negara muslim terbesar dunia,Bangladesh,India,Pakistan

Presiden Jokowi Resmi Lantik Listyo Sigit Jadi Kapolri Baru

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 10:42 WIB

Ia dilantik menggantikan Jenderal Pol Idham Azis yang memasuki masa pensiun pada 1 Februari 2021.

Umum - Nasional, Presiden Jokowi Resmi Lantik Listyo Sigit Jadi Kapolri Baru, Listyo Sigit Prabowo,Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo,Kapolri Baru,Kapolri Jenderal Pol Idham Azis,Presiden Jokowi

Belum Capai Target, Jokowi Akui Ada Masalah pada Vaksinasi Nakes

Nasional Rabu, 27 Januari 2021 | 10:19 WIB

Realisasi penyuntikan vaksinasi Covid-19 terhadap penerima prioritas yakni tenaga kesehatan dinilai masih rendah. Presid...

Umum - Nasional, Belum Capai Target, Jokowi Akui Ada Masalah pada Vaksinasi Nakes, vaksin corona,Vaksin Covid-19,vaksin covid-19 nakes,Nakes,jokowi

artikel terkait

dewanpers