web analytics
  

Wali Kota Cirebon Tolak Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda

Rabu, 14 Oktober 2020 17:23 WIB
Umum - Regional, Wali Kota Cirebon Tolak Provinsi Jawa Barat Jadi Provinsi Sunda, Provinsi Sunda,Cirebon,Wali Kota Cirebon,Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad,Sunda

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis. (AyoCirebon/Erika Lia)

CIREBON -- Wacana penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda seperti yang diusulkan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, mendapat penolakan dari Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis.

Dia menyatakan di Jawa Barat tak hanya ada suku Sunda, tapi juga suku lainnya.

"Jawa Barat itu keren, nasionalis. Tidak perlu lagi ada perubahan nama," tegas Azis, Rabu (14/10).

Azis menilai, penamaan Provinsi Jawa Barat saat ini sudah ideal, yang menunjukkan provinsi yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Di Jawa Barat juga tak hanya terdapat suku Sunda, namun suku-suku lainnya seperti Cirebon, Betawi, Jawa dan lainnya.

"Biarkan suku-suku itu menjadi kekayaan khasanah di Jawa Barat," tutur Azis.

Azis mengungkapkan, jika nama Provisi Jawa Barat diganti menjadi Provinsi Sunda, maka dikhawatirkan akan membuat masyarakat pantura yang ada di Jawa Barat merasa berbeda. Pasalnya, masyarakat pantura memiliki kultur dan bahasa yang berbeda dengan Sunda.

Azis pun khawatir, perubahan nama menjadi Provinsi Sunda akan memunculkan kesan pengistimewaan terhadap kelompok tertentu yang ada di Jawa Barat. Akibatnya, bisa memicu keinginan dari masyarakat di pantura untuk memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat.

"Kita ini Indonesia. Jadi jangan mengeluarkan istilah yang bakal memicu pemisahan. Jawa Barat tetap Jawa Barat. Kalau kemudian diganti Sunda, nanti kami yang di pantura apa?," tukas Azis.

Untuk itu, Azis meminta kepada para tokoh untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan, termasuk persatuan dan kesatuan suku-suku yang ada di Jabar. Dia juga berharap agar masyarakat pantura yang ada di Jawa Barat tidak diabaikan dengan ide penamaan provinsi Sunda tersebut.

"Saya Nashrudin Azis, orang Cirebon. Saya bisa bahasa Cirebon, bisa juga bahasa Sunda," tandas Azis. 

Wacana Jabar Menjadi Provinsi Sunda
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mendukung usulan sejumlah tokoh untuk mengubah nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.

“Tidak ada salahnya jika Provinsi Jawa Barat berganti nama menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda,” kata Fadel Muhammad didampingi Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat Eni Sumarni saat berbicara dalam dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda/Tatar Sunda di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (12/10/2020).

Pada kesempatan itu, Fadel meminta Kongres Sunda atau panitia yang memperjuangkan penggantian nama provinsi ini untuk lebih berani menjalin komunikasi lebih luas dengan tokoh-tokoh masyarakat Sunda, baik yang tinggal di Jawa Barat, ibu kota Indonesia, atau luar negeri, untuk mendapat dukungan dan arahan.

“Dekati Presiden. Cari tokoh. Minta waktu. Insyaallah bisa,” seru Fadel.

Lebih lanjut, Fadel mencontohkan Provinsi Irian Barat yang kemudian berganti nama menjadi Provinsi Papua. Begitu pun dengan pembentukan Provinsi Gorontalo, yang namanya berbeda dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi.

“Saya kasih contoh Provinsi Gorontalo, di antara provinsi bernama Sulawesi. Mereka buat kongres dan dialog. Kami dari MPR, di sini menyerap aspirasi masyarakat. Nanti kami sampaikan ke Presiden," kata mantan Gubernur Garontalo itu.

Anggota DPD RI, Eni Sumarni mengaku nama Sunda sudah nyaris tidak ada di peta, selain Selat Sunda. Padahal, Sunda dulunya sebuah kepulauan sampai Nusa Tenggara. Oleh karena itu, Eni menekankan Sunda bukanlah hanya sebuah etnis, tetapi sebuah nama geografis, sehingga tidak usah dibenturkan dengan kesukuan lainnya yang tinggal di Jawa Barat.

“Secara psikologis dan historis, ini sudah mendukung. Tinggal kita berani, dan kompak saja. Kami mengapresiasi tokoh masyarakat Jawa Barat yang menginginkan untuk mengubah nama provinsinya menjadi Provinsi Sunda. Apalagi dengan nama Sunda, dari dulu sudah ada," katanya.

Ketua SC Kongres Sunda, Andri Kantaprawira, mengatakan berdasarkan pendapat para tokoh Sunda, mereka menginginkan agar nama Sunda minimal tertulis dalam sebuah nama administratif, sebuah provinsi.

Hal ini, katanya, sudah dimulai sejak 1926, saat Pemerintah Kolonial Belanda mempersilakan penggunaan nama Provinsi Sunda sebagai nama Provinsi Jawa Barat.

Andri mengatakan dirinya pun akan langsung menyurati Presiden RI Joko Widodo supaya sejarah pengembalian nama provinsi ini tercipta di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Kami berharap kawasan dan warga yang selama ini tinggal di tempat bernama Jawa Barat akan kembali memiliki spirit jati diri dan kebudayaan jika namanya jadi Provinsi Sunda," katanya.

Andri menjelaskan berbagai tokoh Sunda pun mendukung rencana tersebut, termasuk dari kawasan Pantura Jawa Barat. Pihaknya akan terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak tersebut.

 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers