web analytics
  

Buruh Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Hoaks Upah Dibayar per Jam

Minggu, 11 Oktober 2020 10:30 WIB
Umum - Nasional, Buruh Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Hoaks Upah Dibayar per Jam, Buruh,pekerja,upah pekerja,Presiden Jokowi,Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),RUU Cipta Kerja

Seorang massa aksi memegang bendera didepan barikade aparat kepolisian di Rancaekek, Selasa (6/10/2020). Ribuan massa aksi melakukan long march dan memblokir jalan Bandung-Garut sebagai buntut protes dan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, (5/10/2020). (Ryan Suherlan/Magang)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Jokowi menyinggung soal informasi upah pekerja yang dibayarkan per jam. Itu ia sampaikan saat klarifikasi beberapa informasi yang dianggap hoaks dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Jokowi mengatakan upah minimum tidak dibayarkan per jam. Aturan ini, kata dia, sama dengan dalam Undang-Undang Nomor UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak ada dalam UU Cipta Kerja.

"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," kata Jokowi.

Menanggapi hal itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Faktanya, aturan dalam omnibus law (tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003) memungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu, yang bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam," kata Said kepada Suara.com, Minggu (11/12/2020).

Jika yang dimaksud adalah upah pekerja dibayarkan per jam, ujar Said, maka buruh akan dirugikan dan otomatis pasti akan menghapus ketentuan upah minimum bagi buruh/pekerja.

"Di mana upah per jam yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media," katanya.

Sebelum ada omnibus law Cipta Kerja, upah buruh/pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan itu tertuang di pasal 88 hingga pasal 98.

Dengan kebijakan itu, selama ini lahir upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral.

Dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, ada isu UMP, UMK, dan upah minimum sektoral dihapuskan sehingga buruh menolaknya.

"Adapun permintaan buruh adalah menegaskan di dalam Ommibus Law UU Cipta kerja, bahwa upah per jam tidak dibuka ruang untuk diberlakukan," pungkasnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

terbaru

Pemerintah Tegas Larang Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi, Ini Alasann...

Nasional Jumat, 7 Mei 2021 | 04:20 WIB

Pemerintah Tegas Larang Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi, Ini Alasannya

Umum - Nasional, Pemerintah Tegas Larang Mudik Lokal di Wilayah Aglomerasi, Ini Alasannya, mudik lokal,mudik lokal Bandung Raya,wilayah mudik lokal,mudik aglomerasi,mudik lokal dilarang,Larangan Mudik,Larangan Mudik 2021,mudik,COVID-19,Satgas Covid-19

Risiko Untung-Untungan Terobos Penyekatan Larangan Mudik

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 19:35 WIB

Kepolisian telah menyiapkan 381 titik penyekatan untuk mencegah masyarakat melakukan mudik Lebaran 2021/Idul Fitri 1442...

Umum - Nasional, Risiko Untung-Untungan Terobos Penyekatan Larangan Mudik, Penyekatan larangan mudik,Kementerian Perhubungan,untung-untungan mudik Lebaran 2021,Kebijakan larangan mudik,kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021

Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Ditunda, Ini Alasannya

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 19:06 WIB

Program vaksinasi mandiri yang ditanggung perusahaan swasta ini batal digelar pada 9 Mei seperti rencana awal, tapi diun...

Umum - Nasional, Vaksinasi Mandiri Dikelola Swasta Ditunda, Ini Alasannya, Vaksinasi Mandiri,vaksin gotong royong,program vaksinasi mandiri,vaksin gotong royong gratis,Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),program vaksin mandiri

Bandel, Travel Gelap Angkut Pemudik akan Ditahan

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 19:00 WIB

Pemerintah akan secara ketat melakukan penyekatan di titik-titik strategis, terutama di perbatasan kota-kota besar.

Umum - Nasional, Bandel, Travel Gelap Angkut Pemudik akan Ditahan, Travel Gelap Angkut Pemudik,Travel Gelap Mudik,Travel Gelap,Travel gelap  penyedia jasa mudik,sanksi nekat mudik

Susul Sunda Empire dan Nusantara, Kini Ada Sunda Archipelago Serta Atl...

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 17:27 WIB

Heboh kemunculan Negara Kekaisaran Sunda Nusantara setelah salah satu petingginya terkena razia di Gerbang Tol Cawang, J...

Umum - Nasional, Susul Sunda Empire dan Nusantara, Kini Ada Sunda Archipelago Serta Atlantik, Negara Kekaisaran Sunda Nusantara,Kerajaan Sunda Empire,Sunda Nusantara,entitas Sunda,warga Negara Kekaisaran Sunda

Pasien Covid-19 Indonesia Naik 5.647 Kasus di Hari Pertama Larangan Mu...

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 16:43 WIB

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengumumkan pasien positif COVID-19 di Indonesia kembali bertambah sebanyak 5.647 orang...

Umum - Nasional, Pasien Covid-19 Indonesia Naik 5.647 Kasus di Hari Pertama Larangan Mudik, pasien positif COVID-19 di Indonesia,Pasien Covid-19 Indonesia,Hari Pertama Larangan Mudik,Hari Pertama Larangan Mudik Lebaran,Satuan Tugas Penanganan Covid-19

Polisi Periksa Kejiwaan Pengemudi Pajero Kekaisaran Sunda

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 15:54 WIB

Polisi Periksa Kejiwaan Pengemudi Pajero Kekaisaran Sunda

Umum - Nasional, Polisi Periksa Kejiwaan Pengemudi Pajero Kekaisaran Sunda, Negara Kekaisaran Sunda Nusantara,plat nomor Kekaisaran Sunda,STNK kekaisaran Sunda,SIM kekaisaran Sunda,kekaisaran sunda nusantara

Pemerintah Andalkan Vaksinasi untuk Bangkitkan Ekonomi RI

Nasional Kamis, 6 Mei 2021 | 15:35 WIB

Pemerintah mengaku memiliki 'Pekerjaan Rumah' besar untuk bisa membangkitkan perekonomian nasional setelah terpuruk akib...

Umum - Nasional, Pemerintah Andalkan Vaksinasi untuk Bangkitkan Ekonomi RI, Vaksinasi untuk Bangkitkan Ekonomi RI,perekonomian nasional,Pandemi virus corona Covid-19,Program vaksinasi,pemulihan ekonomi nasional,target kekebalan kelompok,Herd Immunity

artikel terkait

dewanpers