web analytics
  

Buruh Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Hoaks Upah Dibayar per Jam

Minggu, 11 Oktober 2020 10:30 WIB
Umum - Nasional, Buruh Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Hoaks Upah Dibayar per Jam, Buruh,pekerja,upah pekerja,Presiden Jokowi,Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI),RUU Cipta Kerja

Seorang massa aksi memegang bendera didepan barikade aparat kepolisian di Rancaekek, Selasa (6/10/2020). Ribuan massa aksi melakukan long march dan memblokir jalan Bandung-Garut sebagai buntut protes dan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, (5/10/2020). (Ryan Suherlan/Magang)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Jokowi menyinggung soal informasi upah pekerja yang dibayarkan per jam. Itu ia sampaikan saat klarifikasi beberapa informasi yang dianggap hoaks dalam Undang-undang Cipta Kerja.

Jokowi mengatakan upah minimum tidak dibayarkan per jam. Aturan ini, kata dia, sama dengan dalam Undang-Undang Nomor UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak ada dalam UU Cipta Kerja.

"Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil," kata Jokowi.

Menanggapi hal itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membantah pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Faktanya, aturan dalam omnibus law (tentang perubahan terhadap Pasal 88B UU 13 Tahun 2003) memungkinkan adanya pembayaran upah satuan waktu, yang bisa menjadi dasar pembayaran upah per jam," kata Said kepada Suara.com, Minggu (11/12/2020).

Jika yang dimaksud adalah upah pekerja dibayarkan per jam, ujar Said, maka buruh akan dirugikan dan otomatis pasti akan menghapus ketentuan upah minimum bagi buruh/pekerja.

"Di mana upah per jam yang dihitung per jam ini pernah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan, sebagaimana bisa kita telusuri kembali dari berbagai pemberitaan di media," katanya.

Sebelum ada omnibus law Cipta Kerja, upah buruh/pekerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Aturan itu tertuang di pasal 88 hingga pasal 98.

Dengan kebijakan itu, selama ini lahir upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), dan upah minimum sektoral.

Dengan lahirnya Omnibus Law UU Cipta Kerja, ada isu UMP, UMK, dan upah minimum sektoral dihapuskan sehingga buruh menolaknya.

"Adapun permintaan buruh adalah menegaskan di dalam Ommibus Law UU Cipta kerja, bahwa upah per jam tidak dibuka ruang untuk diberlakukan," pungkasnya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

artikel terkait

dewanpers