web analytics
  

Bima Arya: UU Cipta Kerja Pangkas Kewenangan Pemerintah Daerah

Jumat, 9 Oktober 2020 11:06 WIB Husnul Khatimah
Umum - Regional, Bima Arya: UU Cipta Kerja Pangkas Kewenangan Pemerintah Daerah, Omnibus Law,Demo Tolak Omnibus Law,Wali Kota Bogor Bima Arya

Demo tolak Omnibus Law di depan Istana Bogor, Kamis (8/10/2020). (Ayobogor.com/Husnul Khatimah)

BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Wali Kota Bogor yang juga Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya menyampaikan sejumlah catatan terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai berdampak kepada kewenangan daerah. 

“Semangat yang bisa ditangkap sebetulnya adalah penyederhanaan sistem perizinan untuk kemudahan investasi yang targetnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya lihat memang ada hal-hal yang jauh lebih sederhana dan lebih ringkas,” ungkap Bima, Jumat (9/10/2020).

Namun demikian, lanjut Bima, jelas kewenangan pemerintah daerah banyak terpangkas. Menurutnya undang-undang ini lebih banyak memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat. 

“Karena itu harus ada hal-hal yang dipastikan untuk diatur lebih rinci, lebih jelas, dalam aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, utamanya terkait dengan keseimbangan antara investasi dan lingkungan hidup serta sinkronisasi antara iklim investasi dan juga rencana pembangunan di masing-masing daerah,” jelasnya.

“Karena itu sebaiknya ada ruang untuk memberikan masukan terhadap rumusan Peraturan Pemerintah dari semua pihak yang ketika proses omnibus law tidak maksimal dilakukan. Menurut catatan kami belum pernah ada sesi pembahasan antara APEKSI dengan DPR RI. APEKSI punya beberapa catatan dan rekomendasi penyesuaian terhadap draft UU, terutama soal perizinan dan tata ruang,” tambah Bima.

Bima Arya meminta dalam perumusannya, Peraturan Pemerintah nanti harus lebih jelas mengatur dan memastikan bahwa lingkungan hidup tetap terjaga, ada sinkronisasi antara rencana desain pembangunan di daerah dan juga keinginan dari pusat untuk menyelaraskan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

“Dari draft yang saya pelajari terkait kewenangan Pemerintah Daerah, ada beberapa nomenklatur yang berubah. Misalnya, kata Perizinan hilang dari konsep omnibus. Di mana izin disebutkan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sehingga akan memiliki implikasi bagi daerah terkait pengendalian, pendapatan daerah atau retribusi,” katanya.

Secara kelembagaan, lanjut Bima, akan ada perubahan signifikan terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

“Otomatis dengan Online Single Submission (OSS) sebagaimana amanat di omnibus law, maka semua proses izin maupun non-izin, dikeluarkan secara elektronik melalui satu sistem itu dan DPMPTSP bukan lagi sebagai pelayanan tetapi lebih kuat kepada ranah pengawasan,” ujar Bima. 

“Di UU omnibus ini DPMPTSP disebut penilik. Penilik adalah pengawas yang turun langsung ke proyek. Di sinilah akan terjadi moral hazard ketika berhadapan di lapangan kemudian bertatap muka dan sebagainya. Ini mungkin celah-celah yang harus dikritisi dalam UU omnibus ini,” katanya. 

Jadi di dalam PP nanti kewenangan pengawasannya harus lebih dikuatkan lagi karena dalam UU ini tertulis bahwa pengawasan bisa dilakukan oleh Pusat atau oleh Pemerintah Daerah. 

"Nah, ada kata ‘atau’ ini yang nanti membuat tidak jelas. Banyak yang belum terjelaskan di dalam Undang Undang itu, bukan berarti dibebaskan begitu saja tetapi untuk diatur lebih detail lagi di PP,” katanya

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Dugaan Korupsi Dana Hibah, Bendara KONI Kota Tasikmalaya Jadi Tersangk...

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 19:06 WIB

Kasus dugaan korupsi dana hibah tahun 2018 di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tasikmalaya, terus bergulir...

Umum - Regional, Dugaan Korupsi Dana Hibah, Bendara KONI Kota Tasikmalaya Jadi Tersangka, KONI Kota Tasikmalaya,Korupsi Dana Hibah

Abaikan Keselamatan Kerja, Kontraktor Pembangunan Gedung Setda Cianjur...

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 18:35 WIB

Pekerja pembangunan gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cianjur, abai keselamatan kerja dan protokol kesehatan....

Umum - Regional, Abaikan Keselamatan Kerja, Kontraktor Pembangunan Gedung Setda Cianjur Terancam Sanksi, Pembangunan Gedung Setda Cianjur,Dinas PUPR Kabupaten Cianjur

Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan agar Vaksinasi COVID-19 Lebih Cepat

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 18:31 WIB

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, saat ini, pihaknya intens membuat skenario penyuntikan vaksin COVID-19. Tuj...

Umum - Regional, Jabar Siapkan Skenario Penyuntikan agar Vaksinasi COVID-19 Lebih Cepat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil,skenario penyuntikan vaksin COVID-19,Vaksinasi Covid-19 di Jabar

Insiden Tebas Tangan di Cianjur Bermotif Sakit Hati

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 16:58 WIB

Pelaku ditangkap di daerah Sukabumi.

Umum - Regional, Insiden Tebas Tangan di Cianjur Bermotif Sakit Hati, pembacokan Cianjur,penebasan tangan Cianjur,Berita Cianjur,Cianjur

3 Daerah di Bekasi Ini Berpotensi Terendam Banjir

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 16:05 WIB

Pemerintah Kabupaten Bekasi meminta warga mewaspadai potensi banjir akibat curah hujan yang masih tinggi.

Umum - Regional, 3 Daerah di Bekasi Ini Berpotensi Terendam Banjir, banjir kabupaten bekasi,banjir Bekasi,Babelan,cikarang,Tambun,Berita Bekasi Hari Ini

Kasus Rekayasa Buku Nikah: Rakim Akui Bukan Orang Tua Mempelai Pria

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 15:30 WIB

Sidang yang digelar di aula hotel Bentani Cirebon ini terkait keabsahan buku nikah milik Ketua Komisi Perlindungan Anak...

Umum - Regional, Kasus Rekayasa Buku Nikah: Rakim Akui Bukan Orang Tua Mempelai Pria, Rekayasa buku nikah,KPAID Kabupaten Cirebon,Ketua KPAID Kab Cirebon,Cirebon

Hilang 3 Hari, Iwa Kartiwa Ditemukan Meninggal di Sungai

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 13:46 WIB

Warga Kampung Cipalegor Desa Kiarajangkung Kecamatan Sukahening Kabupaten Tasikmalaya digegerkan penemuan mayat seorang...

Umum - Regional, Hilang 3 Hari, Iwa Kartiwa Ditemukan Meninggal di Sungai, mayat,iwa kartiwa,kapolsek cisayong,penemuan mayat tasik

Jembatan Putus dan Bangunan Sekolah Ambruk di Cianjur Selatan

Regional Jumat, 22 Januari 2021 | 13:34 WIB

Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur M Irfan Sopyan menuturkan, jempatan putus terjadi di Desa Cibuluh, sedangkan bangunan...

Umum - Regional, Jembatan Putus dan Bangunan Sekolah Ambruk di Cianjur Selatan, Jembatan Ambruk di Cianjur,sekolah ambruk Cianjur,bencana Cianjur,Bencana Cianjur Selatan,daerah rawan bencana Cianjur

artikel terkait

dewanpers