web analytics
  

Manfaat UU Ciptaker untuk Pekerja, Korban PHK Diperhatikan Lewat Program JKP

Rabu, 7 Oktober 2020 19:56 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Manfaat UU Ciptaker untuk Pekerja, Korban PHK Diperhatikan Lewat Program JKP, UU Cipta Kerja,Manfaat UU Ciptaker,Korban PHK

Buruh Pabrik. (istimewa)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM – Pemerintah membentuk program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bagi para korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal ini tertuang dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan ada tiga jenis manfaat dalam program JKP, yaitu uang tunai atau cash benefit, vocational training, dan pelatihan kerja.

“Ïni yang tidak kita jumpai dan tidak diatur dalam UU No.13 Tahun 2003. Ketika seseorang mengalami PHK, maka dia membutuhkan pesangon berupa cash benefit. Dan paling penting ketika dia di-PHK, butuh skill baru, maka diberikan reskilling, upskilling,” kata Ida dalam telekonferensi pers bersama terkait UU Cipta Kerja, Rabu (7/10/2020).

Ida memastikan, dengan adanya JKP di Ombius Law UU Cipta Kerja, korban PHK akan semakin mudah mendapatkan pekerjaan baru. Menurutnya, yang dibutuhkan orang ketikia di-PHK adalah akses penempatan pasar kerja yang dimanage pemerintah.

“Sehingga kebutuhan dia ketika alami PHK akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru,”ujarnya.

Aturan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan itu tertuang dalam klaster ketenagakerjaan Bagian Tujuh Pasal 46A. Program ini diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, dalam hal ini adalah BPJamsostek.

“Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan," tulis Pasal 46A ayat 1 beleid tersebut.

Meski demikian, tak semua pekerja bisa mendapatkan jaminan tersebut. Hanya pekerja yang telah membayar iuran di BPJamsostek yang akan memperoleh jaminan itu.

Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari modal awal pemerintah, rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau dana operasional BPJamsostek.

“Peserta JKP adalah setiap orang yang telah membayar iuran,” tulis Pasal 46C Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebut pemerintah dan Badan Legislasi DPR telah mengurangi nilai pesangon pekerja yang terkena PHK dari yang awalnya sebanyak 32 bulan upah menjadi tinggal 25 bulan saja.

Ia merinci dari 25 bulan upah, sebanyak 19 bulan upah akan dibayar oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJamsostek. Atas dasar itulah, pihaknya menolak keras keputusan itu.

“Dari mana BPJamsostek mendapatkan sumber dananya? Dengan kata lain, nilai pesangon berkurang walaupun dengan skema baru yaitu 19 bulan upah dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJamsostek tidak masuk akal," ungkap Said dalam keterangan resminya, Senin (5/10/2020).

Diketahui, sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh serempak secara nasional melakukan kegiatan unjuk rasa yang diberi nama mogok nasional. Kegiatan ini dilakukan sejak 6 Oktober 2020 hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Editor: Dadi Haryadi

terbaru

CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 13:45 WIB

Sebuah pesan berantai menginformasikan bahwa bantuan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tahap ketiga telah di...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: Bantuan UMKM Tahap 3 Sebesar Rp 2,1 Juta Telah Dibuka, BLT UMKM tahap 3,Hoaks BLT UMKM,Hoaks BPUM,BLT UMKM Tahap 3 dibuka

Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 12:43 WIB

Ketersediaan tempat tidur bagi pasien Covid-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Pusat mulai menipi...

Umum - Nasional, Kasus Covid-19 Naik, Didominasi Klaster Lebaran, Kasus Covid-19 Melonjak,Cegah Klaster Lebaran,klaster lebaran,COVID-19

CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 11:37 WIB

Beredar sebuah poster mengenai Nahdlatul Ulama (NU) akan menggelar konvensi calon Presiden (capres) 2024. Disebutkan dal...

Umum - Nasional, CEK FAKTA: NU Gelar Konvensi Calon Presiden 2024, Cek Fakta,nu gelar konvensi calon presiden,cek fakta konvensi calon presiden nu,hoaks nu

Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda

Nasional Sabtu, 12 Juni 2021 | 06:25 WIB

Sektor kegiatan yang melanggar protokol kesehatan selama PPKM mikro akan ditindak tegas dan diberi sanksi. Hal ini disam...

Umum - Nasional, Ingat! Pelanggar Prokes Akan Kena Denda, Pelanggar prokes,pelanggara Prokes Covid-19,COVID-19,Satgas Covid-19,protokol kesehatan covid-19

Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 21:18 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan akan memberikan teguran kepada Kapolda dan Kapolres yang saat ini belum...

Umum - Nasional, Kapolri: Kapolda dan Kapolres Harus Tindak Premanisme, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,premanisme,Kamtibmas,Aksi Premanisme

Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:43 WIB

Rencana pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sembako dan pendidikan dinilai akan menurunkan pertumbu...

Umum - Nasional, Ini Dampak Berantai Penerapan PPN Sembako Menurut INDEF, indef,PPN Sembako,PPN Bahan Pokok,Rencana Pemerintah Kenakan Pajak Sembako,Pajak bahan pokok,INDEF PPN Sembako

Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 20:07 WIB

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof. Zubairi Djoerban memastikan jika obat Ivermecti...

Umum - Nasional, Ivermectin Ampuh Obati Covid-19? Ini Komentar Satgas IDI, Ivermectin,Ivermectin Obat Covid-19,obat covid-19,Satgas IDI,Obat Ivermectin

Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia

Nasional Jumat, 11 Juni 2021 | 19:25 WIB

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Kadiv Humas Polri), Irjen Argo Yuwono, menegaskan polis...

Umum - Nasional, Polri Lakukan Operasi Premanisme di Seluruh Indonesia, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono,Polri Operasi Premanisme,Polisi Ringkus Preman,Pungli Pelabuhan Tanjung Priok,Pemerasan Pelabuhan Tanjung Priok

artikel terkait

dewanpers