web analytics
  

Tolak Omnibus Law, Pegiat Lingkungan Jalan Kaki dari Padalarang ke Kantor DPRD Jabar di Bandung

Rabu, 7 Oktober 2020 14:15 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah, Tolak Omnibus Law, Pegiat Lingkungan Jalan Kaki dari Padalarang ke Kantor DPRD Jabar di Bandung, Padalarang,Omnibus Law,UU Cipta Kerja

Desaya Niko Gunawan jalan kaki dari rumahnya di Padalarang ke Kantor DPRD Jabar di Kota Bandung. Rabu (6/10/2020). (ayobandung/Tri Junari)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Desaya Niko Gunawan (24) salah seorang aktivis lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Peduli Cagar Alam melakukan aksi berjalan kaki seorang diri dari rumahnya di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) ke Kantor DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (7/10/2020).

Anak buruh ini berencana ikut aksi unjuk rasa di depan DPRD Jabar sebagai bentuk perlawanan dan penolakan pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dipilihnya jalan kaki untuk mengingatkan pemerintah bahwa UU ini mengancam pelestarian alam dan kearifan lokal di masyarakat Adat.

"Omnibus Law Cipta Kerja hanya menunjang kepentingan investasi, bukan kepentingan umum. Kelestarian alam juga semakin terancam jika pemerintah menjalankan UU ini,"sebutnya saat ditemui Ayobandung.com di Kota Cimahi.

Menurutnya, Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa menghambat upaya perlindungan hutan Indonesia. Secara jangka panjang, undang-undang ini berpotensi semakin memicu kepunahan aneka ragam hayati dan memperlambat perubahan iklim yang kini menjadi masalah bersama penduduk bumi.

Disinggung mengenai aksi jalan kakinya, Esa menilai, itu sebuah cermin bahwa masyarakat adat dan kearifan lokal yang akan paling terdampak dari diberlakukannya Omnibus law Cipta Kerja.

"Kalau masyarakat adat kan berjalan kaki, ini untuk mengingatkan pemerintah bahwa Omnimbus Law akan merugikan rakyat kecil," tandasnya.

Ribuan Buruh di KBB Turun ke Jalan
Sehari sebelumnya, ribuan buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KBB di Padalarang untuk menyampaikan penolakan serupa. 

Aksi long march ribuan buruh terdiri dari buruh wanita dan pria melumpuhkan akses jalan utama menuju gedung DPRD KBB. 

Mereka menganggap Omnibus Law Cipta Kerja tidak pro kepada para pekerja, sehingga Buruh se Indonesia termasuk di KBB memutuskan melakukan aksi mogok kerja secara nasional pada 6 hingga 8 Oktober 2020.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) KBB, Dadang Suhendar menegaskan aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk kekecewaan dan penolakan buruh atas pengesahan Omnimbus Law. 

“Kami dengan tegas menolak Omnibus Law, karena sudah jelas banyak point yang merugikan pihak Buruh atau Pekerja, dan hanya menguntungkan pihak Pengusaha atau Perusahaan,"tegas Dadang saat ditemui Ayobandung.com disela aksi.

Dalam aksi unjuk rasa ini, kata dia, serikat buruh meminta DPRD KBB mendesak beberapa point tuntutan buruh kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

"Pertama kami jelas menolak penghapusan Upah Minimum Sektoral (UMSK) dan pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota bersyarat, kemudian menolak pengurangan nilai pesangon, dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Pesangon senilai 19 bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan,"ucapnya disela aksi berlangsung.

Selain itu, buruh KBB juga menolak diberlakukannya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang bisa terus diperpanjang alias kontrak seumur hidup. Menolak Outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batasan jenis pekerjaan.

"Menolak jam kerja yang eksploitatif, menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti, termasuk cuti haid, dan cuti panjang. Kemudian karena karyawan kontrak dan outsourcing bisa berlaku seumur hidup, maka buruh menuntut jaminan pensiun dan kesehatan bagi karyawan kontrak dan outsourcing,"tandasnya.

Editor: Andres Fatubun

artikel terkait

dewanpers