web analytics
  

Mantan Anggota DPR: Pengesahan UU Cipta Kerja Terburu-buru

Selasa, 6 Oktober 2020 19:58 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Soreang, Mantan Anggota DPR: Pengesahan UU Cipta Kerja Terburu-buru, Omnibus Law,UU Cipta Kerja,DPR RI

Aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law. (Irfan Al-Faritsi)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Mantan Anggota DPR RI asal Kabupatean Bandung, Dadang Rusdiana, menilai pengesahan Undang-undang Cipta Kerja terkesan buru-buru.

Darus mengatakan jika semangat pembuatan Undang-undang Cipta Kerja adalah untuk menciptakan iklim investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun tidak lantas harus disahkan dengan terburu-buru.

"Tentunya kita sepakat iklim investasi harus dibuat kondusif agar terjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan terciptanya lapangan kerja baru. Tapi hasrat itu tidak boleh merugikan nasib buruh," tutur Dadang Rusdiana, Selasa (6/10/2020).

Sejatinya perumusan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja dituntuaskan terlebih dahulu dengan pendekatan dialogis sebelum disahkan sebagai Undang-undang. Telebih, UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dinilai masih bisa dijadikan sebagai jalan tengah.

"Ini harus diselasaikan di tingkat nasional. Ada dua solusi yang harus dilakukan. Pertama presiden mengeluarkan Perppu untuk menunda Omnibus Lawa atau buruh lakukan gugatan ke MK," kata dia.

Dua solusi tersebut lanjut dia, bisa didukung oleh elemen-elemen di daerah. Sementara massa buruh melakukan unjuk rasa adalah wajar. Karena unjuk rasa dijamin oleh Undang-udang. Hanya saja, unjuk rasa harus dilakukan secara tertib, aman, dan kondusif.

"Lebih baik ditunda. Saya nilai tidak tepat juga kalau disahkan di tengah pandemi. Prioritas sekarang kan mengatasi pandemi Covid-19 dimana Banyak masyarakat terdampak," tutupnya.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers