web analytics
  

Pakai Ijazah Pelaut Palsu, Nahkoda Gadungan Dibekuk

Kamis, 1 Oktober 2020 13:28 WIB Fichri Hakiim
Umum - Regional, Pakai Ijazah Pelaut Palsu, Nahkoda Gadungan Dibekuk, Ijazah pelaut palsu,nahkoda gadungan,nahkoda gadungan Subang,Polda Jabar

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A Chaniago. (Ayobandung.com/Fichri Hakiim)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Polda Jabar menangkap seorang pria berinisial S (57) lantaran menggunakan sertifikat atau ijazah pelaut palsu, Selasa (22/9/2020).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi A. Chaniago, mengatakan penangkapan berawal ketika petugas kepolisian sedang melaksanakan patroli di perairan Patimban, Subang.

Kemudian, petugas kepolisian mendapatkan informasi adanya nahkoda menggunakan ijazah atau sertifikat palsu di wilayah perairan tersebut. Lalu petugas mencari kapal tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan.

"Tim Patroli Kampung Parkit sedang melaksanaan patroli rutin menggunakan perahu karet di wilayah perairan Patimban," ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (1/10/2020).

Erdi menjelaskan, petugas menemukan nahkoda kapal yang menggunakan sertifikat atau ijazah palsu agar dapat berlayar dan mengelabui petugas.

Setelah dilakukan penyelidikan, lanjut Erdi, S tidak pernah mengikuti ataupun menjadi peserta Diklat di BP3IP Jakarta. "Nahkoda kapal atas nama S telah menggunakan ijazah atau sertifikat palsu, agar bisa berlayar dan mengelabui para petugas," jelas Erdi.

Erdi menuturkan, bahwa tanda tangan Kementerian Perhubungan turut dipalsukan oleh pelaku.

"Hal tersebut dipastikan setelah dilakukan pengecekan dan adanya keterangan dari Kementerian yang tak mengeluarkan sertifikat bagi pelaku. Diakui pihak kementerian, sama sekali tidak pernah mengeluarkan sertifikat endorsement atas nama tersangka," tuturnya.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 sertifikat ahli Nautika, 1 lembar sertifikat tugas beserta amandemen, 1 lembar sertifikat pendidikan dan pelatihan kelautan.

Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang Penggunaan Dokumen Palsu dan atau Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara serta 6 tahun kurungan penjara.

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers