web analytics
  

Jokowi Diminta Tanggung Jawab Jika Banyak Korban Corona di Pilkada

Kamis, 1 Oktober 2020 05:20 WIB
Umum - Nasional, Jokowi Diminta Tanggung Jawab Jika Banyak Korban Corona di Pilkada, Pilkada 2020,Pilkada Kabupaten Bandung 2020,Pilkada Serentak 2020,Klaster Pilkada,Presiden Joko Widodo

[Ilustrasi] Presiden Jokowi diminta tanggung jawab jika kelak banyak korban dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di bulan Desember. Hingga 12 September 2020 saja, 63 calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 sudah positif Covid-19. (Ayobandung.com)

Presiden Jokowi diminta tanggung jawab jika kelak banyak korban dari penyelenggaraan Pilkada 2020 di bulan Desember. Hingga 12 September 2020, 63 calon kepala daerah untuk Pilkada 2020 sudah positif Covid-19.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kolaborator Lapor Covid19 cum Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Herlambang P Wiratraman, mengingatkan pemerintah memperhitungkan risiko kematian akibat terjangkit corona penyebab Covid-19 saat penyelenggaraan Pilkada 2020. Per 12 September 2020, menurut data KPU, sedikitnya 63 bakal calon pemimpin daerah di Pilkada 2020 positif Covid-19.

"Pilkada memperhitungkan risiko kematian warga, itu jelas lebih berkarakter semata untuk sirkulasi politik lokal daripada membangun demokrasi konstitusional itu pesan untuk Istananya," ujar ujar Herlambang dalam Kelas Umum Pandemi 8 Antara Hak Pilih &  Hak Hidup: Pilkada Saat Pandemi secara virtual, Rabu (30/9/2020) 

Herlambang mengaku tak ingin penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi justru menimbulkan korban terlebih pasien meninggal akibat corona.

Namun jika penyelenggaraan Pilkada menimbulkan korban jiwa akibat corona, menurut Herlambang, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terkait hal tersebut.

"Saya tidak ingin jatuhnya korban lebih banyak terjadi karena Pilkada,  tapi kalau terjadi itu, maka tagihan pemaknaan demokrasi konstitusional itu bisa dialamatkan kepada presiden hari ini sebagai penanggung jawab yang dimandati konstitusi. Jadi publik nggak kurang-kurang mengingatkan," ucap dia.

Selain itu, Herlambang menegaskan, masyarakat, tokoh-tokoh, dan para ahli sudah mengingatkan penyelenggaraan Pilkada dapat menimbulkan korban jika tetap digelar di tengah pandemi Covid-19.

Karena itu, jika banyaknya korban akibat terpapar corona, bukan hanya kegagalan negara dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun kejahatan negara terhadap rakyatnya.

"Kalau kematian warga yang sedari awal diingatkan potensi besarnya, namun tidak diindahkan sesungguhnya bukan semata soal kegagalan menjalankan mandat konstitusi pasal 28 i ayat 4 undang-undang dasar yang tadi bicara soal perlindungan pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga kejahatan negara," tutur Herlambang.

"Kenapa karena jumlah yang mati itu akan besar dan jumlah yang mati besar itu jumlah yang terpapar orang yang terpapar itu juga sudah merupakan pelanggaran hak asasi," katanya.

Herlambang menegaskan, membiarkan jatuhnya orang terpapar corona sama saja negara melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pasalnya sudah banyak pihak yang mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi berpotensi membuka klaster baru penyebaran corona.

"Kalau kita tahu dan membiarkan barangkali istilah pelanggaran hak asasi manusia itu merujuk pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 di mana pelanggaran itu bukan hanya terkait dengan melakukan sesuatu misalnya menculik membunuh menembaki atau menendangi yanh menyiksa bukan, tapi membiarkan itu juga pelanggaran hak asasi manusia," katanya.   

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers