web analytics
  

Program JKP dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Hanya Untungkan Pengusaha

Selasa, 29 September 2020 10:00 WIB Fira Nursyabani
Umum - Nasional, Program JKP dalam RUU Cipta Kerja Dinilai Hanya Untungkan Pengusaha, JKP RUU Ciptaker,RUU Ciptaker untungkan pengusaha,ruu ciptaker,RUU Ciptaker rugikan buruh

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (25/8/2020). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Fraksi PKS di DPR RI menolak kebijakan Jaminan Kelangsungan Pekerja (JKP) dalam RUU Cipta Kerja yang saat ini dibahas di DPR RI.

Anggota Panja RUU Cipta Kerja dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut aturan soal JKP ini memang menguntungkan pengusaha tetapi akan membebankan keuangan negara.

JKP adalah jaminan asuransi untuk kelangsungan pekerja yang khusus diajukan pemerintah dalam RUU Cipta Kerja, yang preminya dibayar dari APBN serta mengoptimalkan dana BPJS ketenagakerjaan. 

Dalam skema ini, JKP mensubstitusi pesangon sebesar 9 kali gaji. Sementara dalam UU Ketenagakerjaan seluruhnya (sebanyak 32 kali gaji) dibayarkan oleh pihak pemberi kerja. 

Mulyanto menilai program ini tidak memberi manfaat tambahan bagi pekerja. Dengan program JKP ini pekerja yang di PHK akan tetap mendapat pesangon 32 kali gaji, sama dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku sekarang. 

JKP hanya bermanfaat bagi pihak pengusaha karena akan mendapat subsidi pesangon untuk pekerja yang di-PHK sebanyak 9 kali gaji. Dengan adanya JKP ini, artinya pengusaha cukup membayar 23 kali gaji.  

"PKS menilai JKP berpeluang mempersulit pekerja dalam mendapatkan pesangon yang layak sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

PKS tidak setuju dan memberi catatan tebal terhadap RUU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, khususnya yang terkait dengan pesangon yang sebagian akan dibayarkan oleh APBN. 

"Dalam kondisi fiskal APBN yang lemah dan ancaman resesi ekonomi yang menghantui, pengaturan ini akan semakin menyulitkan keuangan Negara dan terlalu menguntungkan pengusaha," papar Wakil Ketua FPKS DPR RI ini. 

Sebelumnya dalam pembahasan klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja, yang dikebut sejak Jumat (25/9/2020), pemerintah tetap pada skema pesangon sebesar 32 kali gaji. Pesangon sebesar 23 kali gaji merupakan kewajiban pemberi kerja dan pesangon sisanya sebesar 9 kali gaji diambil dari JKP.

Di dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, seluruh besaran pesangon tersebut merupakan kewajiban bagi pemberi kerja.

Jumlah total pesangon, besaran 32 kali gaji ini memang sama dengan ketentuan dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Dari sisi pekerja, mereka menerima besaran pesangon yang sama seperti diatur dalam UU yang ada sekarang.  

Namun dari sisi pengusaha, mereka sangat diuntungkan dengan RUU Cipta Kerja ini, karena 9 kali gaji yang sebelumnya menjadi kewajiban mereka, dibayar oleh JKP yang preminya diambil dari APBN dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, karena pandemi Covid-19, utang pemerintah yang semakin menumpuk, serta di tengah bayang-bayang resesi ekonomi, ketentuan ini akan menjadi beban yang tidak sedikit bagi keuangan negara," ujar Mulyanto. 

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers