web analytics
  

5 Juta Buruh Mogok Kerja, Produksi Pabrik Terancam Berhenti

Senin, 28 September 2020 21:50 WIB Firda Puri Agustine
Umum - Regional, 5 Juta Buruh Mogok Kerja, Produksi Pabrik Terancam Berhenti, Buruh mogok kerja,RUU Cipta Kerja,Buruh Pabrik

Buruh Pabrik. (Istimewa)

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Sebanyak lima juta buruh yang berasal dari berbagai konfederasi dan serikat pekerja sepakat melakukan mogok nasional selama tiga hari mulai 6 Oktober hingga 8 Oktober 2020 sebagai bentuk penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan bahwa aksi itu diikuti lima juta buruh dari ribuan perusahaan di 25 provinsi secara serentak. Mereka akan menghentikan proses produksi pabrik dan menjalankan aksi secara damai.

“Mereka akan keluar dari lokasi produksi dan berkumpul di lokasi yang ditentukan masing-masing serikat pekerja di tingkat perusahaan,” kata Said, Senin (28/9/2020).

Adapun buruh yang terlibat berasal dari beberapa sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain. 

Said juga menegaskan bahwa aksi mogok nasional ini tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan konstitusi. Ada dua dasar hukum yang dipakai, yakni UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Demonstrasi) dan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Para buruh tentu akan mengikuti prosedur dari dua undang-undang tersebut,” ujarnya.

Mogok nasional ini dilakukan sebagai bentuk protes buruh Indonesia terhadap pembahasan RUU Cipta Kerja yang dinilai lebih menguntungkan pengusaha. Misalnya dibebaskannya penggunaan buruh kontrak dan outsourcing di semua jenis pekerjaan dan tanpa batasan waktu, dihilangkannya UMSK, hingga pengurangan nilai pesangon. 

“Sejak awal kami meminta agar pelindungan minimal kaum buruh yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jangan dikurangi. Tetapi faktanya omnibus law mengurangi hak-hak buruh yang ada di dalam undang-undang eksisting,” kata Said.

Sebagai pra mogok nasional, buruh Indonesia juga berencana melakukan aksi unjuk rasa setiap hari yang pelaksanaannya direncanakan akan dimulai tanggal 29 September hingga 8 Oktober 2020.

Selain itu, bersama dengan elemen yang lain, buruh juga akan melakukan aksi nasional serentak di seluruh Indonesia yang direncanakan tanggal 1 Oktober dan 8 Oktober. Adapun di Jakarta sasaran aksi buruh adalah Istana Negara, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menteri Ketenagakerjaan, dan DPR RI. Sedangkan di daerah, aksi akan dipusatkan di kantor Gubernur atau DPRD setempat.

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers