web analytics
  

Adakah Contoh Keberhasilan Kampanye KB Dipakai untuk Menangani Covid-19?

Senin, 28 September 2020 12:05 WIB Netizen Sjarifuddin Hamid
Netizen, Adakah Contoh Keberhasilan Kampanye KB Dipakai untuk Menangani Covid-19?, Bonus Demografi,Virus Corona,Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,Keluarga Berencana,Presiden Suharto,BKKBN

Ilustrasi (Pixabay)

Sjarifuddin Hamid

Lulusan Jurusan Hubungan Internasional, FISIP-UI. Pernah bekerja pada beberapa surat kabar nasional.

AYOBANDUNG.COM -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, beberapa waktu lalu menyatakan Indonesia pada tahun 2030-2040 akan mengalami masa bonus demografi. Maksudnya, jumlah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 akan lebih banyak dibandingkan dengan usia produktif yakni mereka yang berusia di atas 64 tahun dan yang berusia di bawah 15 tahun.

Konkretnya, penduduk usia produktif mencapai 64% dari jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 297 juta jiwa. Komposisi serupa itu menimbulkan optimisme pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih baik. Boleh jadi akan bakal makmur, asalkan mereka adalah generasi muda yang berkualitas dan berketerampilan.

Kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara, jumlah penduduk yang menua, tidak produktif, lebih banyak dari yang berusia produktif. Kondisi ini menyebabkan prospek ekonomi suram dan lebih banyak dana dialokasikan untuk merawat orang-orang tua.

Penduduk Jepang Makin Tua

Jepang yang menjalankan program satu keluarga satu anak, kini mengalami penurunan jumlah penduduk. Sejak 2010 hingga 2015, jumlah penduduk berkurang satu juta orang, sedangkan tahun 2017 berkurang 227 ribu.

Populasi Jepang berkurang hampir satu juta orang dari sejak 2010 hingga 2015. Tahun 2017, jumlah penduduk negara itu berkurang 227 ribu orang. Pada April 2017, pemerintah Jepang memprediksi populasi warga Jepang akan berada di bawah 100 juta jiwa pada 2053. Kemudian menjadi 80,08 juta jiwa pada 2065.

Sementara itu, menurut pemerintah Jepang, Minggu (16/9/2020), warga Jepang yang berusia 65 atau lebih tua sekarang mencapai rekor jumlah 35,6 juta, atau 28,1 % dari total penduduk. Persentase itu akan menanjak sampai 40% pada 2050.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), populasi orang tua Jepang bahkan jauh di atas Italia yang mencapai proporsi 23,3%, atau 21,9% di Portugal dan 21,7 % di Jerman dari total jumlah penduduk.

Penurunan jumlah penduduk usia produktif menyebabkan Jepang terpaksa mempermudah penerimaan pekerja asing. Mereka akan ditempatkan pada sektor konstruksi, keperawatan, dan pertanian.

Menurut Shinzo Abe, PM Jepang, pada 2017 pekerja asing yang memiliki keahlian tertentu dan menguasai sedikit bahasa Jepang akan diizinkan bekerja selama 5 tahun. Sementara yang mempunyai keahlian lebih tinggi dan menguasai bahasa Jepang akan diperbolehkan mengajukan izin tinggal di Jepang.

Mengapa Indonesia Berhasil?

Banyak pihak menyebut keberhasilan Indonesia mewujudkan bonus demografi adalah keberhasilan program Keluarga Berencana pada periode pemerintahan Presiden Suharto.

Pemerintah ketika itu menerapkan sistem yang ketat dan sentralistik. Prestasi kerja gubernur, bupati, dan wali kota antara lain ditentukan dalam keberhasilan menurunkan jumlah angka kelahiran di daerahnya masing-masing.

Pengendalian program Program Keluarga Berencana di bawah Presiden Soeharto langsung, namun pelaksanaan sehari-hari berada di tangan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang dikepalai Haryono Suyono. BKKBN yang punya cabang permanen di seluruh Indonesia.

Sekalipun hanya berupa badan, BKKBN sangat efektif karena memperoleh dukungan mulai dari presiden, kementerian hingga para pejabat dan otoritas pemerintah di daerah. Selain dukungan kelembagaan, BKKBN juga berkampanye melalui Mars Keluarga Berencana ciptaan Mochtar Embut pada 1970-an.

Memberantas Virus Corona

Sangat tidak tepat membandingkan pelaksanaan kampanye Keluarga Berencana dengan pemberantasan pandemi CoVID-19 dewasa ini. Corak Badan yang menanganinya berbeda. Situasi dan targetnya tidak sama.

Pelaksanaan kampanye KB diuntungkan dengan sistem yang serba-terpusat. Posisi pejabat daerah Pusat. Jadi A kata Jakarta, A ujar daerah. Maka tidak akan ada deviasi penyimpangan dalam pelaksanaannya. Kewibawaan pusat sangat kuat.

Dewasa ini, situasi sudah sangat berubah. Daerah memiliki otonomi hingga tidak mudah meminta daerah melaksanakan program masional. Apalagi jika pejabat di satu provinsi berbeda partai.

Iklim demokratis memungkinkan pula setiap pihak mengutarakan pendapat sendiri yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya. Medianya pun sangat banyak dan pertanggungjawabannya tidak jelas.

Menangani, melawan, atau hidup berdampingan dengan virus corona sangat sulit. Perlu energi berkali-kali lipat dibandingkan dengan kampanye Keluarga Berencana. Namun sepertinya ada yang bisa dicontoh dari pelaksanaan kampanye KB.

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers