web analytics
  

BANDUNG HARI INI: Kontroversi Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia

Minggu, 27 September 2020 11:42 WIB Tri Joko Her Riadi
Bandung Raya - Bandung, BANDUNG HARI INI: Kontroversi Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia, Bandung Hari Ini,Hutan Kota Babakan Siliwangi,Forest Walk Babakan Siliwangi,Babakan Siliwangi,Hutan Kota di Bandung,Ruang Terbuka Hijau (RTH) Bandung,Hutan Kota Dunia,Bandung,Sejarah Bandung,Bandung 27 September

Suasana sunyi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Babakan Siliwangi, Jalan Siliwangi, Kota Bandung, Rabu (23/9/2020). Wisata RTH Babakan Siliwangi ditutup Pemkot Bandung demi mencegah penyebaran Covid-19. (Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Tepat pada tanggal ini, 27 September 2011 lalu, Babakan Siliwangi deklarasikan sebagai Hutan Kota Dunia. Acara berlangsung meriah dengan kehadiran beberapa pejabat penting, mulai dari Wali Kota Bandung Dada Rosada, Menteri Lingkungan Hidup Gusti M. Hatta, hingga Direktur Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNEP) Achim Steiner.

Babakan Siliwangi merupakan kawasan hijau seluas 3,8 hektare yang letaknya berdampingan dengan kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Di pinggir kawasan ini, mengalir Sungai Cikapundung yang jadi pemisah atara lahan hijau dengan permukiman superpadat di belakang Jalan Cihampelas.

Keberadaan Babakan Siliwangi dinilai memiliki sumbangan penting secara ekologis bagi Kota Bandung yang semakin sesak oleh penduduk dan segala aktivitasnya. Masalah-masalah lingkungan semakin dirasakan warga, mulai dari kesulitan akses air bersih, ancaman banjir, hingga penurunan kualitas udara bersih.

Babakan Siliwangi, sebuah ruang terbuka hijau (RTH) yang berada tak jauh dari jantung kota, menjadi salah satu harapan. Deklarasinya sebagai Hutan Kota Dunia merupakan langkah penting untuk mempertahankan keberadaannya.  

Diserahkan ke Swasta

Pengelolaan kawasan hijau Babakan Siliwangi bamyak memuncukan kontroversi yang berlangsung selama bertahun-tahun. Lewat sebuah perjanjian kerja sama pada 2007, Pemkot telah menyerahkan pengelolaan Babakan Siliwangi ke tangan perusahaan swasta, yakni PT. Esa Gemilang Indah (EGI).

Dengan kerja sama itu, meski berstatus hutan kota, Babakan Siliwangi tetap memungkinkan untuk dibangun. Mulanya ada permintaan dari pengembang untuk membangun hotel dan kondominium. Namun Pemkot membatasi hanya rumah makan atau restoran yang boleh dibangun di kawasan strategis itu. Luas lokasi proyek 2.000 meter persegi, plus lahan parkir dengan luas dua kali lipatnya.  

Salah satu pertimbangan utama Wali Kota Dada Rosada untuk menggandeng pihak swasta adalah potensi mengeruk pendapatan asli daerah (PAD). Dikelola oleh swasta lewat pengoperasian restoran, Babakan Siliwangi tidak lagi menjadi aset Pemkot yang pasif, tapi produktif.

Ketika Babakan Siliwangi dideklarasikan sebagai Hutan Kota Dunia, PT. EGI sudah mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Namun proyek pembangunan fisik belum bisa dimulai karena mereka masih harus menunggu terbitnya rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Cabut IMB

Kerja sama pengelolaan hutan kota Bababakan Siliwangi antara Pemkot Bandung dan PT EGI mendapat kritik dan penolakan luas. Beberapa komunitas dan pegiat lingkungan menyoal sikap Pemkot Bandung yang tidak konsekuen dalam memelihara kawasan langka di tengah kota urban tersebut. Sekian banyak aksi dan pernyataan sikap dilakukan. Mereka menuntut Pemkot mencabut IMB dan membatalkan kerja sama dengan PT EGI.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menjadi salah satu motor utama penolakan komersialisasi Babakan Siliwangi. Mereka menyebut, kerja sama pengelolaan ini akan menggerus fungsi ekologis hutan kota Babakan Siliwangi. Yang bisa segera terlihat, luasan lahan hijau akan terus berkurang karena tergantikan oleh beton.

“Pemkot Bandung dan Wali Kota Bandung harus mencabut segala bentuk perizinan yang telah melegalisasi pembangunan sarana komersial di Babakan Siliwangi kepada PT. EGI,” kata Dadan Ramdan, Direktur Eksekutif Walhi Jabar dalam pernyataan bertanggal 29 Januari 2013.

Menurut Walhi Jabar, Babakan Siliwangi harus sebisa mungkin dipertahankan sebagai hutan kota karena luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung ketika itu masih ada di kisaran 6-7 persen dari total luas wilayah. Sangat jauh dari amanat undang-undang seluas minimal 30 persen.

Dihentikan Dada Rosada, Dipastikan Ridwan Kamil

Ketika Ridwan Kamil mulai menjabat sebagai Wali Kota Bandung pada September 2013, nasib Babakan Siliwangi menjadi salah satu prioritas kerjanya. Ia, sebagai arsitek dan dosen yang bergiat di Bandung Creative City Forum (BCCF), dikenal aktif dalam gerakan protes komersialisasi Babakan Siliwangi.

Pada 31 Oktober 2013, secara simbolik Ridwan Kamil menerima perwakilan PT EGI yang menyerahkan perjanjian kera sama terkait pembangunan restoran. Sampai saat ini tidak diketahui seperti apa rincian kesepatan antara Pemkot Bandung dan PT EGI terkait penyerahan ini. Juga tidak diungkap apakah Pemkot memberi kesempatan pada PT EGI untuk membangun di lokasi lain.

Namun, pencabutan IMB untuk proyek restoran di Babakan Siliwangi oleh PT EGI sebenarnya sudah dilakukan oleh Wali Kota Dada Rosada pada 30 Juni 2013.

Forest Walk

Berhasil memastikan tidak ada pembangunan restoran di Babakan Siliwangi, Ridwan Kamil punya rencana lain. Sebagai Wali Kota, ia menggulirkan proyek revitalisasi Babakan Siliwangi yang menelan dana APBD sekitar Rp 30 miliar.

Karena keterbatasan anggaran, dan juga karena ada beberapa proyek fisik besar lain di waktu yang sama, revitalisasi Babakan Siliwangi dikerjakan dalam dua tahap. Pada akhir 2016, tahap pertama proyek menelan anggaran Rp 9,6 miliar. Kontraktor pemenang lelang gagal memenuhi target menuntaskan proyek sebelum 31 Desember 2016 sehingga harus menanggung denda harian.

Tender proyek tahap kedua pada 2017, dengan nilai Rp 20 miliar, juga tidak lancar. Sebelum tuntas dikerjakan, proyek ini sempat mengalami gagal lelang.

Proyek revitalisasi Babakan Siliwangi menghadirkan konstruksi jembatan gantung berkerangka besi yang meliuk-liuk membelah hutan kota. Konsep yang dinamai “forest walk” ini diharapkan bisa menarik minat warga untuk mengunjungi sekaligus menikmati kawasan Babakan Siliwangi.

Konsep revitalisasi ini mendapat kritik dari Walhi Jabar yang sebelumnya berada satu kubu dengan Ridwan Kamil dalam aksi penolakan komersialisasi Babakan Siliwangi. Mereka menilai pembangunan jembatan gantung tidak selaras dengan ide menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan kota yang menunjang kesimbangan ekologis Kota Bandung.

“Jangan dibuat rancu antara hutan kota dan taman. Tidak bijak jika sebuah hutan kota dipaksakan menjadi seperti taman. Peruntukannya beda dan ini mestinya dipahami semua pihak,” kata Dadan Ramdan, Kamis (25/8/2016).

Menurut Ramdan, hutan kota tidak harus dipaksakan menjadi atraksi yang menarik sebanyak mungkin pengunjung. Justru Babakan Siliwangi akan memberikan kontribusi maksimalnya jika dibiarkan tumbuh sebagai kawasan hijau tanpa terlalu sering direcoki oleh aktivitas warga.

Wali Kota Ridwan Kamil menangkis kritik itu. Ia menyebut bahwa renovasi justru mengurangi bangunan dan menambah lahan resapan.  

“Revitalisasi ini pada dasarnya merapih-rapihkan saja. Bangunan dikurangi, bukan ditambah. Perkerasan halaman parkir dikurangi menjadi resapan,” kata Ridwan.

Editor: Tri Joko Her Riadi

artikel terkait

dewanpers