web analytics
  

Pilkada Kabupaten Bandung, Konser Musik dan Donor Darah Dilarang?

Kamis, 24 September 2020 15:48 WIB
Bandung Raya - Bandung, Pilkada Kabupaten Bandung, Konser Musik dan Donor Darah Dilarang?, Pilkada Kabupaten Bandung,Pilkada Kabupaten Bandung 2020,KPU RI,Pelanggaran Kampanye Pilkada Kabupaten Bandung

Logo KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang konser musik hingga donor darah atau kegiatan yang melibatkan perkumpulan selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, 26 September-5 Desember 2020. (Istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melarang konser musik hingga donor darah atau kegiatan yang melibatkan perkumpulan selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, 26 September-5 Desember 2020.

Artinya, aturan tersebut berlaku pula untuk Pilkada Kabupaten Bandung.

Pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra di Jakarta, Kamis (24/9/2020), menyebutkan pelarangan tersebut tercantum dalam hasil revisi aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, yakni pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

"Ketentuan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," kata dia dilansir Antara, Kamis (24/9/2020).

Kegiatan yang diatur salam pasal 57 huruf g tersebut yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Kemudian, kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Lebih lanjut aturan itu juga menyiapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 88C.

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

Pada pasal selanjutnya, mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan.

Sanksi selanjutnya larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh

artikel terkait

dewanpers