web analytics
  

KPU Larang Perkumpulan Massa di Pilkada 2020, termasuk Konser

Kamis, 24 September 2020 08:11 WIB
Umum - Nasional, KPU Larang Perkumpulan Massa di Pilkada 2020, termasuk Konser, Pelanggaran Pilkada,Pelanggaran Pilkada 2020,KPU RI,Pilkada Serentak 2020,Ragam Pilkada

Ilustrasi Pilkada Serentak. (Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan massa berkumpul atau berkerumun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

Pelaksana harian Ketua KPU RI Ilham Saputra di Jakarta, Kamis (24/9/2020), menyebutkan pelarangan tersebut tercantum dalam hasil revisi aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, yakni pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

"Ketentuan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," kata dia.

Kegiatan yang diatur salam pasal 57 huruf g tersebut yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Kemudian, kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazaar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.

Lebih lanjut aturan itu juga menyiapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 88C.

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

Pada pasal selanjutnya, mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan.

Sanksi selanjutnya larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Suara.com.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

terbaru

Bakal Kunjungi Arab Saudi, Menag Persiapkan Haji 2022

Nasional Jumat, 18 Juni 2021 | 07:39 WIB

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berencana mengunjungi Arab Saudi pada akhir Agustus untuk membahas penyelenggaraan ha...

Umum - Nasional, Bakal Kunjungi Arab Saudi, Menag Persiapkan Haji 2022, haji 2022,persiapan haji 2022,Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,Persiapan haji

Data BPJS Kesehatan Bocor Bisa Disalahgunakan Pinjol

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 20:26 WIB

Tim Periksa Data mengatakan bahwa kasus kebocoran data 279 juta penduduk dari BPJS Kesehatan berpotensi menyebabkan keru...

Umum - Nasional, Data BPJS Kesehatan Bocor Bisa Disalahgunakan Pinjol, data bpjs kesehatan bocor,Kebocoran Data BPJS Kesehatan,Pinjaman Online (Pinjol),Data BPJS Kesehatan Disalahgunakan,Penyalahgunaan Data BPJS Kesehatan

Satgas: Tidak Ada Kegiatan Keagamaan di Zona Merah

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 20:18 WIB

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, kegiatan keagamaan seperti ibadah, pengajian se...

Umum - Nasional, Satgas: Tidak Ada Kegiatan Keagamaan di Zona Merah, Satgas Covid-19,Kegiatan Keagamaan di Zona Merah,Zona Merah Covid-19,Kegiatan Keagamaan Dilarang,Pembatasan Kegiatan di Rumah Ibadah

Target Vaksinasi 1 Juta per Hari, Begini Strategi TNI dan Polri

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 16:03 WIB

TNI dan Polri optimistis dapat memenuhi target yang dipasang Presiden Jokowi terkait satu juta vaksinasi dalam sehari di...

Umum - Nasional, Target Vaksinasi 1 Juta per Hari, Begini Strategi TNI dan Polri, Vaksinasi 1 Juta per Hari,Target Vaksinasi 1 Juta per Hari,Pelaksanaan Vaksinasi 1 Juta per Hari,Program Vaksinasi 1 Juta per Hari,vaksinasi massal,Vaksinasi Massal Bandung,Vaksinasi Massal di GBLA

Menkes: 1 Juta Vaksin Sehari Akan Dilaksanakan Juli

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 15:31 WIB

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mekanisme pelaksanaan satu juta vaksinasi dalam satu hari di bulan...

Umum - Nasional, Menkes: 1 Juta Vaksin Sehari Akan Dilaksanakan Juli, pelaksanaan satu juta vaksinasi,Program 1 Juta Vaksin Sehari,Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin,vaksinasi massal GBLA,pelaksanaan vaksinasi massal,Vaksinasi Massal Bandung

Kemenkeu Matangkan Rencana Pengenaan Pajak Sembako dan Pendidikan

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 11:35 WIB

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan berencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap barang kebutuh...

Umum - Nasional, Kemenkeu Matangkan Rencana Pengenaan Pajak Sembako dan Pendidikan, Pajak Sembako,Rencana pajak sembako,Tarif Pajak Sembako,Besaran Tarif Pajak Sembako,pajak pendidikan,pajak kebutuhan pokok,Pajak jasa pendidikan,tarif PPN Sembako,perubahan pengaturan PPN

Januari - Juni 2021, Sebanyak 24.878 Ditangkap Terkait Narkoba

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 10:50 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah mengungkap 19.229 kasus penyalahgunaan narkoba selama tahun...

Umum - Nasional, Januari - Juni 2021, Sebanyak 24.878 Ditangkap Terkait Narkoba, Kasus Narkoba,kasus narkoba 2021,Kapolri Listyo Sigit Prabowo,Ksus narkoba nasional,narkoba,tersangka narkoba

Vaksinasi Program Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong Tetap Dibedak...

Nasional Kamis, 17 Juni 2021 | 09:43 WIB

Vaksinasi program pemerintah dan vaksinasi Gotong Royong berprinsip sama, yakni tidak membebankan biaya pada target sasa...

Umum - Nasional, Vaksinasi Program Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong Tetap Dibedakan, Vaksinasi Program Pemerintah,vaksinasi gotong royong,program Gotong Royong,vaksinasi COVID-19 gratis,pembiayaan pengadaan vaksin,vaksin gotong royong
dewanpers