web analytics
  

JabarProv-CSIRT, Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Pemprov Jabar

Rabu, 23 September 2020 13:04 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Bandung Raya - Bandung, JabarProv-CSIRT, Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber Pemprov Jabar, JabarProv-CSIRT,Keamanan siber,Pemerintah Provinsi Jawa Barat

JabarProv-CSIRT (Istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai target Prioritas Nasional Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tahun 2020.

Hal itu tertuang dalam Surat Kepala BSSN Nomor FB.293/KASA-BSSN/12/2019 tanggal 27 Desember 2019 perihal Penunjukan Instansi Pemerintah sebagai Pilot Projek Pembentukan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Tahun 2020.

Tim yang diberi nama JabarProv-CSIRT ini bertanggung jawab menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber.

JabarProv-CSIRT bertujuan melakukan penyelidikan komprehensif dan melindungi sistem atau data atas insiden keamanan siber yang terjadi pada lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, JabarProv-CSIRT dapat melakukan pencegahan insiden dengan cara terlibat aktif pada penilaian dan deteksi ancaman, perencanaan mitigasi, dan tinjauan atas arsitektur keamanan informasi organisasi.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja meresmikan JabarProv-CSIRT yang beranggotakan personalia yang kompeten dan berpengetahuan dalam bidang teknologi Informasi, mampu menangani problem yang dihadapi dalam bidang ini, serta membentuk suatu kelompok yang saling membantu melakukan perbaikan sistem dan pengamanan informasi di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Keamanan informasi adalah suatu bagian yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus mengingat pentingnya dan berharganya informasi di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Adanya JabarProv-CSIRT dalam rangka mewadahi serta mengatur suatu cara pengamanan berbagai insiden di bidang teknologi informasi agar masalah yang terjadi di Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dapat diselesaikan secara cepat, tepat, serta terarah," kata Setiawan Wangsaatmaja, dalam keterangan tertulis yang diterima Ayobandung.com, Rabu (23/9/2020).

Bagi Pemerintah Daerah, kata dia, aset-aset kritikal sangat penting untuk dipastikan keamanannya. Untuk itu pembentukan CSIRT sudah menjadi kebutuhan bagi Pemerintah Daerah.

Dibentuknya JabarProv-CSIRT ini, kata dia, membuktikan Provinsi Jabar siap menghadapi serangan siber, dan keamanan informasi pemerintahan di Jabar dapat terlindungi dengan baik. Diskominfo selaku pemangku keamanan informasi, akan berkoordinasi dengan BSSN, OPD, serta Kabupaten/kota untuk memperkuat informasi pemerintahan Provinsi Jabar.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Setiaji mengatakan, JabarProv-CSIRT langsung diperkuat melalui surat keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 048.05/Kep.280-Diskominfo/2020 Tanggal 26 Mei 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Diharapkan agar upaya pencegahan, penanganan, penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber, yang juga merupakan bagian dari keamanan informasi dapat semakin tertangani dengan baik, dan professional.

Menurut Setiaji, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini dirasakan begitu besar manfaatnya namun juga memiliki sisi lemah yang harus diantisipasi, perang sesungguhnya saat ini adalah perang siber karena teknologi ini sudah dimanfaatkan oleh semua negara didalam menjalankan pemerintahannya.

Pemanfaatan aplikasi melalui media siber seperti internet memiliki kerentanan yang dapat dimanfaatkan pihak yang tidak berkepentingan dengan cara mengganggu, merusak bahkan sampai pada pencurian data yang pada gilirannya menciptakan kekacauan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Setiaji mengatakan, untuk mengantisipasi serangan dan insiden keamanan siber, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk JabarProv-CSIRT guna memberikan pelayanan kepada para OPD dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meminimalisasi dan menanggulangi insiden siber pada infrastruktur jaringan komputer di setiap instansi. Langkah ini tidak akan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik bila tidak didukung instansi yang berwenang dalam mengamankan siber di Indonesia, yakni BSSN.

Editor: M. Naufal Hafizh
dewanpers