web analytics
  

Selama Pandemi, Penghuni Rusun di Cimahi Nunggak Duit Sewa

Selasa, 22 September 2020 21:53 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Cimahi, Selama Pandemi, Penghuni Rusun di Cimahi Nunggak Duit Sewa, Rusunawa Cimahi,Nunggak Sewa Rusunawa

Rusunawa. (Ayobandung.com)

CIMAHI, AYOBANDUNG.COM -- Selama hantaman ekonomi akibat pandemi Coronavirus Disease (Covid-19), Sebanyak 131 penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kota Cimahi tidak bisa membayar uang sewa.

Pemerintah Kota Cimahi melalui UPTD Rusunawa pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) menghitung jumlah tunggakan penghuni rusun mencapai Rp 137.113.000,-.

Kepala UPTD Rusunawa pada DPKP Kota Cimahi, Firmansyah menerangkan, dari tiga Rusunawa yang ada di Kota Cimahi, hanya penghuni di Rusunawa Cigugur Tengah yang tidak menunggak pembayaran. 

Sementara di Rusunawa Cibeureum tercatat ada 92 penghuni yang masih menunggak dengan besaran keseluruhan mencapai Rp 108.315.300.

39 penghuni Rusunawa Leuwigajah juga tidak mampu membayar dengan besaran keseluruhan mencapai Rp 28.798.400. 

"Data tunggakan tersebut tercatat hingga 10 September 2020, totalnya masih ada 131 hunian yang belum membayar atau 16,3 persen dari total 804 hunian di semua Rusunawa di Kota Cimahi," ungkap Firmansyah, Selasa (22/9/2020).

Dikatakannya, setiap bulannya penghuni Rusunawa harus membayar tarif retribusi sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha, yang dikuatkan dengan Peraturan Walikota (Perwal) Cimahi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Tarif Retribusi Rusunawa maksimal tanggal 20.

Kemudian jika tak membayar, dalam waktu sepekan akan masuk surat teguran agar penghuninya segera membayar retribusi. Jika masih membandel, maka akan diterbitkan Surat Peringatan (SP) 1 sampai 3. 

"Kalau masih nunggak juga sampai 2 bulan, akan ada pemutusan perjanjian sewa. Mereka harus mengosongkan huniannya," tegas Firmansyah.

Pemkot Cimahi sudah memberikan keringanan terhadap penghuni Rusunawa selama enam bulan. Bagi penghuni yang memiliki KTP Kota Cimahi, diberikan keringanan hingga 100 persen alias gratis sejak April.

Sementara KTP di luar Kota Cimahi seperti Kota Bandung dan lainnya diberikan pengurangan hingga 25 persen. Kebijakan tersebut berlaku juga bagi penghuni yang masih menunggak pembayaran. 

"Kita mulai program tersebut sejak April lalu karena ada pandemi Covid-19," tegas Firmansyah.

Namun untuk tiga bulan berikutnya, tepatnya Juli hingga September program keringanan ditengah pandemi Covid-19 tersebut hanya berlaku bagi penghuni yang tidak memiliki tunggakan. Untuk itu, ia meminta bagi yang memiliki tunggakan agar segera melunasinya.

"Juli-September ada syaratnya gak punya tunggakan. Artinya yang punya tunggakan dia gak punya keringanan. Terus misalnya dia sudah bayar yang bulan April karena gak tau ada program ini, maka untuk Oktober diberikan keringanan. Kan programnya 6 bulan," jelasnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers