web analytics
  

Cegah Klaster Pilkada, Pendukung Paslon Dilarang Konvoi

Selasa, 22 September 2020 10:16 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Cegah Klaster Pilkada, Pendukung Paslon Dilarang Konvoi, Maklumat Kapolri,Klaster Covid-19,Klaster Pilkada,Pilkada Serentak 2020,Kapolri Jenderal Pol Idham Azis

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. (dok: Div Humas Polri)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kapolri Jenderal Idham Azis melarang pendukung pasangan calon (paslon) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 untuk melakukan arak-arakan atau konvoi. Larangan itu untuk mencegah terjadinya klaster baru penyebaran Covid-19.

Hal tersebut tertuang dalam Maklumat Kapolri bernomor Mak/3/IX/2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, maklumat tersebut dikeluarkan untuk dipatuhi calon kepala daerah terutama dalam penerapan protokol kesehatan.

“Tentunya kita keluarkan agar menekan sekecil mungkin di tahapan klaster pilkada,” kata Argo lewat keterangannya, Senin (21/9/2020) kemarin.

Menurut Argo, Maklumat Kapolri ini merupakan kelanjutan dari Instruksi Presiden RI Joko Widodo, terkait pencegahan penyebaran virus corona.

“Tentunya sesuai arahan Presiden pada 7 September 2020, bahwa agar waspadai klaster corona, pertama kantor, kedua keluarga, ketiga Pilkada. Tentunya adanya hal tersebut Polri keluarkan Maklumat,” ujar Argo.

Berikut isi maklumat Kapolri Tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Tahun 2020, tertulis empat poin:

1. Pilkada 2020 merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat secara konstitusional yang dilindungi undang-undang, maka diperlukan penegasan pengaturan agar tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

2. Untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada adaptasi kebiasaan baru, dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat;

a. Dalam pelaksanaan Pilkada 2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

b. Penyelenggara Pilkada 2020 wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

c. Pengerahan massa pada setiap tahapan pemilihan tidak melebihi batasan jumlah massa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

d. Setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

3. Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers