web analytics
  

Jabar Akan Keluarkan Perda Sanksi Administratif Pelanggar Protokol Kesehatan

Senin, 21 September 2020 15:19 WIB Nur Khansa Ranawati
Bandung Raya - Bandung, Jabar Akan Keluarkan Perda Sanksi Administratif Pelanggar Protokol Kesehatan, sanksi administratif pelanggar protokol kesehatan,Peraturan Gubernur,Peraturan Daerah,Sanksi Tidak Pakai Masker

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera meningkatkan legalitas pemberian sanksi administratif pelanggar protokol kesehatan. Dari semula berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi Peraturan Daerah (Perda). (Istimewa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera meningkatkan legalitas pemberian sanksi administratif pelanggar protokol kesehatan. Dari semula berbentuk Peraturan Gubernur (Pergub) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Selama ini, Jabar telah memiliki Pergub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan PSBB dan AKB dalam Penanggulangan COVID-19 Jawa Barat. Beberapa hal yang diatur dalam pergub tersebut antara lain denda terhadap masyarakat yang tidak memakai masker.

"Pemprov Jabar akan tingkatkan legalitas SK Gubernur nomor 60 tahun 2020. Kemarin bentuknya Pergub, sekarang akan jadi Peraturan Daerah," ujar Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum dalam konferensi pers di Mapolda Jabar yang disiarkan secara daring, Senin (21/9/2020).

Dia mengatakan, diubahnya Pergub tersebut menjadi Perda akan menguatkan legalitas aturan yang tercantum dan memperluas jangkauan penerapan aturan. Penambahan sejumlah kewenangan juga disebut akan dilakukan.

"Kami punya legalitas sekitar 40 (buah), baik SK Gubernur, Pergub, ataupun beberapa SK Pak Sekda. Itu akan diramu dalam sebuah peraturan yang satu, menyangkut keseluruhannya," ungkapnya.

Nantinya Perda tersebut akan mengatur lebih rinci perihal operasional Si Caplang atau Aplikasi Pencatatan Pelanggaran yang saat ini sudah berjalan. Perumusan Perda ini akan melibatkan DPRD Jabar dengan kemungkinan adanya penambahan regulasi.

"Dengan Si Caplang kan sudah ada sanksi, nanti akan ada penguatan lagi dari masukan-masukan dari DPRD. Rancangan hampir sama, tapi di pembahasan siapa tahu dewan punya pengalaman dari 27 kota/kabupaten," ungkapnya.

Untuk merancang Perda tersebut, DPRD Jabar akan membentuk panitia khusus. Uu menilai Perda ini akan mampu menjadi payung hukum yang lebih komprehensif terkait penegakan hukum pelanggar protokol kesehatan di Jabar.

"Akan lebih sempurna menurut kami," tuturnya. 

Editor: M. Naufal Hafizh
dewanpers