web analytics
  

Ikatan Alumni Sejarah UPI: Bukannya Dikurangi, Sejarah Justru Harusnya Jadi Mata Pelajaran Wajib

Sabtu, 19 September 2020 13:51 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Ikatan Alumni Sejarah UPI: Bukannya Dikurangi, Sejarah Justru Harusnya Jadi Mata Pelajaran Wajib, Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah,IKA Pendidikan Sejarah UPI

Tangkapan layar webinar “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020”.  (IKA Pendidikan Sejarah UPI)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah (IKA Pendidikan Sejarah UPI) mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjadikan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan menengah, meliputi: SMA, SMK, MA, dan MAK. Sejarah jangan sampai hanya menjadi bagian mata pelajaran lain atau menjadi mata pelajaran pilihan.

Desakan Ikatan Alumni Sejarah UPI ini menanggapi berbedarnya rancangan penyederhanaan kurikulum yang tengah digodok tim bentukan Menteri Nadiem. Dalam rancangan tersebut, mata pelajaran sejarah hanya menjadi bagian dari Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas X dan menjadi mata pelajaran pilihan di kelas XI dan XII. Sementara di SMK, mata pelajaran sejarah bahkan tidak dicantumkan.

“Kami menolak dengan tegas reduksi mata pelajaran sejarah sebagaimana tertuang dalam rancangan penyederhanaan kurikulum. Sebaliknya, kami menuntut dikembalikannya sejarah sebagai mata pelajaran wajib pada seluruh jenjang pendidikan menengah: SMA/SMK/MA/MAK,” tegas Ketua IKA Pendidikan Sejarah UPI Dadan Wildan dalam suratnya yang dikirim kepada Mendikbud Nadiem Sabtu (18/9/2020) sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima Redaksi Ayobandung. 

Dadan juga mendesak Menteri Nadiem melakukan evaluasi total terhadap proses penyederhanaan kurikulum yang dilakukan lembaga nonpemerintah dan mengembalikan proses tersebut kepada Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud sebagai badan resmi di bawah Kemdikbud sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai gantinya, sejarawan anggota penulis buku Sejarah Jawa Barat ini meminta Kemdikbud melibatkan para pakar pendidikan dan pengembang kurikulum dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), para praktisi, asosiasi profesi, dan asosiasi program studi dalam proses penyederhanaan kurikulum. 

Menuru Dadan, tuntutan yang disampaikan kepada Mendikbud bukan semata-mata aspirasi alumni Pendidikan Sejarah UPI, melainkan hasil kajian mendalam dalam webinar yang digelar Kamis (17/9/2020) September 2020. Webinar hasil kolaborasi dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), Forum Komunikasi Guru IPS Nasional, dan Perkumpulan Program Studi Pendidikan Sejarah se-Indonesia (P3SI) ini mengusung tema “Matinya Sejarah: Kritik Terhadap Rancangan Kurikulum 2020”. 

Webinar menghadirkan narasumber Guru Besar Pendidikan Sejarah UPI sekaligus Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan, Sekretaris Umum Masyarakat Sejarawan Indonesia sekaligus Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Restu Gunawan, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud Maman Fathurrohman, Pendiri dan Pembina P3SI sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Agus Mulyana, serta Presiden AGSI Sumardiansyah Perdana Kusuma.

 

Dukung Penyederhanaan

Tentang rencana penyederhanaan kurikulum, Dadan menyatakan bahwa pada dasarnya IKA Pendidikan Sejarah UPI mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari tanggapan terhadap dinamika sosial, kebangsaan, maupun perkembangan teknologi dan tantangan global yang dihadapi. Namun demikian, penyederhanaan kurikulum hendaknya tetap mengacu pada kepentingan nasional dan pembentukan karakter bangsa.

Mengutip paparan Ketua Tim Pengembang Kurikulum 2013 Said Hamid Hasan pada saat webinar, Dadan menegaskan, asumsi bahwa beban kurikulum nasional terlalu berat yang menjadi dasar penyederhanaan kurikulum adalah sebuah kekeliruan. Perbandingan jumlah mata pelajaran antara kurikulum nasional dengan kurikulum di sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan, Inggris, Jerman, dan Finlandia menunjukkan bahwa jumlah mata pelajaran di Indonesia pada seluruh jenjang pendidikan tidak lebih banyak dari jumlah mata pelajaran di negara yang dijadikan perbandingan.

“Bahkan, jumlah mata pejajaran di Indonesia pada jenjang SD dan SMP tercatat paling sedikit. Sementara untuk jenjang SMA memiliki jumlah yang sama dengan negara lain, hanya lebih sedikit dari Malaysia dan Inggris,” tandas Dadan.

Mata pelajaran sejarah, sambung Dadan, penting untuk diajarkan pada seluruh jenjang pendidikan. Arti penting Sejarah Indonesia terletak pada fungsi yang melekat pada sejarah itu sendiri. Yakni, mengembangkan jati diri bangsa, mengembangkan collective memory sebagai bangsa, mengembangkan keteladanan dan karakter dari para tokoh, mengembangkan inspirasi, mengembangkan kreativitas, mengembangkan kepedulian sosial bangsa, membangun nasionalisme yang produktif.

“Reduksi mata pelajaran sejarah dengan hanya menjadi bagian dari IPS pada kelas X dan mata pelajaran pilihan kelas XI dan XII SMA serta penghapusan mata pelajaran sejarah pada jenjang SMK merupakan kekeliruan cara pandang terhadap tujuan pendidikan,” kata Dadan.

 

Editor: Tri Joko Her Riadi

terbaru

Suntik Vaksin Covid-19 Saat Berpuasa, Pengaruhi Imunitas?

Nasional Rabu, 14 April 2021 | 03:22 WIB

Tidak ada perbedaan kondisi imunitas tubuh setelah vaksin selama bulan puasa ataupun ketika tidak berpuasa. Justru, puas...

Umum - Nasional, Suntik Vaksin Covid-19 Saat Berpuasa, Pengaruhi Imunitas?, Suntik Vaksin Covid-19 Saat Berpuasa,Vaksinasi Covid-19,vaksinasi terhadap imunitas tubuh,bulan puasa,vaksinasi Covid-19 tetap diperbolehkan meskipun sedang berpuasa,vaksinasi Covid-19 saat berpuasa,Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa

Termasuk Lansia, Vaksinasi Covid-19 Bisa Dilaksanakan di Masjid

Nasional Rabu, 14 April 2021 | 03:14 WIB

MUI sudah mengeluarkan fatwa MUI Nomor 13/2021 tentang hukum vaksinasi Covid-19 pada saat berpuasa dan tetap memperhatik...

Umum - Nasional, Termasuk Lansia, Vaksinasi Covid-19 Bisa Dilaksanakan di Masjid, Vaksinasi Covid-19 Bisa di Masjid,Vaksinasi Covid-19 untuk lansia,Fatwa MUI,Program Vaksinasi Covid-19,Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa,penerima vaksin,Praktik vaksinasi Covid-19

Polri Gandeng Pos Indonesia, Perpanjang SIM Secara Daring Bisa Diantar...

Nasional Selasa, 13 April 2021 | 19:26 WIB

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meluncurkan aplikasi pembuatan serta perpanjangan SIM nasional berbasis daring di...

Umum - Nasional, Polri Gandeng Pos Indonesia, Perpanjang SIM Secara Daring Bisa Diantar ke Rumah, Polri,Perpanjang SIM Secara Daring,SIM Diantar ke Rumah,Pos Indonesia

Jokowi Rombak Kabinet Pekan Ini, Siapa Menteri yang Bakal Diganti?

Nasional Selasa, 13 April 2021 | 18:37 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan perombakan kabinet (Reshuffle) dalam waktu dekat.

Umum - Nasional, Jokowi Rombak Kabinet Pekan Ini, Siapa Menteri yang Bakal Diganti?, Presiden Joko Widodo (Jokowi),Jokowi Reshuffle Kabinet,Jokowi Rombak Kabinet,Jokowi Ganti Menteri

Kapolri: Polisi yang Terlibat Narkoba Harus Ditindak Tegas

Nasional Selasa, 13 April 2021 | 15:42 WIB

Kapolri meminta kepada Propam Polri untuk menindak tegas seluruh anggota kepolisian yang terjerat dalam kasus Narkoba.

Umum - Nasional, Kapolri: Polisi yang Terlibat Narkoba Harus Ditindak Tegas, Polisi Terlibat Narkoba,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,Propam Polri

Kapolri Luncurkan Aplikasi Propam Presisi

Nasional Selasa, 13 April 2021 | 14:32 WIB

Aplikasi ini sebagai bentuk implementasi pengaduan masyarakat terkait dengan kinerja-kinerja dari aparat kepolisian. 

Umum - Nasional, Kapolri Luncurkan Aplikasi Propam Presisi, Aplikasi Propam Presisi,Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,Mabes Polri

Kriminolog Sebut Miras Bukan Penyebab Aksi Kejahatan

Nasional Selasa, 13 April 2021 | 13:50 WIB

Kriminolog menilai tidak tepat anggapan yang menyebut minuman beralkohol atau minuman keras (miras) sebagai penyebab aks...

Umum - Nasional, Kriminolog Sebut Miras Bukan Penyebab Aksi Kejahatan, Penyebab Aksi Kejahatan,Kriminolog Sebut Miras Bukan Penyebab Aksi Kejahatan,Kriminolog Universitas Indonesia,minuman beralkohol,peredaran minuman beralkohol,Minuman Keras,Miras,Larangan Minuman Keras,RUU Larangan minuman keras

Shopee Buka Suara Soal Upah Rendah Kurir Shopee Express

Nasional Selasa, 13 April 2021 | 11:44 WIB

Warganet Twitter ramai membicarakan dugaan ketidakadilan bayaran para kurir Shopee Express (SPX) melalui tagar '#shopeet...

Umum - Nasional, Shopee Buka Suara Soal Upah Rendah Kurir Shopee Express, Potongan Gaji Kurir Shopee,Shopee Indonesia,dugaan ketidakadilan bayaran para kurir Shopee,#shopeetindaskurir,Kurir Shopee Express mogok kerja,Upah Rendah Kurir Shopee Express,upah kurir shopee express dipotong,Kurir Shopee Express
dewanpers