web analytics
  

Keterangan Bebas Covid-19 akan Jadi Syarat Wajib Umrah

Sabtu, 19 September 2020 08:21 WIB
Umum - Nasional, Keterangan Bebas Covid-19 akan Jadi Syarat Wajib Umrah, Jemaah Umrah,Rapid test untuk Umrah,syarat umrah

Ilustrasi umrah. (Ayobandung.com/Adi Ginanjar Maulana)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kerajaan Arab Saudi sedang mempersiapkan penyelenggaraan umrah di masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan kelonggaran kebijakan yang semula menutup wilayah negara tersebut secara total.

Dengan adanya pelonggaran ini, diprediksi penyelenggaraan ibadah sunah ini akan mewajibkan pesertanya untuk memiliki keterangan bebas Covid-19 dari lembaga kesehatan profesional dan diakui pemerintah.

Persyaratan ini menjadi fokus Kerajaan Arab Saudi agar masyarakat di sana terbebas dari pandemi. Dengan adanya keterangan bebas Covid-19, pengunjung akan dibolehkan masuk wilayah Kerajaan Arab Saudi. 

Umrah juga akan dibuka. Pertama adalah untuk warga dalam negeri. Kemudian diikuti warga negara asing secara terbatas.

Isu ini menjadi pembicaraan komite gabungan yang terdiri dari kementerian haji dan umrah, kementerian kesehatan, presidensi umum dua masjid suci (arriasah al ammah lil masjidil haram wan nabawi), dan keamanan publik (al-baladiyah), sebagaimana diberitakan Argaam pada Jumat (18/9). 

Komite juga merekomendasikan peluncuran platform atau aplikasi baru. Dalam aplikasi tersebut, jamaah umrah dapat mengajukan permintaan kunjungan umrah. Juga mendapatkan berbagai informasi mengenai dua kota suci (Makkah dan Madinah) dengan segala situs suci di dalamnya.

Saat mengajukan kunjungan, peziarah diwajibkan telah mengantongi laporan medis, yang menunjukkan mereka bebas dari Covid-19.

Pemerintah Indonesia juga menyusun sejumlah langkah strategis berupa opsi pemberangkatan jamaah umrah jika Kerajaan Arab Saudi memberikan lampu hijau kepada WNA untuk mengunjungi dua kota suci di sana. Di antaranya adalah opsi penerbangan langsung ke Arab Saudi, penerapan protokol kesehatan yang ketat, dan pemaksimalan tenaga medis. 

Nilai ekonomi

Penyelenggaraan umrah tak sebatas berfungsi untuk ibadah. Di dalamnya terdapat nilai ekonomi yang signifikan. Jika umrah dibuka, maka akan ada perputaran uang mencapai triliunan rupiah dalam satu bulan hanya dari sektor travel umrah.

Pada 2018, Data Kementerian Agama mencatat, total jemaah umrah Indonesia mencapai 1.050.000 orang. Dengan asumsi per jamaah mengeluarkan biaya perjalanan sebesar Rp 25 juta, maka uang yang berputar mencapai Rp 26,25 triliun.

Ini belum termasuk uang belanja dan lainnya selama perjalanan, seperti uang belanja oleh-oleh dan kuliner selama di sana. Jika diasumsikan satu orang jamaah menghabiskan Rp 1 juta saja, maka terdapat lebih dari Rp 1 triliun uang yang dikeluarkan jamaah umrah Indonesia selama perjalanan umrah.

Karena itu, haji dan umrah memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dibukanya penerbangan internasional ke Saudi yang nantinya umat Islam dari luar Saudi dapat berumrah, akan menggerakkan perekonomian antarnegara yang signifikan.

Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengapresiasi kebijakan tersebut. Sebab sudah lama umat Islam dari berbagai negara merindukan Tanah Suci. Mereka sudah sangat ingin bersujud di sana dan memanjatkan berbagai doa.

"Umrah sejak April ditangguhkan sehingga jutaan calon jamaah sampai sekarang belum bisa memasuki Tanah Suci," kata dia saat dihubungi Republika pada Selasa (15/9/2020).

Ia lantas menyebut ada dua faktor penting yang mendesak agar jalur penerbangan umrah mesti dibuka. Pertama, penyelenggaraan umrah adalah bagian terpenting dari pemasukan Arab Saudi yang tidak lagi mengandalkan minyak. Kedua, Saudi tidak bisa berlama-lama menahan penutupan jalur umrah. Jika hal tersebut diambil akan memukul para pelaku usaha di sektor tersebut.

Beberapa yang terkena dampak penutupan ialah para pelaku bisnis di bidang perjalanan haji dan umrah seperti perhotelan, penerbangan, penyedia armada maupun sektor makanan. "Dampak ditutupnya sektor-sektor tersebut (haji dan umrah) akan terasa sangat luar biasa terhadap perekonomian negara," ujar dia.

Ia mengakui, langkah penutupan dilakukan demi mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19 yang ikut menghantam negara tempat dua masjid suci berada. Dengan demikian, wabah pun tidak semakin menyebar sehingga menekan angka kematian. Hanya, di sisi lain, sektor ekonomi yang juga penting harus menjadi pertimbangan.

Mustolih menilai Pemerintah RI harus mulai merespons dan mencermati kebijakan yang dikeluarkan Saudi. Regulasi protokol kesehatan penyelenggaraan umrah harus segera disiapkan.

"Ketika nantinya pintu penyelenggaraan umrah benar-benar dibuka oleh Saudi, pemerintah dan pelaku usaha Tanah Air sudah siap dengan sistem yang baik," kata dia.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani
dewanpers