web analytics
  

Kasus Koni KBB Rawan di Politisasi Lawan Politik Aa Umbara

Jumat, 18 September 2020 22:35 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah, Kasus Koni KBB Rawan di Politisasi Lawan Politik Aa Umbara, KONI KBB

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Moch Galuh Fauzi. (Tri Junari)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Dinamika persoalan hukum yang tengah mendera Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan adanya laporan hukum dugaan tindak pidana mal administrasi dana hibah, rawan menjadi ruang masuk upaya deligitimasi klan Aa Umbara.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran, Moch Galuh Fauzi menilai, jika mau sedikit melipir pada strategi politik, Rian Firmansyah yang kini menjabat Ketua Umum KONI KBB tengah menjadi bidikan lawan politik ayahnya Bupati Bandung Barat Aa Umbara.

Dalam sebuah organisasi seperti KONI, menurut Galuh, dugaan tindak pidana mal administrasi di tahun berjalan wajar terjadi. Penyaluran dana hibah dengan berbagai syarat dan ketentuan mengiringnya serta melibatkan banyak orang sudah barang tentu menuai dinamika internal.

"Dari sisi kebijakan serapan anggaran KONI, sebetulnya tidak ada yang luar biasa. Toh tahapan pencairan sedang berjalan dan belum deadline. Jikapun terjadi perdebatan anomali anggaran di internal organisasi itu biasa, yang menjadi luar biasa adalah kenapa urusan internal yang belum final ini cepat sekali masuk ranah hukum,"ungkap mahasiswa S2 Kebijakan Publik Universitas Padjajaran ini.

Menurutnya, terlalu dini jika persoalan anggaran masuk pada ranah hukum sebelum protes pengurus cabang olah raga menempuh Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam RAT, transparansi dan serapan anggaran biasanya menjadi dasar penguatan dugaan tindakan hukum mal administrasi maupun penyelewengan.

Meski begitu, nasi terlanjur jadi bubur. Proses hukum yang kini ditangani Unit Tipikor Satreskrim Polres Cimahi sudah berjalan sesuai dengan tahapan penanganan tindak pidana.  Pengumpulan keterangan saksi dan alat bukti kini telah dilakukan untuk melangkah ke tahap selanjutnya 

"Ada indikasi politik polarisasi menunggangi kasus hukum KONI yang sengaja dihembuskan agar tingkat kepercayaan publik pada klan Aa Umbara memudar. Hal ini umumnya menyerang mereka yang sedang berkuasa,"terang Peraih Beasiswa Unggulan Kemendikbud Kategori Masyarakat Berprestasi ini.

Galuh mengatakan, serangan politik hubungan keluarga ini memang menjadi hidangan lezat bagi lawan politik untuk menggoyang pamor kekuasaan Aa Umbara. Puncaknya, mendeligitimasi kepercayaan publik pada kinerja dan prestasi pemerintahan yang kini dinakhodai Aa Umbara memudar.

Untuk menghalau serangan politik pada Rian dan menjadikannya pintu masuk menghantam Aa Umbara, Galuh menghitung keputusan bijak jika Rian memilih untuk melepaskan diri dari jabatan Ketua Umum KONI KBB. Rian lebih aman konsentrasi pada kerjanya sebagai anggota DPR RI dan Ketua Garda Nasdem Jawa Barat yang disandangnya.

"Disana (DPR RI dan Garda Nasdem) Rian lebih leluasa menempatkan diri sebagai wakil rakyat, jangan hanya sekelas KONI tingkat Kabupaten Rian terjebak dan tergelincir pada persoalan kecil yang bisa jadi dirinya sendiri tidak fokus pada teknis didalamnya,"kata Galuh.

Posisi Rian sebagai anggota DPR RI sudah sangat cukup merepresentasikan dirinya sebagai tokoh muda di Bandung Barat. Tanpa KONI, Rian lebih ringan melangkah dan berbuat banyak bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat. 

Berbagai persoalan yang sudah dipolitisir ini tentunya juga harus menjadi bahan renungan bagi Bupati Aa Umbara. Umbara harus tegas menutup akses keluarga besarnya dari pusaran posisi strategis di Kabupaten Bandung Barat.

"Jangan sampai Bupati terlena angin surga pembisik bahwa anaknya harus jadi A, adiknya harus jadi B, Istrinya harus jadi C. Sementara di belakang lawan sedang bersiap memanah jantung,"sebutnya.

Terlepas dari statistik politik, Galuh menilai, Polisi memiliki tugas yang tidak mudah untuk mengumpulkan alat bukti adanya tindak pidana untuk menguatkan laporan masyarakat yang masuk. 

Masyarakat juga harus memberi ruang pada kepolisian untuk bekerja secara profesional dan transparan pada penanganan kasus yang menyita perhatian banyak masyarakat khususnya warga Kabupaten Bandung Barat.

"Sebagai warga negara yang taat terhadap hukum, beri ruang penegak hukum untuk bekerja secara profesional, tahap penyelidikan dan penyidikan dalam laporan tindak pidana tidak mudah. Kepolisian RI sudah teruji menangani kasus seperti ini, maka Kepolisian pun harus transparan agar isu tidak menjadi liar,” tandasnya.

Tag
Editor: Dadi Haryadi
dewanpers