web analytics
  

Sekretaris Fraksi PKS Buka Suara Terkait Perubahan Anggaran

Selasa, 15 September 2020 20:46 WIB Mildan Abdalloh
Bandung Raya - Soreang, Sekretaris Fraksi PKS Buka Suara Terkait Perubahan Anggaran, DPRD Kabupaten Bandung,Perubahan Anggaran

DPRD Kabupaten Bandung. (Istimewa)

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung, Tedi Surahman, menilai pembahasan KUPA APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2020 belum rampung dibahas.

Menurutnya Perubahan APBD selain diatur dalam permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan permendagri 21 tahun 2011 sehingga melahirkan beberapa asumsi dasar KUPA APBD tahun 2020 yang salah satunya adalah penaggulangan dampak pandemi Covid-19. 

Penjelasan terkait arah kebijakan dalam penganggaran APBD perubahan yang menjadi prioritas belum tuntas dibahas, disamping adanya permintaan penjelasan dari rekan2 Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PAN terkait Hibah juga belum dijelaskan.

"Anggota Badan Musyawarah tidak menolak mentah-mentah tetapi meminta penjelasan kepada pihak pengusul eksekutif yakni Pemda Bandung terkait  program prioritas dalam pembahasan anggaran Perubahan" tuturnTedi, Selasa (15/9/2020).

Sejak awal, hampir semuanfraksi, seperti PKB, NasDem, Demokrat, PDIP, PAN dan PKS meminta pembahasan dilanjutkan karena masih perlu ada penjelasa sejumlah poin krusialm

"Sebagai contoh (F PDIP) dalam prioritas anggaran perubahan menanyakan terkait rincian hibah.  Dalam KUA juga disepakati bahwa APBD perubahan dilakukan terutama diperuntukan dalam percepatan penanganan covid-19," paparnya.

Dalam rapat Bamus pimpinan rapat awalnya menanyakan beberapa Raperda dan APBD perubahan bisa diterima atau tidak. Akan tetapi, usulan anggota untuk dipisah satu-satu baik Raperda maupun Rapbd perubahan
Semua raperda diterima. 

"Giliran pertanyaan terkait Rapbd perubahan ada beberapa fraksi yang keberatan dan minta penjelasan terkait beberapa point di atas. Mestinya masih banyak yang harus dijelaskan. Itu pun harusnya dikembalikan lagi ke forum  banggar bukan dibahas langsung di bamus," ujarnya. 

"Selesai diskor pimpinan langsung bertanya siapa yang menerima dan siapa yang menolak padahal sebagian besar fraksi merasa belum selesai dibahas. Akhirnya terjadilah voting," imbuhnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers