web analytics
  

AKB Kota Bandung: Sanksi Dipertegas, Ini 5 Hal yang Wajib Dilakukan Pengelola Hotel

Minggu, 13 September 2020 10:16 WIB Tri Joko Her Riadi
Bandung Raya - Bandung, AKB Kota Bandung: Sanksi Dipertegas, Ini 5 Hal yang Wajib Dilakukan Pengelola Hotel, AKB Kota Bandung,Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Kota Bandung,Hotel Kota Bandung,Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel di Jawa Barat 2018-2020. (jabar.bps.go.id )

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Untuk menekan penularan virus corona atau Covid-19, Pemerintah Kota Bandung mempertegas penerapan sanksi dalam aturan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Terdapat lima hal yang wajib dilakukan oleh para pengelola hotel sesuai protokol kesehatan. Sanksi bagi pelanggar beragam bentuknya, mulai dari teguran lisan hingga pencabutan izin usaha.

Kewajiban para pengelola mal, toko, dan pusat perbelanjaan untuk mendukung penerapan protokol kesehatan dalam AKB Kota Bandung termuat dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang terbit pada 3 Juli 2020. Perwal ini sedikitnya sudah dua kali mengalami perubahan dengan diterbitkannya Perwal Nomor 43 Tahun 2020 pada 30 Juli 2020, lalu menyusul Perwal Nomor 46 Tahun 2020 yang terbit pada 10 Agustus 2020.

Merujuk Pasal 15 Peraturan Wali Kota di atas, berikut lima hal yang wajib dilakukan oleh para pengelola mal, toko, dan pusat perbelanjaan dalam mendukung penerapan AKB Kota Bandung:

1. Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19

2. Mengutamakan pelaksanaan pekerjaan bagi pegawai atau karyawan melalui pengaturan bekerja dengan menggunakan shift

3. Membatasi kapasitas tamu atau pengunjung paling banyak 50 persen dari kapasitas gedung atau ruang atau tempat duduk, termasuk kegiatan di restoran, cafe, ballroom, serta ruang pertemuan atau sejenisnya

4. Tidak menyediakan sajian makanan dalam bentuk buffet atau prasmanan di restoran dan kafe

5. Tidak membuka fasilitas salon kecantikan, spa, massage atau pijat atau refleksi, serta arena bermain anak.

Ancaman sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di masa AKB termuat dalam Pasal 41. Ada tujuh tingkatan sanksi, yakni teguran lisan, peringatan, catatan kepolisian terhadap para pelanggar, penahanan kartu identitas, pembatasan atau penghentian atau pembubaran kegiatan, penutupan sementara, serta pembekuan izin dan atau pencabutan izin.

Wali Kota Bandung Oded M. Danial dalam konferensi persnya secara khusus menyinggung beberapa sanksi yang bakal dijatuhkan bagi para pelaku usaha ini. Ia juga menegaskan bahwa pemberian sanksi akan dilakukan secara lebih optimal dengan memangkas jenis-jenis sanksi ringan menjadi berat. Yang tergolong sanksi berat untuk para pelaku usaha adalah penutupan sementara, pembekuan izin, serta pencabutan izin.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar menyatakan kesiapan para pelaku usaha menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Kepada Ayobandung.com, ia mengaku secara rutin mengecek pelaksanaan protokol di tiap-tiap hotel anggota PHRI. Jika ditemukan terjadi pelanggaran protokol kesehatan di hotel anggota, Herman menegaskan bahwa PHRI tidak akan menoleransi seta tidak memberikan bantuan.

Editor: Tri Joko Her Riadi
dewanpers