web analytics
  

IDI Sarankan Kota Bekasi Tak PSBB Total seperti Jakarta

Jumat, 11 September 2020 15:19 WIB
Umum - Regional, IDI Sarankan Kota Bekasi Tak PSBB Total seperti Jakarta, PSBB Total Bekasi,IDI kota Bekasi,Ikatan Dokter Indonesia (IDI),PSBB Bekasi,Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Petugas memeriksa kendaraan yang hendak memasuki wilayah Kota Bandung di cek point perbatasan Kota Bandung-Cimahi saat pemberlakuan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Rabu (22/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 selama selama 14 hari dimulai pada 22 April hingga 5 Mei 2020, Pemprov Jabar mulai memberlakukan PSBB di Bandung Raya meliputi wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, serta Kabupaten Sumedang. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BEKASI, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi Kamarudin Askar menyarankan, berdasarkan pemantauannya, Kota Bekasi tak perlu melakukan PSBB total seperti DKI Jakarta.

"Tidak perlu total banget. Ada yang dibuka, tapi yang kita harus jalankan terutama adalah protokol kesehatan. Selama itu kita patuhi, insyaallah semua bisa," kata Kamarudin saat dihubungi wartawan, Jumat (11/9/2020).

Menurut Kamarudin, melonjaknya angka positif di Jakarta lantaran ketidakpatuhan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Dia menilai, meski tidak ada PSBB total, namun kegiatan kerumunan tetap tidak boleh ditoleransi. "Yang jelas kita sudah beri masukan bahwa tetap berkumpul yang ramai-ramai kita tidak tolerir," kata dia.

Kamarudin mengatakan, apapun kebijakan kepala daerah butuh pertimbangan perangkat instansi lain dalam implementasinya. "Kita dari tenaga kesehatan, apapun kebijakan pemerintah kita siapkan. Mau PSBB terbatas, ketat atau diperketat adalah kebijakan orang nomor satu di wilayah," tutur dia.

Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, setiap daerah memiliki cara penanganan Covid-19 masing-masing. “Tentunya tidak sama (dengan DKI Jakarta). Setiap daerah punya cara penanganannya masing-masing,” kata Pepen, sapaan akrabnya, di Polres Metro Bekasi Kota, Kamis (10/9/2020).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, setiap daerah punya kelengkapan dan fasilitas penunjang Covid-19 yang berbeda. Baik dari sisi tenaga medis, infrastruktur, serta sarana dan prasarana.

Selain itu, faktor lain yang jadi pertimbangan adalah kelengkapan dari forum koordinasi pimpinan daerah serta kelengkapan organisasi masyarakat.

Untuk saat ini, kata dia, pihak Pemkot telah melakukan penanganan seperti tes cepat, tes usap dan juga pemberlakuan RW siaga. “Kalau misalnya DKI, tidak menetapkan RW siaga, tapi pakai istilah karantina wilayah terbatas,” katanya.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: M. Naufal Hafizh
dewanpers