web analytics
  

Jadi Tersangka Gratifikasi, Pejabat Subang Ditahan KPK

Jumat, 11 September 2020 06:08 WIB
Umum - Regional, Jadi Tersangka Gratifikasi, Pejabat Subang Ditahan KPK, kpk,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),Korupsi Pemkab Subang,Pejabat Subang Ditahan KPK,Berita Subang,Gratifikasi Pemkab Subang

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Ist)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan selama 20 hari ke depan terhadap Heri Tantan Sumaryana.

Heri merupakan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang tahun 2012-2016 itu yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Oktober 2019 lalu. 

"Terhitung mulai tanggal 10 September 2020 sampai dengan 29 September 2020 di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Adapun, sebagai tindakan awal dari protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19, Heri akan terlebih dulu diisolasi mandiri selama 14 hari di Rutan Cabang KPK pada Gedung ACLC KPK di Kavling C1. Setelah menjalani isolasi Heri akan dipindahkan ke Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK pada Rutan Pomdam Jaya Guntur.  

Karyoto melanjutkan, penahanan terhadap Heri sendiri adalah untuk kepentingan penyidikan melengkapi berkas perkaranya. Heri merupakan  tersangka perkara korupsi penerimaan gratifikasi bersama sama dengan terpidana Ojang Sohandi yang merupakan Bupati Kabupaten Subang Periode 2013 – 2018. 

Penetapan tersangka terhadap Heri merupakan pengembangan perkara korupsi di Pemerintah Kabupaten Subang, tahun 2013–2018 yaitu dugaan gratifikasi terhadap pejabat di Pemkab Subang.

Kasus bermula pada operasi tangkap tangan KPK terhadap mantan Bupati Subang Ojang Sohandi dan yang lainnya pada April 2016 silam. Ojang sendiri telah divonis bersalah dalam kasus tersebut.

Dalam perkara ini Heri diduga menerima gratifikasi berupa sejumlah uang dari para calon peserta CPNS sumber K2 dari tahun 2012 sampai tahun 2015 atas perintah Bupati Ojang dengan total Rp 20 miliar.

Heri disangkakan melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Fira Nursyabani

artikel terkait

dewanpers