web analytics
  

Perceraian di Jabar Tinggi Selama Pandemi, Komunikasi Jadi Sorotan

Selasa, 8 September 2020 13:32 WIB Nur Khansa Ranawati
Umum - Regional, Perceraian di Jabar Tinggi Selama Pandemi, Komunikasi Jadi Sorotan, Perceraian di Jabar,Berita Jabar,Perceraian selama Pandemi,Pandemi Covid-19,Berita Jawa Barat

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Uung Kusmana (Ayobandung.com/Nur Khansa)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Provinsi Jawa Barat adalah salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Statistik Indonesia 2018, secara berturut-turut Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah menempati urutan pertama, kedua dan ketiga di Indonesia dalam jumlah kasus perceraian di 2017.

Belakangan ini juga sempat viral video di media sosial yang memperlihatkan antrean warga di Pengadilan Agama Soreang, Kabupaten Bandung. Antrean mengular yang didominasi wanita tersebut merupakan antrean pengajuan gugatan cerai.

Bila merujuk pada laman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jabar, setidaknya hingga Senin (7/9/2020) terdapat total 51.646 kasus cerai gugat dan 17.397 cerai talak yang telah diajukan dan diproses sejak Januari 2020 di PTA Jabar. Adapun cerai gugat adalah kasus perceraian yang diajukan oleh istri, dan cerai adalah adalah perceraian yang diajukan oleh suami.

Dari angka tersebut, kasus ajuan perceraian paling banyak diajukan pada pertengahan tahun, yakni Juni dan Juli dengan masing-masing angka 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Di bulan-bulan sebelumnya, kasus ajuan cerai ada di kisaran angka 2.000-8.000 kasus meskipun sempat berada di angka 11.249 kasus pada Januari 2020.

Angka di atas sebenarnya memiliki pola yang tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun lalu, dimana terjadi lonjakan ajuan perceraian di awal dan pertengahan tahun. Pada 2019, terdapat kasus ajuan perceraian sebanyak 11.714 kasus pada Januari, 8.013 kasus pada Juni dan 11.768 kasus pada Juli.

Namun, hal yang menarik adalah adanya pergeseran faktor penyebab perceraian di tahun ini dibandingkan dengan dua tahun lalu. Hingga minggu pertama September 2020 ini, mayoritas faktor penyebab perceraian di Jabar adalah akibat "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus" yang mencapai 30.206 kasus.

Faktor tertinggi kedua adalah faktor ekonomi yang mencapai 24.392 kasus. Sementara pada 2018 dan 2019, faktor perceraian tertinggi adalah akibat ekonomi.

Data tersebut senada dengan yang disampaikan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Barat Uung Kusmana ketika ditanya perihal penyebab perceraian di Jabar selama pandemi. Ia mengatakan, hal yang menjadi pemicu terbesar saat ini adalah masalah komunikasi.

"Kami menganalisis penyebab angka perceraian saat ini adalah karena efektivitas komunikasi dalam keluarga yang belum handal. Dengan keadaan keluarga yang serba diuji seperti pasangan kena PHK, ketahanan ekonomi keluarga terpengaruh, pada saat-saat ini komunikasi tidak efektif berpotensi muncul," ungkapnya pada Ayobandung.com, Senin (7/9/2020).

Komunikasi yang tidak efektif tersebutlah yang pada akhirnya memicu pertengkaran pasangan. Uung mengatakan, hal tersebut juga didukung oleh situasi work from home yang menjadikan frekuensi komunikasi pasangan meningkat akibat keadaan yang mengharuskan mereka bertemu 24 jam setiap harinya.

"Pada saat stay at home ini pasangan jadi bertemu setiap waktu. Biasanya hanya bertemu pagi dan malam, hanya berkomunikasi langsung sehari dua kali, sekarang jadi setiap waktu. Frekuensi komunikasinya bertambah, peluang pasangan untuk melakukan miskomunikasi semakin besar," ungkapnya.

Nikah Muda, Minim Persiapan

Komunikasi yang tidak efektif di kalangan pasangan akhirnya memicu banyaknya perselisihan rumah tangga selama pandemi. Namun, faktor apakah sebenarnya yang membuat pola komunikasi pasangan tidak efektif, hingga berujung pada pertengkaran bila situasi tidak mendukung?

Uung mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Salah satunya adalah usia awal pernikahan yang berada di bawah batas minimal usia pernikahan ideal.

BKKBN menetapkan bahwa usia ideal pernikahan untuk perempuan dan laki-laki di Indonesia masing-masing adalah minimal 21 tahun dan 25 tahun. Sementara di Jabar, Uung mengatakan, masih banyak pasangan yang menikah jauh di bawah usia tersebut.

"Di Jabar masih banyak yang menikah di bawah umur. Ada 36 dari 1.000 wanita di Jabar yang pernah melahirkan di usia muda, yakni 15-19 tahun. Ini angka yang sangat besar, seharusnya di bawah 10 orang per 1.000 wanita," paparnya.

Ia mengatakan, usia seseorang pada saat menikah akan sangat berpengaruh pada pola komunikasi pasangan sehari-harinya. Menikah di usia yang jauh di bawah usia ideal akan meningkatkan potensi kemunculan komunikasi tidak efektif akibat ketidakcakapan pengelolaan emosi.

"Jelas sangat berpengaruh. Beda cara komunikasi dan penekanan emosi pasangan yang masih muda dengan yang sudah matang," ungkapnya.

Selain itu, Uung menyebutkan, usia nikah yang masih sangat muda juga akan meningkatkan kerentanan baik ibu dan anaknya terhadap masalah kesehatan hingga kematian. Mulai dari resiko kematian ibu yang meningkat, gizi bayi yang tidak terpenuhi dengan maksimal, dan sebagainya.

"Saat ini juga tren pasangan yang mau berkeluarga lebih banyak mempersiapkan pesta pernikahan ketimbang hal-hal yang lebih penting. Lebih banyak bicara pra-wedding, dekorasi pernikahan, dan lain-lain. Padahal sebelum ke titik itu harus ada persiapan yang dilakukan oleh pasangan," ungkapnya.

Beberapa hal yang harus dipersiapkan sebelum menikah, ia mengatakan,di antaranya adalah belajar menjalin komunikasi efektif dengan calon pasangan, mengenal keluarga dan lingkungan pertemanannya, hingga saling transparan mengenai riwayat kesehatan hingga kesuburan masing-masing dan melakukan check-up kesehatan pra-nikah.  

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers