web analytics
  

Jadikan Pembunuhan Munir Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat

Senin, 7 September 2020 11:33 WIB Tri Joko Her Riadi
Umum - Nasional, Jadikan Pembunuhan Munir Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, Munir,Munir bin Thalib,Pembunuhan Munir,Pelanggaran Hak Asasi Manusia,Pelanggaran HAM Berat,HAM

Sampul buku "Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi" (Tri Joko Her Riadi)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Memperingati 16 tahun pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir bin Thalib, koalisi lembaga pegiat HAM di Indonesia menuntut agar negara segera mengakui kejahatan tersebut sebagai kasus pelanggaran HAM berat, lalu mengungkap pelaku utamanya.

Koalisi lembaga pegiat HAM, yang terdiri dari belasan lembaga swadaya masyarakat dan komunitas menilai tidak ada kemajuan dalam pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Pelaku utamanya, yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, sampai sekarang belum dibawa ke pengadilan. Hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi para pembela HAM.

“Dengan adanya pembunuhan yang sangat tidak manusiawi dan dugaan keterlibatan orang-orang yang memiliki kekuasaan, kami menuntut agar negara segera membuat pengakuan bahwa pembunuhan Munir merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Negara harus menanggapi ini dengan lebih serius,” tulis koalisi tersebut dalam siaran pers yang diterima Ayobandung.com, Senin (7/9/2020) pagi.

Munir ditemukan meninggal dunia di penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam pada 7 September 2004. Otopsi yang dilakukan oleh otoritas Belanda menunjukkan bahwa ia diracun arsenik.

Tiga orang telah diadil. Semuanya pegawai Garuda. Namun orang-orang yang diduga kuat sebagai pihak yang sesungguhnya bertanggung jawab atas pembunuhan Munir masih belum diproses secara hukum.

Para pegiat HAM di Indonesia meyakini bahwa pembunuhan Munir tidak bisa dilihat sebagai kasus kriminal biasa yang berdiri sendiri. Pembunuhan yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian ini mengindikasikan adanya budaya impunitas yang semakin meluas terhadap serangan dan kekerasan terhadap para pembela HAM di negara ini.

Dengan ditetapkan sebagai kejahatan HAM berat, kasus pembunuhan Munir diharapkan bisa segera diungkap negara lewat proses cepat, efektif, dan imparsial. Untuk mendukung upaya ini, koalisi masyarakat sipil menyampaikan Legal Opinion atau Pendapat Hukum atas Kasus Meninggalnya Munir kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM.

Selain itu, para aktivis HAM di Indonesia juga mendorong Komnas HAM untuk segera menerbitkan Penetapan Munir bin Thalib sebagai Prominent Human Right Defender dan menetapkan hari peringatan untuk para pembela HAM.

“Kami menuntut Presiden Joko Widodo, yang telah berjanji di hadapan publik untuk menyelesaikan kasus ini, untuk membuat aksi yang jelas dan konkret. Aksi konkret ini bisa dimulai dengan melakukan tinjauan atas beberapa perkara pidana sehubungan dengan pembunuhan Munir, termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional,” tulis mereka.

Pada September 2016, Presiden Joko Widodo berjanji di hadapan publik untuk menyelesaikan kasus Munir. Namun pemerintah Indonesia sampai saat ini masih belum mempublikasikan Laporan Tim Pencari Fakta (TPF). Hal ini melanggar Keputusan Presiden No. 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir, yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan laporan tersebut.

 

Banyak Ancaman

Munir bin Thalib adalah seorang pembela HAM yang memainkan peran penting dalam membongkar keterlibatan aparat keamanan dalam pelanggaran HAM di Aceh, Papua, dan Timor-Leste. Ia juga merumuskan rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa para pejabat tinggi yang terlibat ke pengadilan. Pada September 1999, ia ditunjuk sebagai anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) Timor Timur.

Sebagai aktivis HAM terkemuka, Munir menerima banyak ancaman sebagai akibat dari kerja-kerja HAM yang dilakukannya. Pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di pekarangan rumahnya di Jakarta. Pada 2002 dan 2002, kantor KontraS tempat Munir bekerja, diserang oleh segerombolan orang tak dikenal, yang menghancurkan perlengkapan kantor dan secara paksa merampas dokumen yang terkait dengan penyelidikan pelanggaran HAM yang tengah dilakukan oleh KontraS.

Koalisi masyarakat sipil yang menyampaikan legal opinion kasus pembunuhan Munir terdiri dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM), Amnesty International Indonesia (AII), Asia Justice and Rights (AJAR), Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Human Rights Watch, Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Lokataru, Omah Munir, Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM), serta Yayasan Perlindungan Insani Indonesia. 

Editor: Tri Joko Her Riadi
dewanpers