web analytics
  

Siapkah Bandung Menjadi Destinasi Wisata Ramah Lingkungan?

Jumat, 4 September 2020 14:24 WIB M. Naufal Hafizh
Bandung Raya - Bandung,  Siapkah Bandung Menjadi Destinasi Wisata Ramah Lingkungan?, wisata,pencemaran,udara,Kota Bandung,kualitas udara,Ramah Lingkungan,bbm,ron,Pertamax,Pertalite,solar,premium,dexlite

Sejumlah pengendara memadati ruas jalan Jakarta, Kota Bandung, Rabu (1/7/2020). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Bandung menjadi salah satu lokasi tujuan wisata, baik wisatawan dalam maupun luar kota. Salah satu asalannya, udara di Bandung dinilai lebih segar. Namun, apakah kualitas udaranya masih sehat?

Bandung sebagai kota pariwisata memiliki konsekuensi, di antaranya kemacetan dan menurunnya kualitas udara akibat emisi kendaraan bermotor.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung Kamalia Purbani mengatakan, Kota Bandung merupakan kota metropolitan dengan tingkat kepadatan penduduk cukup tinggi. Hal ini berdampak negatif pada pencemaran udara.

Menurutnya, transportasi menjadi sumber pencemar udara terbanyak di Kota Bandung (70%). Sementara itu, industri berkotribusi 10%-15% menghasilkan gas buang, sisanya berasal dari kegiatan rumah tangga, pembakaran sampah, dan lainnya.

Berdasarkan survei dari Asian Development Bank (ADB) pada 2019, Kota Bandung menjadi kota termacet se-Indonesia. Bandung mengalahkan Jakarta (17) dan Surabaya (20). 

Di Asia, Kota Bandung menempati peringkat 14, mengalahkan Mumbai, Chennai, Singapura, Karachi, dan Hong Kong. Sedikitnya ada 278 kota yang diteliti dari sebanyak 45 negara dalam survei ini.

Meski begitu, kualitas udara Kota Bandung berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) tahun 2020 per 31 Maret 2020 hingga Jumat (4/9/2020) termasuk dalam kategori baik. Kualitas udaranya lebih baik dibandingkan Kota Sukabumi yang masuk kategori tidak sehat dan Karawang yang masuk kategori sedang.

"Namun, dikhawatirkan kualitas udara meningkat sampai kategori sedang, mengingat kegiatan transportasi pasca penerapan AKB meningkat kembali," kata Kamalia Purbani dalam dialog publik bertema "Mendorong Kota Bandung Terapkan Wisata yang Ramah Lingkungan dengan BBM Berkualitas" yang diadakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jumat (4/9/2020).

Sementara itu, menurut Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin, dalam 5 tahun terakhir, jumlah penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus bertambah.

Pada 2019, 1,02 juta unit mobil dan 6,48 juta unit sepeda motor terjual. Hal ini bisa menambah masalah pada kualitas udara. Terutama jika bahan bakar yang digunakan masih Research Octane Number (RON) 88, yang menghasilkan emisi sangat tinggi. Jenis bahan bakar ini pun terbilang cepat merusak mesin kendaraan.

Terdapat 4 BBM yang dianggap tidak layak, yaitu Premium dengan nilai oktan 88, Pertalite (90), Solar (48), dan Dexlite (51).

Ahmad Safrudin mengatakan, semakin rendah nilai oktan, semakin besar gas karbon dioksida, nitrogen oksida, karbon monoksida, dan berbagai partikel lain yang dihasilkan.

Dia pun menyarankan BBM yang diproduksi hanya untuk spesifikasi kendaraan berstandar Euro4 atau minimal memiliki RON 91. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 20 tahun 2017 tentang Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori M, Kategori N, dan Kategori O.

"BBM yang ramah lingkungan itu Pertamax (92), Pertamax Turbo (98), Perta-Dex, perta-Dex HQ," katanya.

Langkah Pengurangan Polusi

Pjs Sales Area Manager Reatil Bandung, PT Pertamina (Persero) Aris Irmi mengatakan, warga Bandung masih dominan menggunakan pertalite (67,61%). Sementara itu, pengguna Pertamax 19.31%, Premium 10,84%, dan Pertamax Turbo 2,25%.

Dalam rangka melindungi kesehatan warganya, kata Ahmad Safrudin, wali kota berwenang melarang peredaran BBM kotor yang mencemarkan udara, antara lain Premium (88), Pertalite (90), Solar (48), dan Dexlite (51).

Di sisi lain Kamalia Purbani mengatakan, "Pemerintah Kota Bandung mendukung penggunaan BBM berkualitas. Hanya saja harus terjangkau oleh masyarakat, terutama harganya. Ini menjadi hal krusialnya, apalagi di situasi (pandemi) Covid-19."

Mengutip dari Republika.co.id, Ahmad Safrudin menjelaskan beberapa komponen yang membuat harga BBM sulit turun dibandingkan negara tetangga lainnya.

“Ada beberapa komponen yang sudah ditetapkan di Indonesia yang mana hal tersebut cukup besar dibandingkan negara lain,” katanya.

Misalnya, untuk BBM RON 98 di harga SPBU memiliki nilai Rp9.850. Dalam komponen tersebut terdapat pajak BBM 5% senilai Rp492,50, selanjutnya PPN 10% atau Rp985 dan biaya alpha Rp985 dengan harga pokok produksi Rp7.387,50.

Sementara itu, di Malaysia, pemberian pajak penjualan BBM masih disesuaikan dengan harga minyak dunia, bukan sesuatu yang sudah baku ketentuannya. Selain itu, KPBB mendorong dengan harga BBM yang sama saat ini, setidaknya kualitas BBM Indonesia memiliki peningkatan standar.

Berbagai saran disampaikan narasumber lain agar menggunakan BBM berkualitas lebih baik di diskusi tersebut, salah satunya Muhammad Ibnu Fajar, anggota Komite BPH Migas. Ibnu mencontohkan kebijakan pemerintah di Bangka Belitung yang membatasi BBM berkualitas rendah di sejumlah wilayah. Hal itu diklaim berhasil menurunkan penggunaan jenis BBM tersebut.

“BPH migas juga melarang premium dijual di rest area pada 2015. Itu bisa dilakukan," kata dia.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers