web analytics
  

Begini Mekanisme Pencairan Uang Pulsa untuk ASN

Rabu, 2 September 2020 15:46 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Begini Mekanisme Pencairan Uang Pulsa untuk ASN, tunjangan pulsa asn,COVID-19,Kementerian Keuangan,insentif asn

Ilustrasi--PNS (Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meneken aturan terkait pemberian tunjangan pulsa paket data dan informasi kepada aparatur sipil negara (ASN). 

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 394.KMK.02/2020 yang ditetapkan 31 Agustus 2020.

Pemberian tunjangan pulsa hingga Rp400.000 per bulan itu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional bagi para abdi negara, terutama untuk ASN yang sebagian besar bekerja di rumah akibat pandemi Covid-19.

“Biaya komunikasi artinya untuk mereka yang melakukan komunikasi via online untuk keperluan kedinasan, misalnya rapat. Jadi merekalah yang berhak,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspari, Rabu (2/9/2020).

Awalnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari setiap satuan kerja di kementerian dan lembaga (K/L) akan menentukan perlu tidaknya biaya pulsa paket data dan komunikasi di satuan kerjanya. Jadi, tunjangan pulsa tersebut tidak otomatis dan tidak semua dapat.

Dia menambahkan,  jika dirasa perlu maka akan dilakukan realokasi anggaran berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (POK). Anggaran yang direalokasi dari anggaran belanja barang masing-masing satuan kerja.

“Kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak punya alokasi, jadi harus realokasi dari anggaran yang ada,” ujar Rahayu.

Kemudian masing-masing satuan kerja akan mengajukan kepada KPA mengenai usulan relokasi anggaran, jika sudah ditetapkan oleh KPA, baru kemudian dilakukan proses transfer pencairan oleh bendahara berdasarkan daftar yang diterima.

“Jadi ada tiga unsur, pihak penerimanya tidak semua, kedua besaran tidak selalu di Rp200.000 untuk pegawai, kemudian disesuaikan jenis aktivitas,” ujarnya.

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menetapkan paket data dan komunikasi kepada para ASN hingga Rp400.000 per orang per bulan. Sebelumnya, paket data bagi pegawai ASN berlaku Rp150.000 per bulan.

Untuk besaran tunjangan pulsa, Menkeu Sri Mulyani memberikan dua penggolongan bagi ASN sebagai berikut:

1. Biaya paket data dan komunikasi kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara diberikan senilai Rp400.000 per orang setiap bulan.

2. Pejabat ASN setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan Rp200.000 per orang setiap bulan.

Sri Mulyani juga mengatakan pemberian paket data dan komunikasi ini hanya diberikan kepada pegawai ASN yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring.

Sementara itu, sumber dana berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran. Bendahara negara itu menyatakan pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.

“Pemberiannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran serat sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas,” kata Sri Mulyani.

Pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, segala pemberian paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Adapun keputusan ini berlaku sampai empat bulan ke depan, yakni 31 Desember 2020.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

artikel terkait

dewanpers