web analytics
  

Begini Mekanisme Pencairan Uang Pulsa untuk ASN

Rabu, 2 September 2020 15:46 WIB Aini Tartinia
Umum - Nasional, Begini Mekanisme Pencairan Uang Pulsa untuk ASN, tunjangan pulsa asn,COVID-19,Kementerian Keuangan,insentif asn

Ilustrasi--PNS (Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meneken aturan terkait pemberian tunjangan pulsa paket data dan informasi kepada aparatur sipil negara (ASN). 

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 394.KMK.02/2020 yang ditetapkan 31 Agustus 2020.

Pemberian tunjangan pulsa hingga Rp400.000 per bulan itu dilakukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan dan kegiatan operasional bagi para abdi negara, terutama untuk ASN yang sebagian besar bekerja di rumah akibat pandemi Covid-19.

“Biaya komunikasi artinya untuk mereka yang melakukan komunikasi via online untuk keperluan kedinasan, misalnya rapat. Jadi merekalah yang berhak,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Rahayu Puspari, Rabu (2/9/2020).

Awalnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari setiap satuan kerja di kementerian dan lembaga (K/L) akan menentukan perlu tidaknya biaya pulsa paket data dan komunikasi di satuan kerjanya. Jadi, tunjangan pulsa tersebut tidak otomatis dan tidak semua dapat.

Dia menambahkan,  jika dirasa perlu maka akan dilakukan realokasi anggaran berdasarkan petunjuk operasional kegiatan (POK). Anggaran yang direalokasi dari anggaran belanja barang masing-masing satuan kerja.

“Kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak punya alokasi, jadi harus realokasi dari anggaran yang ada,” ujar Rahayu.

Kemudian masing-masing satuan kerja akan mengajukan kepada KPA mengenai usulan relokasi anggaran, jika sudah ditetapkan oleh KPA, baru kemudian dilakukan proses transfer pencairan oleh bendahara berdasarkan daftar yang diterima.

“Jadi ada tiga unsur, pihak penerimanya tidak semua, kedua besaran tidak selalu di Rp200.000 untuk pegawai, kemudian disesuaikan jenis aktivitas,” ujarnya.

Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menetapkan paket data dan komunikasi kepada para ASN hingga Rp400.000 per orang per bulan. Sebelumnya, paket data bagi pegawai ASN berlaku Rp150.000 per bulan.

Untuk besaran tunjangan pulsa, Menkeu Sri Mulyani memberikan dua penggolongan bagi ASN sebagai berikut:

1. Biaya paket data dan komunikasi kepada pejabat setingkat Eselon I dan II atau yang setara diberikan senilai Rp400.000 per orang setiap bulan.

2. Pejabat ASN setingkat Eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan Rp200.000 per orang setiap bulan.

Sri Mulyani juga mengatakan pemberian paket data dan komunikasi ini hanya diberikan kepada pegawai ASN yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring.

Sementara itu, sumber dana berasal dari optimalisasi dan realokasi penggunaan anggaran. Bendahara negara itu menyatakan pemberian dilakukan secara selektif mempertimbangkan intensitas pelaksanaan tugas dan fungsi penggunaan media daring.

“Pemberiannya juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran serat sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas,” kata Sri Mulyani.

Pada saat keputusan menteri ini mulai berlaku, segala pemberian paket data dan komunikasi yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Adapun keputusan ini berlaku sampai empat bulan ke depan, yakni 31 Desember 2020.

Editor: Adi Ginanjar Maulana

terbaru

Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 19:44 WIB

Kepala Biro Penerangan masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri,  Brigjen Rusdi Hartono mengugkapkan sudah 22 terduga...

Umum - Nasional, Polri: 22 Terduga Teroris Ditangkap di Jawa Timur, Polri,Teroris di Jawa Timur,Densus 88 Antiteror

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 18:08 WIB

Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara

Umum - Nasional, Gilang 'Fetish Kain Jarik' Divonis 5,5 Tahun Penjara, fetish kain jarik,gilang fetish kain jarik,vonis gilang fetish kain jarik,gilang

Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:57 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyayangkan adanya dugaan kasus suap pegawai negeri sipil (PNS) di Direktorat Jenderal Paj...

Umum - Nasional, Dugaan Suap Pajak di DJP, Sri Mulyani: Bentuk Pengkhianatan, Korupsi DJP,Suap Pajak DJP,menteri keuangan,Sri Mulyani,Suap Ditjen Pajak

Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 16:10 WIB

Mereka sempat tergabung dalam grup lawak Kwartet Jaya bersama Bing Slamet dan Eddy Sud.

Umum - Nasional, Iskak dan Ateng ialah Yin dan Yang dalam Dunia Pelawak, Ateng,Iskak,Pelawak,Sejarah Hari Ini,3 Maret,humor,Guyonan,Indonesia,Lagi-Lagi Ateng

Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 15:13 WIB

Pemblokiran ini dilakukan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Umum - Nasional, Kominfo Blokir Aplikasi Snack Video, Kominfo blokir Snack Video,Snack Video diblokir,Snack Video,Kominfo

Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Mar...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:32 WIB

Mutasi virus baru strain B117 dari Inggris telah masuk ke Indonesia. B117 masuk ke tanah air tepat satu tahun peringatan...

Umum - Nasional, Mutasi Baru B117 Masuk RI Pertengahan Januari, Tapi Baru Diumumkan Maret, Corona B117,virus corona B117,B117,virus corona B117 Karawang,Virus Corona B117 di jabar

Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Mir...

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 13:21 WIB

Keputusan pemerintah mencabut lampiran terkait investasi minuman keras (miras) dalam Peraturan Presiden (Perpres) 10 Tah...

Umum - Nasional, Usai Cabut Perpres Investasi Miras, Jokowi Diminta Fokus Bahas RUU Miras, Jokowi Investasi miras,Perpres investasi miras,Jokowi cabut perpres investasi miras,RUU Miras

Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19

Nasional Rabu, 3 Maret 2021 | 12:02 WIB

"Vaksin Covid -19 wajib bagi mereka yang hendak menjalani ibadah haji sekaligus akan menjadi syarat utama (untuk mengant...

Umum - Nasional, Arab Saudi Wajibkan Jamaah Haji 2021 Divaksin Covid-19, Jamaah haji 2021 wajib sudah divaksin Covid-19,Kementerian Kesehatan Arab Saudi,Vaksin Covid -19 wajib bagi jamaah haji

artikel terkait

dewanpers