web analytics
  

DJP, DJPK, dan 78 Pemda Teken Perjanjian Kerja Sama

Rabu, 26 Agustus 2020 22:38 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Bisnis - Finansial, DJP, DJPK, dan 78 Pemda Teken Perjanjian Kerja Sama, Direktorat Jenderal Pajak (DJP),Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK),Kementerian Keuangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan 78 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah melalui media telekonferensi di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP, Jakarta, Rabu (26/8/2020). (pajak.go.id)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menandatangani perjanjian kerja sama sinergi optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah dengan 78 Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, Rabu (26/8/2020).

Kegiatan yang digelar melalui media telekonferensi di Aula Cakti Buddhi Bakti, Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah masing-masing. 

Selain itu, kesepakatan ini untuk mengoptimalkan penyampaian data informasi keuangan daerah, pelaksanaan pengawasan wajib pajak bersama, dan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan di bidang perpajakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo menyambut baik kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi perpajakan ini. “Saya sangat mendukung karena kami tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan pemerintah daerah untuk sharing dan saya pikir pemerintah daerah pun membutuhkan kami untuk sharing,” kata Suryo.

Dirjen Pajak juga menyebutkan, dengan kesediaan pemerintah daerah menandatangani kesepakatan ini menjadi langkah awal yang baik bagi sistem perpajakan yang lebih transparan. “Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, menumbuhkan rasa bela negara yang lebih karena pajak adalah bagian dari kewajiban kita untuk membela negara. Tujuan besar negara dapat tercapai dengan adanya pengumpulan pajak yang lebih optimal,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, upaya peningkatan penerimaan pajak daerah yang dilakukan ini seiring dengan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengelolaan perpajakan daerah, yakni dengan mendorong implementasi organisasi perpajakan yang tepat, memanfaatkan teknologi informasi dan data yang terintegrasi, meningkatkan kapasitas SDM pengelola pajak daerah, serta membangun kerja sama dengan seluruh pengampu kepentingan (stakeholder).

Sebelum mengandeng 78 pemerintah daerah pada hari ini, DJP telah melakukan uji coba (piloting) optimalisasi pemungutan pajak pusat dan pajak daerah dengan 7 pemerintah kabupaten/kota.

Di lingkup Kanwil DJP Jawa Barat I sendiri terdapat 9 Pemerintah Kabupaten/Kota dan 1 Pemerintah Provinsi yang telah menandatangani perjanjian ini.

Berikut daftar Pemda di Lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat I yang menandatangani perjanjian kerja sama hari ini:

1. Kab. Purwakarta 
2. Kab. Bandung 
3. Kota Bandung 
4. Kab. Sumedang 
5. Kota Sukabumi 
6. Kab. Sukabumi 
7. Kab. Pangandaran 
8. Kab. Ciamis 
9. Kab. Garut 
10. Prov. Jawa Barat

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers