web analytics
  

Jokowi Tak Beri Toleransi pada Aparat yang Memeras Masyarakat

Rabu, 26 Agustus 2020 11:08 WIB
Umum - Nasional, Jokowi Tak Beri Toleransi pada Aparat yang Memeras Masyarakat, Presiden Joko Widodo,Aparat penegak hukum,Pemerasan oleh aparat,memeras rakyat

Presiden Joko Widodo (Setkab)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan aparat penegak hukum agar tak menyalahgunakan regulasi untuk memeras dan menakut-nakuti masyarakat. Ia menegaskan, penegak hukum yang menyalahgunakan regulasi dan memanfaatkan hukum yang masih belum sinkron merupakan musuh bersama dan musuh negara.
 
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8).

“Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti usaha, dan masyarakat,” tegas Jokowi.

Ia menilai, penyalahgunaan regulasi oleh para penegak hukum untuk menakut-nakuti dan memeras baik pejabat, pelaku usaha, maupun masyarakat inilah yang justru membahayakan agenda pembangunan nasional. 

Menurutnya, para pejabat yang tengah melaksanakan agenda pembangunan nasional pun menjadi takut sehingga justru memperlambat pelaksanaannya. Karena itu, Jokowi menegaskan tak akan mentoleransi tindakan penyalahgunaan regulasi tersebut.

“Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yg melakukan seperti ini adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran ini,” ucap dia.

Presiden pun mengatakan regulasi yang tumpang tindih, tak jelas, serta tidak memberikan kepastian hukum agar segera diperbaiki. Ia juga meminta agar regulasi yang membuat prosedur menjadi berbelit-belit dan justru menakuti pejabat dalam menjalankan program untuk dibenahi.

“Ini yang harus kita rombak dan kita sederhanakan,” tambahnya.

Karena itu, pemerintah ingin menerbitkan UU Omnibus Law yang mensinkronisasikan puluhan UU. “Sehingga antar UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum, serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi, dan akuntabel serta bebas korupsi,” kata Jokowi.

 

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan Republika.co.id.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

Editor: Rizma Riyandi

artikel terkait

dewanpers