web analytics
  

Sejarah Lapas Sukamiskin, Cagar Budaya yang Kontroversial

Rabu, 19 Agustus 2020 18:49 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Bandung Baheula - Baheula, Sejarah Lapas Sukamiskin, Cagar Budaya yang Kontroversial, Lapas Sukamiskin,Cagar Budaya,Sejarah Lapas Sukamiskin

Lapas Sukamiskin merupakan salah satu penjara di Kota Bandung yang ditetapkan menjadi bangunan cagar budaya yang sarat akan nilai sejarah. Pada perkembangannya, Lapas Sukamiskin kerap menuai kontroversi karena beberapa kasus sel mewah milik narapidana koruptor. (jabar.kemenkumham.go.id)

ARCAMANIK, AYOBANDUNG.COM -- Orang mengenal penjara sebagai salah satu sanksi bagi para pelanggar hukum di negeri ini. Dalam Politik Pendjara Nasional karya R.A Koesnoen, asal-usul kata “penjara” berasal dari bahasa Jawa, penjoro, yang berarti “tobat”.

Menurut laman Historia.id, penjara diketahui berasal dari sistem hukuman Eropa abad ke-17 untuk menggantikan hukuman badan dan mati.

Penjara masuk ke Hindia Belanda pada abad ke-19. Sistem hukuman ini dilandaskan pada Pasal 10 Wetboek van Stafrecht voor de Inlanders in Nederlansch Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbitan 1872.

Salah satu penjara yang masih berdiri di Kota Bandung dari zaman kolonial Belanda adalah Penjara Sukamiskin. Penjara Sukamiskin dibangun pada tahun 1918. Bangunan bergaya Eropa ini dirancang oleh seorang arsitek ternama, Prof. CP Wolff Schoemaker.

Bentuk bangunan penjara ini sangat khas, jika dilihat dari atas menyerupai bilah-bilah kincir angin, karena pembangunan empat blok yang ada mengikuti arah mata angin. Blok tersebut adalah Blok Utara, Blok Selatan, Blok Barat dan Blok Timur, dengan masing-masing blok memiliki 2 lantai yang saling berhubungan dengan keberadaan bangunan bundar di tengahnya sebagai poros.

Penjara Sukamiskin mulai berfungsi sejak tahun 1924 sebagai tempat hukuman bagi kaum intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan Penguasa Belanda. Penjara ini dulu bernama “Straft Gevangenis Voor Intelectuelen”.

Penjara Sukamiskin memiliki nilai sejarah bagi Bangsa Indonesia karena banyak tokoh nasional pernah dipenjarakan di sini, salah satunya adalah Presiden RI Pertama, Ir. Soekarno, yang menghuni Kamar No. 1 di Blok Timur atas.

Sejak 1985, Penjara Sukamiskin ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, sejalan dengan perkembangan konsep perlakuan terhadap pelanggar hukum dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Sekarang, penjara ini dikenal sebagai Lapas Sukamiskin.

Karena nilai sejarahnya, bangunan lapas ini ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya (heritage) di Kota Bandung pada 2010. Menurut Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cagar Budaya, lapas dengan kapasitas 552 orang ini termasuk ke dalam bangunan cagar budaya Golongan A.

Pada 22 Juni 2010, Lapas Sukamiskin ditetapkan sebagai Lapas Pariwisata, setelah penandatanganan Prasasti Lapas Kelas I Sukamiskin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terlepas dari penetapan cagar budaya tersebut, ternyata lapas ini kerap menuai kontroversi karena terdapat sel mewah yang berbeda dengan sel pada umumnya. Contohnya ketika Fahmi Darmawansyah, narapidana kasus korupsi, diketahui memiliki sel mewah yang ramai di tahun 2018.

Selanjutnya tak kalah terkenal adalah Setya Novanto. Terpidana kasus korupsi E-KTP tersebut tertangkap basah memiliki sel mewah oleh sebuah acara TV swasta. Lalu pada Desember 2019, Ombudsman RI melakukan sidak dan mendapati sel mewah tersebut masih ada.

Dilansir dari Kontan, Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengungkapkan terdapat modifikasi sel yang ditempati ketiga napi koruptor, yaitu Setya Novanto, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, dan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Djoko Susilo.

Kamar tahanan yang ditempati ketiganya terdiri dari dua sel yang dijadikan satu. Hal itu yang menyebabkan sel ketiganya lebih luas dibanding sel lainnya. Padahal Lapas Sukamiskin merupakan bangunan cagar budaya yang tidak bisa sembarang dimodifikasi.

Oleh sebabnya, akhir tahun 2019 lalu lapas tersebut direnovasi untuk mengembalikannya menjadi sesuai standar, berkonsultasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya.

Mengenai pelestarian dan perlindungan cagar budaya, Teguh Amor Patria, pengamat pariwisata dan situs heritage, mengatakan tantangannya ada pada kenyataan bahwa belum banyak masyarakat yang tahu tentang UU No 11/2010 tentang Cagar Budaya dan Perda setempat, termasuk juga para pemilik cagar budayanya sendiri.

“Banyak bangunan yang masuk ke dalam daftar cagar budaya, tapi ternyata ketika saya lihat bangunannya sudah mau dihancurkan. Kompleksnya tuh di situ, penerapannya belum 100% karena ketidaktahuan masyarakat dan pemilik ini,” jelas Amor.

Amor menambahkan, pemeliharaan dan pariwisata heritage itu saling mendukung dan berhubungan. Pelestarian cagar budaya itu sendiri ada tiga tahap; perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jika cagar budaya lestari, manfaat pun bisa terasa oleh masyarakat salah satunya dari sisi pariwisata.

“Saya berharap dari sisi pelestarian dan perlindungan, UU Cagar Budaya bisa lebih disosialisasikan ke masyarakat, jadi nanti sudah tidak ada lagi alasan orang tidak tahu situs cagar budaya dan main hancurkan saja. Karena sekalinya dihancurkan ya tidak akan muncul lagi, tidak bisa dibangun lagi karena nilainya ada di keaslian atau orisinalitas,” pungkas Amor. (Fariza Rizky)

Editor: Dadi Haryadi

artikel terkait

dewanpers