web analytics
  

Kominfo Gandeng OTT Global, Sekar Telkom Khawatir Kedaulatan Data

Rabu, 12 Agustus 2020 23:38 WIB Redaksi AyoBandung.Com
Umum - Nasional, Kominfo Gandeng OTT Global, Sekar Telkom Khawatir Kedaulatan Data, Sekar Telkom,Kedaulatan Data,OTT Global

Ilustrasi Ekosistem Data. (Pixabay)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Penanda tanganan MoU antara Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan pemain over the top (OTT) global dinilai akan merugikan Indonesia. Kerugian yang dimaksud adalah akan mengancam kedaulatan data dan informasi Negara. Kondisi tersebut, sangat disayangkan oleh Serikat Karyawan (Sekar) PT. Telkom.

Menurut Ketua Umum Sekar Telkom, Edward H Simanjuntak, para pemain OTT global akan semakin leluasa bergerak dalam mengembangkan bisnisnya usai penandatanganan MoU tersebut. Sebelumnya, OTT global menggarap aplikasi dan kini sedang menuju konektivitas digital.

“Apalagi tanpa pajak, mereka akan dengan leluasa mengembangkan bisnisnya. Apalagi dengan 260 juta penduduk, Indonesia merupakan pasar yang potensial,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (12/8/2020).

Usai penandatanganan MoU tersebut, saat ini OTT global tengah membangun data center. Selain itu, membangun jaringan backbone skala besar dan fokus pengembangannya adalah Asia Tenggara.

“Google pun saat ini tengah membangun sistem komunikasi kabel laut (SKKL) Indigo Cable System antara Singapura dan Australia. Dalam hal ini, Jakarta menjadi salah satu cabang rute cable system tersebut,” ungkapnya.

Dijelaskan, OTT global saat ini juga sedang berupaya untuk membangun jaringan langsung menuju area-area potensial. Facebook pada Maret 2020 lalu Facebook menggelar infrastruktur fiber optik yang ditargetkan akan menjangkau 56 kota dan 8 provinsi di Indonesia pada 2021. Facebook menggandeng salah satu perusahaan swasta pemegang lisensi jaringan tertutup.

“Mereka mengeluarkan investasi yang sangat besar untuk membangun infrastruktur tersebut. Ini menunjukkan Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial,” terangnya.

Berdasarkan UU No 36/1999, lanjut Edward, Telkom sebagai operator infrastruktur telekomunikasi. Apalagi saat ini, Telkom memiliki 11 data centre yang tersebar di wilayah Indonesia.

“Saat ini tidak ada regulasi terkait dengan OTT global, sehingga mereka tidak ditarik pajak. Sedangkan Telkom selalu membayar pajak kepada Negara. Hal ini, tentunya tidak adil,” tandasnya.

Hal sama disampaikan Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Strategis, Wisnu Adhi. Dia menginginkan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G Plate untuk lebih berpihak pada pemain OTT lokal dan operator nasional.

“Tidak menutup kemungkinan mereka memberikan harga layanan di bawah pasar yang akan merusak dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat. Tentu saja, kondisi tersebut akan mematikan industri telekomunikasi dalam negeri,” tegasnya.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers