web analytics
  

Banyak Diprotes, Nadiem Makariem Tunda POP ke Januari 2021

Rabu, 12 Agustus 2020 12:06 WIB Suara.com
Umum - Nasional, Banyak Diprotes, Nadiem Makariem Tunda POP ke Januari 2021, Mendikbud Nadiem Makarim,Program Organisasi Penggerak (POP),POP Ditunda,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Mendikbud Nadiem Makarim (Instagram)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan pihaknya terus melakukan evaluasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud. Rencananya program dana hibah untuk ormas itu ditunda sampai Januari 2021.

Nadiem menjelaskan selama menuju Januari 2021, Kemendikbud akan menyempurnakan sistem pelaksanaan POP dengan menampung berbagai aspirasi dari ormas yang mengundurkan diri seperti NU, Muhammadiyah, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

"Kami juga telah melakukan evaluasi satu bulan ini, dan memang setelah evaluasi ini, kemungkinan paling besar program ini lebih baik dimulai di Januari 2021 agar untuk memastikan bahwa dari sisi kelonggaran waktu, persiapan, dan juga persiapan dalam situasi pandemi ini bisa dilakukan lebih baik," kata Nadiem usai berkunjung ke Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).

Penundaan ini membuat Lembaga Pendidikan Maarif NU berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali bergabung dalam program dana hibah pengembangan pendidikan oleh ormas senilai Rp 595 miliar tersebut.

Pendiri GoJek itu berharap kedua ormas yakni Muhammadiyah dan PGRI yang belum bergabung bisa mengikuti jejak NU dengan melihat hasil perbaikan yang dilakukannya.

"Kami akan terus belajar, kami akan terus menyempurnakan programnya, dan dengan dukungan organisasi masyarakat seperti PBNU kami harap program POP dan juga seluruh reformasi pendidikan nasional Indonesia bisa lebih sukses dan lebih menyeluruh, dan lebih berkualitas," jelasnya.

Dengan kembalinya NU maka tersisa dua ormas pendidikan besar lainnya yakni Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang hingga saat ini masih menyatakan sikap mundur dari POP.

Mereka menilai adanya konflik kepentingan dengan keterlibatan dua perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang diduga menyelipkan CSR mereka dalam POP meski tanpa menggunakan APBN.

Selain itu, ketiga ormas ini menilai banyak ormas yang tidak jelas lolos seleksi POP dan pembagian programnya tidak proporsional.

Nadiem sendiri sudah meminta maaf kepada ketiga ormas dan menunda sementara POP dalam waktu 3 pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi internal Kemendikbud yang hingga kini belum diumumkan.

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers