web analytics
  

Lahan Sekolah Digusur Desa Bukti Kelemahan Sertifikasi

Senin, 10 Agustus 2020 21:29 WIB Tri Junari
Bandung Raya - Ngamprah, Lahan Sekolah Digusur Desa Bukti Kelemahan Sertifikasi, SMKN 1 Cipatat,Lahan Sekolah

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya saat kunjungan kerja ke SMKN 1 Cipatat, Senin (10/8/2020). (Tri Junari)

CIPATAT, AYOBANDUNG.COM -- Lahan SMKN 1 Cipatat, yang berada di Desa Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), seluas 1 hektare diserobot pihak desa memberikan bukti bahwa proses sertifikasi tanah sekolah masih lambat.

Padahal, lahan sekolah yang diratakan dan dibuat jalan tanpa izin tersebut rencananya akan dibuat ruang kelas, bengkel praktikum, lapangan olahraga, laboratorium, dan kantin.

"Kami datang ke sini untuk merespons cepat preseden yang tidak baik pematangan tanah sekolah oleh pejabat desa. Ini harus ada solusi dan titik temu karena ini menyangkut investasi pendidikan untuk jangka waktu yang panjang," kata Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya saat kunjungan kerja ke SMKN 1 Cipatat, Senin (10/8/2020).

Persoalan ini muncul karena ada informasi yang tidak nyambung. Seperti kepala desa (kades) yang menggagas pembentukan sekolah ini sudah diganti kades baru, kemudian pengelolaan SMA/SMK yang asalnya kewenangan kabupaten kini sudah beralih ke provinsi. 

Sekolah memiliki rencana pengembangan kawasan, sementara di satu sisi desa juga punya target pemasukan dalam pendapatan desa. 

Dirinya menilai, persoalan ini bisa diselesaikan dengan duduk bersama semua pihak. Pemprov Jabar selaku pemegang kewenangan pengelola SMK juga harus segera menyertifikatkan lahan milik SMK 1 Cipatat yang sejak berdiri tahun 2014 belum dilakukan. 

Sehingga berkekuatan hukum dan jelas batasannya, mengingat sebelumnya lahan yang ditempati sekarang tercatat sebagai tanah carik desa. 

"Solusinya segera disertifikatkan lahan sekolah dan lakukan pembentengan agar ada batasan jelas termasuk untuk keamanan aset sekolah juga. Ini berlaku juga untuk sekolah lain di seluruh Jawa Barat, bukan hanya di Cipatat saja. Sebab dari 830-an SMK hanya sekitar 200 sekolah yang sertifikat lahannya beres," terang anggota DPRD Jabar dari Fraksi PKS ini. 

Kepala SMKN 1 Cipatat, Dudi Rudiatna meminta segera ada solusi atas persoalan lahan yang sedang dihadapi sekolahnya. 

Lahan di bagian belakang yang dibuldozer dan diratakan oleh pihak desa ada seluas satu hektare dari total luas lahan sekolah yang mencapai tiga hektare. 

Hal itu dilakukan tanpa pemberitahuan lebih dulu baik lisan atau tertulis ke pihak sekolah dan terjadi pada saat libur, Minggu 19 Juli 2020.

"Tadinya sebelum terjadi Covid-19 lahan tersebut sudah diajukan dan dilaporkan hingga ke Direktorat Pendidikan untuk membangun bengkel praktik listrik, administrasi perkantoran, lapangan basket, kantin, dan ruang kelas. Tapi dengan kejadian ini kami jadi bingung harus bagaimana," imbuhnya seraya mengaku lahan sekolah belum bersertifikat dan hanya memegang dasar penetapan lokasi dari Bupati Bandung Barat tahun 2013.

Sementara Camat Cipatat Iyep Tamchur Rahmat menerangkan, lahan sekolah itu sejak Desa Sarimukti dimekarkan dari Desa Nangeleng dan Kertamukti sudah tercatat sebagai tanah aset desa. 

Hingga kini pengalihan status tanah tersebut belum tuntas bahkan belum tersertifikasi. Informasi yang didapat dari pihak desa, pembuldozeran dilakukan spontanitas untuk akses jalan mobil ke tempat pemakaman dan kolam pemancingan. 

"Persoalan ini bisa selesai dengan duduk bersama, hilangkan ego sektoral masing-masing. Sebab desa melakukan itu karena merasa masih punya hak atas tanah desa yang belum ada penggantian jelas dan sudah enam tahun tidak ada kontribusi ke desa. Sekolah juga merasa punya hak yang sama, makanya semua harus duduk bersama," katanya.
 

Editor: Dadi Haryadi
dewanpers